Badan cyber terbentuk, penyadapan Presiden RI tak terulang lagi

Merdeka.com - Menurut pakar teknologi informasi, Ruby Alamsyah, rencana pemerintah akan membentuk Badan Cyber Nasional (BCN) diharapkan mampu menjadi wadah yang bisa mengkoordinasi seluruh ancaman di dunia cyber.

"Karena isinya multi stakeholder, diharapkan dapat menjadi sebuah badan yang mengkoordinasi secara optimal ancaman-ancaman di dunia cyber," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com melalui pesan singkat, Rabu (03/06).

Pasalnya, kata dia, cikal bakal usulan pembuatan BCN didahului dengan pembentukan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) atau biasa disebut Desk Cyber, di bawah Kemenko Polhukam, tepatnya di bawah Deputi VII. Desk Cyber sudah dibentuk sejak awal 2014, di mana anggotanya adalah multi stakeholder (praktisi, akademisi, penegak hukum, TNI).

"Kebutuhan adanya Desk Cyber dan juga BCN nantinya, diharapkan dapat menjadi pusat penanganan insiden Cyber yang terkait Infrastruktur Penting Nasional," jelas Ruby.

Ruby pun melanjutkan bahwa dengan adanya BCN, BCN harus fokus kepada keamanan terhadap infrastruktur penting nasional. Dirinya pun berharap agar dengan dibentuknya BCN, sudah tidak ada lagi permasalahan tentang penyadapan presiden.

"Diharapkan kejadian seperti penyadapan terhadap Ring 1 atau Presiden RI tidak terjadi lagi, begitu juga penyadapan terhadap orang-orang atau instansi penting lainnya, infrastruktur penting nasional tidak mudah diganggu atau disabotase oleh pihak asing, dan lain-lain," terangnya.

Pakar IT itu pun cukup optimis jika BCN ini mampu meredam persoalan-persoalan yang krusial di wilayah cyber.

"Kalau koordinasi berjalan mestinya tinggi optimisnya," singkatnya.