APJII Tak Dilibatkan dalam Pembahasan Relaksasi Kebijakan DNI

Merdeka.com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menolak kebijakan ekonomi tentang 25 bidang usaha yang boleh 100 persen dikuasai asing. Sebelumnya, pemerintah memutuskan 54 bidang usaha yang dihapus dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Dari jumlah itu, 25 bidang usaha diperbolehkan untuk dikuasi asing sepenuhnya.

Di sektor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), terdapat 8 bidang usaha yang menjadi keberatan APJII adalah; Jasa sistem komunikasi data, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak, Penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan content, Pusat layanan informasi atau call center dan jasa nilai tambah telepon lainnya, Jasa akses internet, Jasa internet telepon untuk kepentingan publik, dan Jasa interkoneksi internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya. Ke-8 bidang usaha itu adalah anggota APJII.

"Relaksasi ini memiliki beberapa kelemahan dari beberapa sudut pandang setidaknya terkait kedaulatan digital bangsa dan perlindungan bagi pelaku usaha lokal khususnya tingkat kecil dan menengah," ujar sekjen APJII, Henri Kasyfi Soemartono dalam keterangan persnya, Kamis (22/11).

Lebih lanjut, Henry mengatakan, relaksasi DNI ini akan mengundang investasi luar negeri ke pelaku usaha terkait, namun itu hanya akan memberikan manfaat kepada segelintir pelaku usaha khususnya yang berskala besar. Sedangkan yang lain atau sekitar 400an pelaku usaha lainnya akan tergilas habis, oleh segelintir pelaku usaha tersebut yang semakin mendapatkan empowerment dari investasi asing ini. Sehingga, hal itu jelas memiliki potensi untuk ‘membunuh’ pelaku usaha di sektor ini yang berskala UKM. Apalagi, sebagian besar anggota APJII adalah UKM.

Sementara itu, menurut Ketua Umum APJII, Jamalul Izza, jika jasa interkoneksi internet (NAP) diperbolehkan dimiliki 100 persen oleh asing, maka itu sama saja menyerahkan gerbang-gerbang perbatasan digital kita 100 persen kepada pihak asing. Menurutnya, relaksasi kebijakan itu seakan muncul begitu saja tanpa ada diskusi dengan para pemangku kepentingan. APJII sebagai organisasi internet terbesar di Indonesia, tidak dilibatkan dalam proses rencana pengambilan keputusan ini.

"APJII tidak pernah dilibatkan dalam proses keluarnya relaksasi kebijakan tersebut," tegas Jamal.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan alasan mengapa mengeluarkan kebijakan relaksasi DNI itu. Salah satu di antaranya adalah evaluasi pemerintah terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 tahun 2016 tentang DNI.

Dari hasil evaluasi itu, beberapa bidang usaha masih belum menunjukan ketertarikan investor untuk masuk. Meski sudah boleh dibuka untuk asing. Maka itu, munculah kebijakan relaksasi DNI tersebut.

APJII, kata Jamal, memahami apa yang menjadi dasar keputusan pemerintah melalui relaksasi kebijakan tersebut. Namun seyogyanya pemerintah juga harus memikirkan nasib mayoritas pelaku usaha lokal juga aspek kedaulatan digital Merah Putih kita ini.