Audit billing system operator telekomunikasi perlu diterapkan

Merdeka.com - Pemerintah didesak menerapkan audit terhadap billing system operator telekomunikasi agar pelanggan tidak terlalu dirugikan sehubungan adanya sedot pulsa maupun sedot bandwidth.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Ardiansyah Parman mengatakan audit itu perlu dilakukan karena hampir semua pelanggan telekomunikasi mengalami lonjakan tagihan (shock billing) atau pulsa tiba-tiba berkurang banyak atau habis.

"Biasanya hal itu disebabkan iklan yang menyesatkan dan menjebak konsumen, atau layanan lain yang memotong pulsa tanpa sepengetahuan pengguna," ujarnya kepada merdeka.com, akhir pekan ini.

Lonjakan tagihan, tambahnya, juga bisa dipicu oleh kesalahan input data tarif promosi ke billing system secara manual sehingga kemungkinan kesalahannya sangat besar mengingat item pembayarannya bisa berdasarkan waktu dan lokasi sehingga variasinya sangat banyak.

Lonjakan tagihan juga disebabkan dilarikannya akses internet unlimited seperti BlackBerry Internet Service ke tarif Rp 1/bytes sehingga menjadi sangat mahal.

Di sisi lain, mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan bahwa dulu regulator pernah berencana menerapkan tera billing terhadap system pembayaran operator telekomunikasi.

"Tapi tera billing harus dilakukan satu per satu pada semua struktur tariff operator telekomunikasi sehingga biayanya sangat besar, mencapai Rp 5 miliar per tahun," ujarnya.

Pengamat telekomunikasi dari Indonesia ICT Institute itu juga mengungkapkan selain perangkat yang harus dibeli, regulator juga harus membayar pulsa yang mengalir ke tera billing.

Oleh karena itu lah, BPKN menilai audit terhadap billing system operator bisa dilakukan dengan metode sampling atau acak atau bisa juga operator diminta megaudit sendiri jaringannya menggunakan jasa lembaga auditor independen, kemudian hasilnya dilaporkan ke BRTI. (mdk/riz)