Balon internet Google tuai kritikan keras

Merdeka.com - Rencana pemerintah mengizinkan untuk menyediakan internet melalui balon internet Google, dikritik keras oleh berbagai pihak, salah satunya anggota komisi I DPR RI, Sukamta. Menurutnya, mengudaranya balon Google di angkasa negeri ini, berpotensi mengancam kedaulatan udara dan informasi bangsa ini.

Pernyataannya mengenai kedaulatan udara itu, berdasarkan atas Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional dan UU No. 1 tahun 2009. Pada Konvensi Chicago 1944 pasal 1 berbunyi, 'setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya.' Sementara itu, Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 5 juga menyebutkan negara Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia.

"Artinya wilayah udara sangat penting bagi suatu negara, karena menyangkut integrasi wilayah dan keamanan nasional," ujar Sukamta kepada Merdeka.com, Senin (28/3).

Sukamta menambahkan, dengan Balon Google ini, seluruh informasi bisa lebih terbuka lagi. Malahan balon ini bisa berpotensi sebagai pengintai. Jelas ini berbahaya karena informasi pengguna tidak hanya dapat diakses oleh operator seluler, tapi juga oleh Google.

"Memang tidak kita pungkiri Balon Google memiliki manfaat, karena bisa menjangkau wilayah-wilayah yang sulit terakses fiber optic. Tapi kita musti mengedepankan kepentingan, kedaulatan dan keamanan nasional. Karenanya, saya mendorong pemerintah agar Balon Google ini ditinjau ulang, misalnya kenapa tidak dioperasikan balon yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah RI sendiri? Sehingga proyek balon yang dikendalikan oleh asing bisa dihentikan," ujar politisi PKS.

Di sisi lain, rencana itu pula disambut kritikan oleh mantan Menteri Perhubungan (Menhub), Jusman Syafei Djamal. Kata Jusman, adanya balon internet Google itu perlu dikaji kembali. Pasalnya, meskipun pemerintah selalu berpendapat bahwa konsep teknologi itu netral untuk balon Google, namun tetap saja hal itu tidak boleh dipercaya begitu saja.

"Teknologi boleh netral, tetapi harus jelas siapa Tuannya. Dalam hal ini negara. Jadi, pemerintah harus mengatur itu Loon Project. Terutama masalah data-data dari Indonesia yang bisa ditariknya," katanya dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta.

Adapun sebagaimana diketahui, operator yang terlibat adalah Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Nantinya, dalam implementasi tersebut, ketiga operator itu akan menyediakan spektrum di frekuensi 900 MHz untuk balon internet Google.