Bersediakah operator seluler putus sinyal ponsel ilegal?

Merdeka.com - Kegeraman Mendagri Gita Wirjawan terhadap membeludaknya ponsel ilegal di Indonesia sudah tak bisa dibendung lagi. Menggandeng Kemenkominfo, dua lembaga pemerintahan ini akan memberantas peredaran perangkat telekomunikasi yang sebagian besar berasal dari pasar gelap tersebut.

Salah satu cara untuk melancarkan program ini antara lain adalah dengan mematikan sinyal ponsel ilegal tersebut dengan meminta secara langsung kepada pihak operator. Yang kemudian jadi pertanyaan, bersediakah operator untuk melakukan hal tersebut.

Patut diketahui, nantinya pemblokiran sinyal yang dilakukan oleh operator seluler ini menggunakan metode cek IMEI. Bagi IMEI ponsel yang ketahuan kadaluarsa dan tak pernah terdaftar di Indonesia, maka siap-siap saja tak akan bisa digunakan.

Namun, hal ini sendiri tentunya juga menjadi buah simalakama bagi pihak operator. Di satu sisi, mereka tentunya ingin mengikuti peraturan yang berlaku, di sisi lainnya, jumlah ponsel gelap ini sendiri juga tak sedikit.

Seperti data yang dilansir oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, tercatat saat ini ada 250 juta unit ponsel. Dari jumlah tersebut, 30 persennya atau sekitar 77 juta unit belum terdaftar IMEI-nya atau bisa dibilang ilegal.

Coba saja dibayangkan, jika 77 ponsel ini dimatikan sinyalnya, berarti bahwa operator harus dengan rela menutup layanan terhadap 77 juta pelanggannya. Berapa banyak kerugian yang harus ditanggung jika 77 juta pelanggan ini hilang?

Memang, hingga kini sendiri kepastian blokir sinyal terhadap ponsel ilegal masih simpang siur. Namun, jika sudah dijalankan, pastinya dari pihak operator seluler juga akan muncul pro dan kontra.

Sebelumnya, Gita mengaku serius memerangi telepon seluler (ponsel) ilegal alias produk black market yang membanjiri pasar Indonesia. Besok, dia akan mengundang operator seluler, rencananya untuk merundingkan sanksi tegas bagi pengguna hape abal-abal yang melanggar aturan di Tanah Air. (mdk/nvl)