Bagi Kemkominfo, Badan Cyber Nasional belum jadi prioritas
Merdeka.com - Pemerintah sempat memiliki wacana untuk membentuk Badan Cyber Nasional (BCN) hingga mengadakan Simposium Nasional Cybersecurity di bulan Juni lalu. Tujuan agenda tersebut, memberikan pertimbangan dan saran yang perlu difokuskan BCN, sehingga bisa menjadi referensi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Bahkan, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno saat masih menjabat mengatakan adanya pembentukan BCN mendesak.
Namun, seiring berjalannya waktu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan bahwa di kementeriannya, pembentukan BCN saat ini belum menjadi prioritas.
-
Kenapa Angkatan Siber TNI belum bisa dibentuk sekarang? Menurut Hasanuddin mengatakan, regulasi yang ada saat ini belum memungkinkan satuan siber menjadi matra tersendiri di luar TNI AU, TNI AD, maupun TNI AL.
-
Apa yang diharapkan dari komitmen Menkominfo? Abi Rekso selaku Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, berharap sikap dan komitmen Menteri Kominfo yang baru ini konsisten.
-
Siapa yang ingin membentuk Angkatan Siber TNI? Wacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI, yakni matra siber.
-
Apa itu Cyber Security? Mengutip dari beragam sumber, cyber security adalah sebuah sistem atau cara yang bertujuan melindungi komputer, jaringan, sistem, dan data dari akses yang tidak sah. Sederhananya, terserang hacker.
-
Bagaimana Diskominfotik NTB ingin menjadikan NTB sebagai katalis komunikasi dan jejaring informasi? Dirinya yakin melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, NTB dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Terutama bagaimana NTB ke depan bisa menjadi katalis komunikasi dan jejaring informasi yang sehat di NTB.
-
Bagaimana cara membentuk Angkatan Siber TNI? 'Kalau ingin menambah matra atau angkatan baru, ubah dulu aturannya,' ujarnya.
Tetapi, tetap akan dibentuk di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam). Hanya saja, prioritas di kementeriannya saat ini adalah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada stakeholder bagaimana penanganan soal cyber.
"Memang isu paling seksi BCN. Hanya bagi kami, BCN penting tapi yang lebih penting menyelesaikan hal yang terpenting adalah sosialisasi kepada stakeholder. Kedua, bagaimana kita mau mengaddress isu ini. Fokusnya Kemenkominfo adalah sektor non-defense, yaitu terkait public utilities. Misalnya saja sektor kelistrikan, perbankan, keuangan," ungkapnya seusai konferensi pers Indonesia Cyber Security Summit (ICSS) di Hotel JS Luwansa, Jakarta (24/8).
Pendapatnya juga didukung oleh Dewan Pengawas Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Setyanto P. Santosa. Dirinya menilai, acara ICSS juga merupakan salah satu langkah memberikan pemahaman supaya semua pemangku kepentingan paham bahaya cyber.
"Yang ditekankan cyber security awareness. Para pejabat pemerintah juga harus awareness terhadap soal cyber security dahulu. Susah loh, menjalankannya dalam bentuk multi stakeholder, karena kebiasaan dulu itu ego sektoral. Maka, sebelum melangkah jauh, kita buat road map penanganan cyber," kata Setyanto P. Santosa di tempat yang sama.
Senada dengan Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Andi Budimansyah, pembentukan BSN penting. Tetapi, ke depan BSN juga diharapkan mampu menjadi koordinator menjaga sektor yang belum tersentuh oleh bidang tertentu.
"Itu salah satu bentuk usulannya juga," ujar Andi Budimansyah.
Oleh sebab itu, pemerintah beserta para stakeholder sedang menyiapkan blue print tentang pedoman penanganan dari cyber. Nantinya, blue print ini akan dijadikan road map penanganan yang bakal dijadikan acuan setiap sektor industri. Ditargetkan road map selesai Oktober tahun ini. (mdk/lar)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo Budi Arie berkoordinasi dengan Kejagung terkait kelanjutan proyek pembangunan BTS 4G Kominfo.
Baca SelengkapnyaMasuknya UU MD3 dalam Prolegnas prioritas bukan untuk kepentingan siapapun.
Baca SelengkapnyaPeninjauan PDNS 2 juga telah tuntas dan tengah menunggu validasi dari BSSN untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data.
Baca SelengkapnyaRencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya usai resmi dikeluarkan dari daftar proyek strategis nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaWacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI.
Baca SelengkapnyaSatu dari 12 PSN yang dicoret Pemerintah yakni Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.
Baca Selengkapnyapemerintah membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Batam, hingga di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi sudah memerintahkan Panglima TNI untuk membentuk angkatan siber.
Baca Selengkapnya