APSI: Jasa Unlock IMEI Perlu Diberantas, Melanggar Hukum

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Hasan Aula mengatakan, sejak kebijakan pengendalian IMEI diterapkan, produk-produk tak resmi tak pernah lagi dijumpai. Ini berdampak terhadap harga produk-produk yang dikeluarkan secara resmi tetap stabil.

"Bagi kami sendiri, perusahaan pemegang merek bisa lebih meningkatkan kualitas layanan terhadap pelanggannya karena tidak adanya produk-produk tidak resmi di pasaran," ungkap dia saat diskusi yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF).

Selain meningkatkan potensi penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perangkat resmi, lanjut Hasan kebijakan pengendalian IMEI memiliki dampak positif lainnya, yaitu perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk garansi resmi ponsel dan adanya kepastian iklim usaha bagi perusahaan yang mentaati aturan negara.

Nah, belakangan muncul di e-commerce jasa Unlock IMEI dengan beragam variasi. Menurut Hasan, fenomena ini harus disikapi secara tegas bahwa Unlock IMEI adalah termasuk prilaku melanggar hukum.

"Bisa dikategorikan mendukung peredaran ponsel illegal," ujar dia.

Hanya saja menurutunya Hasan Aula perlu ada penegakan hukum yang nyata terhadap para pelaku penyelundupan ponsel ilegal dan penindakan secara tegas terhadap pelaku Unlock IMEI. Pelaku Unlock IMEI menurutunya termasuk dalam pelanggaran hukum di wilayah Indonesia. (mdk/faz)