Begini sikap Telkomsel terkait penundaan tarif baru interkoneksi

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menunda penerapan tarif interkoneksi baru. Dengan penundaan tarif interkoneksi baru, maka Kemkominfo menginstruksikan kepada seluruh operator selular menggunakan tarif interkoneksi yang lama. Terkait penundaan ini dilandasi karena ada daftar penawaran interkoneksi (DPI) dari seluruh operator selular yang belum terkumpul.

Terkait hal itu, Telkomsel pun turut buka suara. Menurut Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah, pihaknya menegaskan akan menggunakan biaya interkoneksi yang disepakati dalam perjanjian dengan operator lain yang berlaku saat ini sesuai pasal 18 PM 8 tahun 2006, hingga pemerintah mengumumkan hasil perhitungan biaya interkoneksi masing-masing operator sebagai dasar acuan kesepakatan industri dalam membuat penawaran interkoneksi pada DPI masing-masing.

"Kami pun berharap agar pemerintah yang diwakili Kemkominfo segera menyampaikan pemberitahuan resmi tertulis atas penundaan ini yang ditujukan kepada semua operator," tuturnya dalam keterangan resminya, Kamis (01/09).

Ririek mengakui, jika Telkomsel belum menyerahkan DPI, karena belum mendapatkan jawaban secara tertulis perihal surat keberatan Telkomsel yang ditujukan kepada Menteri Telekomunikasi dan Informatika.

"Hal ini Telkomsel rasa perlu, untuk menegakan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan (good and transparent governance)," katanya.

Pihaknya pun mendukung regulasi yang mengedepankan fairness dan transparan untuk kemajuan industri telekomunikasi nasional. Selain itu Telkomsel mendorong regulasi yang mendukung pemerataan pembangunan hingga keseluruh pelosok NKRI demi kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan berkeadilan bagi pemangku kepentingan yang terlibat.

"Adapun untuk saat ini tarif retail yang murah saja tidak cukup bagi pelanggan namun harus diimbangi dengan kualitas jaringan yang baik dan merata," jelasnya.

Telkomsel terus menjalankan komitmen untuk membangun jaringan telekomunikasi ke seluruh pelosok NKRI. Sehingga seluruh rakyat Indonesia baik di kota besar maupun di pulau terluar dan perbatasan dapat menikmati akses telekomunikasi yang berkualitas.

Tarif interkoneksi sendiri merupakan biaya yang harus dibayar oleh suatu operator kepada operator lain yang menjadi tujuan panggilan atau telepon. Saat ini tarif interkoneksi berkontribusi 15 persen terhadap penentuan tarif ritel.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan penurunan tarif interkoneksi antaroperator selular dengan rata-rata 26 persen dari 18 skema. Seperti misalnya, penurunan biaya panggilan sebelumnya Rp 250 menjadi Rp 204. Opsi penurunan 26 persen itu sudah melalui formula yang dikonsultasikan bersama sebuah firma konsultan independen selama 10 tahun terakhir. Penetapan ini telah diputuskan dan akan diberlakukan mulai 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018.

Kebijakan tarif interkoneksi memang tengah panas dingin di industri telekomunikasi. Pasalnya, tidak semua operator selular mendukung kebijakan penurunan tarif interkoneksi. Sebut saja PT Telkom dan Telkomsel. Dengan penerapan kebijakan tersebut dianggap nantinya akan merugikan mereka yang telah membangun jaringan di seluruh Indonesia hingga sampai perbatasan.