Aplikasi PeduliLindungi Masih Berisiko Dijadikan Sistem Pembayaran
Merdeka.com - Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja menyarankan sebaiknya pemerintah mengurungkan niat untuk menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai sistem pembayaran digital. Menurutnya, jika fungsi dan tujuan aplikasi diubah maka akan menjadi daya tarik dan magnet untuk diretas. Hal ini berdampak terhadap volume dan kualitas data yang akan diolah semakin memiliki nilai ekonomi untuk ditransaksikan secara gelap di bursa jual beli data hasil peretasan.
"Dan aplikasi pembayaran juga jumlahnya sudah banyak sekali, buat apa menambah dan menjadi beban berat untuk infrastruktur data dan telekomunikasi," ungkap dia.
Sementara, menurut Alfons Tanujaya, pakar keamanan dari Vaksincom, hal itu memang bisa menjadi pertimbangan asalkan aplikasinya memiliki kemampuan untuk menjalankan transaksi finansial dengan aman dan baik.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Siapa yang diusulkan menjadi Duta Anti Judi Online? Wulan Guritno, yang terlibat dalam promosi situs judi online, saat ini masih dalam pembahasan untuk mungkin diangkat sebagai Duta Anti Judi Online oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi.
-
Kenapa pemerintah Indonesia meminta Apple blokir aplikasi Temu? Permintaan ini bertujuan untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
-
Apa yang dilakukan untuk mencegah judi online? 'Judi online sudah seperti wabah dan penyakit yang menjangkiti beragam kalangan. Dari fakta itu, ini masuk dalam kondisi darurat. Kami dari desk judi online telah dan akan terus melakukan penindakan upaya hukum dan pemblokiran situs dan aliran dana untuk pencegahan judi online,' jelasnya saat menyampaikan Pencapaian Kinerja Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta, Kamis (21/11).
-
Bagaimana cara mengatasi masalah pembajakan konten di Indonesia? 'Kegiatan ini merupakan langkah-langkah dan upaya penting bagi peran pemerintah dalam mendukung AVISI, industri streaming, dan industri perfilman agar dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati hak cipta dan menghentikan penyebaran konten ilegal, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkualitas dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi digital di Indonesia,' kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia, Semuel Abrijani Pangerapan.
-
Bagaimana cara Komdigi mencegah situs Pemda diretas? Dari sisi pencegahan, Budi mengungkapkan Kemkomdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan penyisiran dan memperkuat website-website pemerintah daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat agar tidak diretas dan diubah untuk mempromosikan judi online.
"PeduliLindungi saat ini sebaiknya berfokus pada pembenahan sekuriti dan pengamanan data serta kredensial dari aplikasinya. Sebab, bebannya yang sangat besar dimana database yang dikelola makin gede dan hal ini membutuhkan fokus dan perhatian yang lebih serius," jelas Alfons.
Kalau memang sudah mampu dan terbukti mengamankan data pengguna selevel aplikasi untuk menerima pembayaran digital, maka sah sah saja untuk dijadikan sebagai salah satu calon dari aplikasi untuk menerima pembayaran digital.
"Sebelum hal itu tercapai rasanya terlalu beresiko dan terlalu dini untuk menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai alat pembayaran," ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mewacanakan memasukkan sistem pembayaran digital dalam aplikasi peduli lindungi. Hal ini bukan tidak mungkin karena sudah marak sistem pembayaran menggunakan QRIS.
"Terbukti mampu mendorong penciptaan produk premium dengan melalui pembayaran QRIS, kita coba masukin ke Peduli Lindungi, kita tunjukkan ke dunia bahwa Indonesia yang lebih baik. Sekarang Indonesia baru yang menatap hari esok lebih baik," kata Luhut.
Selain itu, Menko Luhut menilai bahwa program Bangga Buatan Indonesia dan rangkaian Karya Kreatif Indonesia juga bisa memanfaatkan aplikasi peduli lindungi. Dia minta untuk berbagai produk premium itu bisa juga ditawarkan melalui aplikasi Peduli Lindungi yang saat ini sering digunakan masyarakat dalam berbagai aktivitas.
Dia menjelaskan, produk premium kuncinya ada pada kualitas produk yang konsisten dan sesuai standar yang tinggi, di samping pada kuantitas yang diperhatikan. Sehingga, bagi Menko Luhut, kualitas produk perlu jadi perhatian utama sebelum menjual ke pasar nasional maupun global.
"Ini berperan bagi UMKM naik kelas, kualitas ini sangat penting, jangan kita jual barang yang kualitasnya kurang bagus," katanya. (mdk/faz)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BSSN mengatakan, fenomena itu terjadi karena pengamanan siber terhadap aplikasi-aplikasi itu lemah.
Baca SelengkapnyaPPATK mewaspadai penyalahgunaan teknologi di tahun politik.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Perry Warjiyo mengaku transaksi digital sering kali disalahgunakan.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi hanya melakukan teguran keras kepada 5 dompet digital yang dimanfaatkan pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaMenkominfo bakal menutup akses layanan Virtual Private Network (VPN) gratis untuk menangkal praktik judi online bertumbuh di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBudi menegaskan, e-wallet seharusnya tidak digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal seperti judi online.
Baca SelengkapnyaNurjaman mengatakan, transaksi digital akan menghemat waktu dan mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi bank atau tempat fisik lainnya.
Baca SelengkapnyaTrian mengungkapkan, industri logistik di kota dan daerah di Indonesia 90 persen sudah melakukan digitalisasi dalam sistem pembayaran.
Baca SelengkapnyaApabila terdapat transaksi dari rekening dengan nama yang berbeda, maka takkan diproses dan bakal dikembalikan oleh sistem Indodax.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menekankan bisnis yang ideal tidak mungkin memberikan keuntungan yang terlampau melimpah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAda dugaan kuat jika Binance tidak pernah membayar pajak atau semacamnya ke Indonesia.
Baca Selengkapnya