Begini kata Grab jika pemerintah ngotot terapkan revisi aturan baru

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan uji publik revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 soal layanan transportasi berbasis aplikasi. Hasil revisi itu ternyata ada poin-poin yang meresahkan bagi layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Grab, Go-Jek, dan Uber.

Di sisi lain, revisi aturan itu akan ditandatangani pada awal April mendatang. Transportasi berbasis aplikasi pun dengan kencang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan aturan tersebut.

Lantas, bagaimana langkah transportasi berbasis aplikasi jika pemerintah tetap ngotot melanjutkan rencana menetapkan hasil revisi itu?

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, tak memberikan penjelasan gamblang saat ditanya soal itu. Dia hanya mengungkapkan jika pemerintah harus memperhatikan nasib dari para mitranya.

"Tentunya apa yang diputuskan pemerintah kami hargai. Kami melihat hal ini perlu diperhatikan. Kami harapkan pemerintah dapat juga memperhatikan nasib para mitra. Jadi kami berharap juga pemerintah bisa bijak dalam memutuskan persoalan ini," ungkap Ridzki saat acara konferensi pers di kantor Grab, Jakarta, Jumat (17/3).

Dikatakannya, jumpa pers yang dilakukan saat ini merupakan bentuk kekhawatiran yang tengah dialami pihaknya. Dia menilai, uji publik yang dilakukan saat ini masih sangat terbatas. Pasalnya hanya dilakukan di dua kota yaitu di Jakarta pada 17 Februari 2017 dan di Makassar tanggal 10 Maret 2017. Uji publik tersebut pun dilakukan secara fisik.

"Saya kira saat ini sudah berkembang teknologi informasi, uji publik tidak perlu dilakukan secara fisik lagi tapi bisa secara virtual pula," tuturnya.

Terlepas dari itu, pihaknya masih akan melihat perkembangan suara masyarakat dan pengemudi serta pengguna terkait revisi aturan itu.

"Tentunya kami akan mencari cara yang terbaik," ungkap dia yang enggan mengatakan langkah selanjutnya dilakukan Grab.

Sebagaimana diketahui, terdapat tiga poin yang memberatkan mereka di antaranya penetapan tarif atas- bawah, pemberlakuan batas kuota terhadap jumlah armada transportasi yang berbasis aplikasi di setiap provinsi, dan balik nama STNK.

Baca juga:Tarif GrabCar Cs naik 1 April, BPS sebut tak pengaruhi inflasiBuat ongkos lebih mahal, Grab tolak penerapan batas tarif pemerintahPembatasan jumlah taksi online buat iklim bisnis tak kompetitif3 Perusahaan taksi online kompak tolak aturan balik nama STNKRevisi aturan Kemenhub jauh dari prinsip ekonomi kerakyatan JokowiSumarsono sebut Jakarta tak masalah dengan transportasi online (mdk/gni)