Bila tidak ditangani secara serius, Indonesia krisis kedaulatan

Merdeka.com - Tentu saja, mencuatnya kembali kasus penyadapan yang menyeret 2 operator besar Indonesia yaitu Telkomsel dan Indosat ini, mengakibatkan para pengguna layanan menjadi tidak nyaman.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Forum (IIF) Yusuf Mars mengatakan pemerintah harus cepat tanggap untuk melindungi keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia.

"Pemerintah harus buat peraturan soal keamanan dan kenyamanan pengguna dan industri seluler di Indonesia," kata Yusuf Mars, seperti yang dikutip dari Antara, Senin (24/02).

Menurut Yusuf, sudah saatnya pemerintah memperhatikan bidang telekomunikasi setelah ada kasus penyadapan melalui dua operator seluler yakni Telkomsel dan Indosat.

Topik pilihan: Penyadapan | Telkomsel | Indosat | Telco

"Presiden SBY saja disadap, Ibu Ani disadap, menteri-menteri juga disadap. Kalau pemerintah tidak punya solusi antisipasi hal ini, kita mengalami krisis kedaulatan berinformasi," ujarnya.

Yusuf menuturkan kasus penyadapan terakhir yang melanda pengguna seluler di Tanah Air amat merugikan masyarakat dan semua pihak, tidak terkecuali operator seluler itu sendiri.

Konsumen tentu amat dirugikan saat data-data pribadi mereka disadap. Begitu pula bagi pihak operator yang kemudian kehilangan kepercayaan dari pelanggan karena penyadapan tersebut.

"Tentu tidak nyaman bagi konsumen dan jika sudah begitu, kepercayaan dia terhadap operator seluler hilang lalu pindah operator. Tapi pindah operator pun tidak menjamin mereka aman dari penyadapan," kata Yusuf.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus penyadapan tersebut.

Ia juga mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk menyejajarkan hubungan bilateral Indonesia-Australia dan Indonesia-Amerika Serikat mengingat kasus penyadapan bukan kali ini terjadi.

"Presiden harus melindungi pengguna dan industri seluler, entah solusinya dengan mengembangkan teknologi antisadap dan antiteror," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Intelijen Australia bekerjasama dengan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat melakukan penyadapan melalui dua operator telekomunikasi Indonesia, Telkomsel, dan Indosat, yang menguasai 77 persen pelanggan seluler Tanah Air. Diduga sekitar 1,8 juta pelanggan seluler Indonesia menjadi korban sadapan kali ini.