Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Aplikasi PeduliLindungi Masih Berisiko Dijadikan Sistem Pembayaran

Aplikasi PeduliLindungi Masih Berisiko Dijadikan Sistem Pembayaran Aplikasi PeduliLindungi. ©2021 Antara

Merdeka.com - Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menyarankan sebaiknya pemerintah mengurungkan niat untuk menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai sistem pembayaran digital. Menurutnya, jika fungsi dan tujuan aplikasi diubah maka akan menjadi daya tarik dan magnet untuk diretas. Hal ini berdampak terhadap volume dan kualitas data yang akan diolah semakin memiliki nilai ekonomi untuk ditransaksikan secara gelap di bursa jual beli data hasil peretasan.

"Dan aplikasi pembayaran juga jumlahnya sudah banyak sekali, buat apa menambah dan menjadi beban berat untuk infrastruktur data dan telekomunikasi," ungkap dia.

Sementara, menurut Alfons Tanujaya, pakar keamanan dari Vaksincom, hal itu memang bisa menjadi pertimbangan asalkan aplikasinya memiliki kemampuan untuk menjalankan transaksi finansial dengan aman dan baik.

Orang lain juga bertanya?

"PeduliLindungi saat ini sebaiknya berfokus pada pembenahan sekuriti dan pengamanan data serta kredensial dari aplikasinya. Sebab, bebannya yang sangat besar dimana database yang dikelola makin gede dan hal ini membutuhkan fokus dan perhatian yang lebih serius," jelas Alfons.

Kalau memang sudah mampu dan terbukti mengamankan data pengguna selevel aplikasi untuk menerima pembayaran digital, maka sah sah saja untuk dijadikan sebagai salah satu calon dari aplikasi untuk menerima pembayaran digital.

"Sebelum hal itu tercapai rasanya terlalu beresiko dan terlalu dini untuk menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat pembayaran," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan memasukkan sistem pembayaran digital dalam aplikasi peduli lindungi. Hal ini bukan tidak mungkin karena sudah marak sistem pembayaran menggunakan QRIS.

"Terbukti mampu mendorong penciptaan produk premium dengan melalui pembayaran QRIS, kita coba masukin ke Peduli Lindungi, kita tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia yang lebih baik. Sekarang Indonesia baru yang menatap hari esok lebih baik," kata Luhut.

Selain itu, Menko Luhut menilai bahwa program Bangga Buatan Indonesia dan rangkaian Karya Kreatif Indonesia juga bisa memanfaatkan aplikasi peduli lindungi. Dia minta untuk berbagai produk premium itu bisa juga ditawarkan melalui aplikasi Peduli Lindungi yang saat ini sering digunakan masyarakat dalam berbagai aktivitas.

Dia menjelaskan, produk premium kuncinya ada pada kualitas produk yang konsisten dan sesuai standar yang tinggi, di samping pada kuantitas yang diperhatikan. Sehingga, bagi Menko Luhut, kualitas produk perlu jadi perhatian utama sebelum menjual ke pasar nasional maupun global.

"Ini berperan bagi UMKM naik kelas, kualitas ini sangat penting, jangan kita jual barang yang kualitasnya kurang bagus," katanya. (mdk/faz)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kepala BSSN Blak-blakan Ungkap Aplikasi Pemerintah Rentan Disusupi Judi Online
Kepala BSSN Blak-blakan Ungkap Aplikasi Pemerintah Rentan Disusupi Judi Online

BSSN mengatakan, fenomena itu terjadi karena pengamanan siber terhadap aplikasi-aplikasi itu lemah.

Baca Selengkapnya
Jelang Pemilu, PPATK Waspadai Serangan Fajar Lewat Uang Elektronik dan Aset Kripto
Jelang Pemilu, PPATK Waspadai Serangan Fajar Lewat Uang Elektronik dan Aset Kripto

PPATK mewaspadai penyalahgunaan teknologi di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Gubernur BI: Transaksi Digital Memudahkan, Tapi Rawan Serangan Siber
Gubernur BI: Transaksi Digital Memudahkan, Tapi Rawan Serangan Siber

Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku transaksi digital sering kali disalahgunakan.

Baca Selengkapnya
Menkominfo soal 5 Dompet Digital Dimanfaatkan Pelaku Judi Online: Itu Hanya Teguran Keras, Bukan Diblokir
Menkominfo soal 5 Dompet Digital Dimanfaatkan Pelaku Judi Online: Itu Hanya Teguran Keras, Bukan Diblokir

Menkominfo Budi Arie Setiadi hanya melakukan teguran keras kepada 5 dompet digital yang dimanfaatkan pelaku judi online.

Baca Selengkapnya
6 Catatan Penting dari Fintech Society Agar Industri Makin Bertumbuh
6 Catatan Penting dari Fintech Society Agar Industri Makin Bertumbuh

Berikut catatan penting bagi pemerintah dari komunitas tekfin agar industri semakin berkembang.

Baca Selengkapnya
Cegah Judi Online Bertumbuh, Menkominfo Bakal Tutup Akses VPN Gratis
Cegah Judi Online Bertumbuh, Menkominfo Bakal Tutup Akses VPN Gratis

Menkominfo bakal menutup akses layanan Virtual Private Network (VPN) gratis untuk menangkal praktik judi online bertumbuh di Indonesia.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Dompet Digital yang Fasilitasi Pembayaran Judi Online, Menkominfo Respons Begini
PPATK Temukan Dompet Digital yang Fasilitasi Pembayaran Judi Online, Menkominfo Respons Begini

Budi menegaskan, e-wallet seharusnya tidak digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal seperti judi online.

Baca Selengkapnya
Apindo Jakarta Akui Transaksi Digital Perlu Ditingkatkan, Ini Keunggulan dan Kelemahannya
Apindo Jakarta Akui Transaksi Digital Perlu Ditingkatkan, Ini Keunggulan dan Kelemahannya

Nurjaman mengatakan, transaksi digital akan menghemat waktu dan mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi bank atau tempat fisik lainnya.

Baca Selengkapnya
Asosiasi Logistik dan Perusahaan Digital Dorong Aturan Wajib Transaksi Digital, Ini Alasannya
Asosiasi Logistik dan Perusahaan Digital Dorong Aturan Wajib Transaksi Digital, Ini Alasannya

Trian mengungkapkan, industri logistik di kota dan daerah di Indonesia 90 persen sudah melakukan digitalisasi dalam sistem pembayaran.

Baca Selengkapnya
Begini Strategi Diterapkan Industri Cegah Pencucian Uang di Aset Kripto
Begini Strategi Diterapkan Industri Cegah Pencucian Uang di Aset Kripto

Apabila terdapat transaksi dari rekening dengan nama yang berbeda, maka takkan diproses dan bakal dikembalikan oleh sistem Indodax.

Baca Selengkapnya
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP

Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Terbukti Langgar UU Pencucian Uang di Amerika, Aplikasi Binance Harus Segera Ditutup
Terbukti Langgar UU Pencucian Uang di Amerika, Aplikasi Binance Harus Segera Ditutup

Ada dugaan kuat jika Binance tidak pernah membayar pajak atau semacamnya ke Indonesia.

Baca Selengkapnya