Bisnis Makin Berkembang dengan Peer to Peer Lending

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi mengadakan kegiatan webinar bertajuk "Kembangkan Bisnis melalui Peer to Peer (P2P) Lending". Webinar ini dilaksanakan pada Kamis (14/7)yang diikuti kelompok masyarakat dari berbagai komunitas di DKI Jakarta dan Banten.

Webinar ini ingin mendorong masyarakat Indonesia untuk semakin cakap digital dan waspada dalam bertransaksi di dunia digital, sehingga mampu mendukung tercapai target kumulatif sebesar 50 juta orang terliterasi pada 2024.

Muhammad Miqdad Nizam Fahmi, Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Sobat Cyber Indonesia, memaparkan tentang Peer to Peer Lending.

Menurutnya, P2P Lending merupakan layanan keuangan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditor atau lender (pemberi pembiayaan) dan debitur atau borrower (penerima pembiayaan) berbasis teknologi informasi.

“P2P lending ini terlihat menarik dan sangat mudah saat bertransaksi, karena tidak perlu melibatkan perantara berupa bank atau pihak finansial lain,” jelas Miqdad.

P2P lending memiliki banyak kemudahan, meski juga memiliki risiko tinggi. Untuk itu, jangan sampai terlena dengan kemudahan ini, karena efeknya nanti bisa menimbulkan gagal bayar dan rentan atas kejahatan di dunia digital seperti penipuan, pencurian identitas, dan pemberian identitas palsu.

Annisa Choiriya Muftada, Chief Marketing Officer PT Cipta Manusia menjelaskan soal keamanan dalam transaksi digital P2P lending. Untuk keamanan layanan digital baik secara daring maupun luring, hendaknya memperhatikan beberapa aspek.

“Keamanan digital untuk melindungi data pribadi kita ada kompetensinya, antara lain harus memastikan keamanan digital, identitas digital, serta pahami rekam jejak digital dan waspadai penipuan di dunia digital," ujarnya.

Annisa juga mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan Peer to Peer lending untuk bisnis usahanya. Pastikan Fintech P2P lending itu terdaftar di OJK dan yang resmi itu bergabung dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, serta aplikasi yang resmi itu memiliki identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas”, terang Annisa.

Sri Maryati dari PT Dana Mandiri Sejahtera memberikan materi tentang keamanan bermedia digital Peer to Peer lending. Transaksi P2P lending ini harus jeli dan memperhatikan dengan seksama kreditor yang akan gunakan.

“Gunakanlah P2P lending yang legal karena ada badan pengawasnya untuk melakukan penilaian untuk izin operasional yaitu OJK untuk P2P lending yang umum, dan yang sesuai untuk fatwa MUI No 117 Dewan Syariah Indonesia untuk P2P lending syariah," jelas Sri Maryati.

"Istilah high risk high return masih berlaku dalam P2P lending. Untuk itu tetaplah bijak dalam berinvestasi atau memperoleh dan memanfaatkan dana pinjaman dari fintech P2P lending," pungkas dia.

Kominfo RI bersama Siberkreasi juga terus menjalankan program Indonesia Makin Cakap Digital melalui kegiatan-kegiatan literasi digital yang disesuaikan pada kebutuhan masyarakat. Untuk mengikuti kegiatan yang ada, masyarakat dapat mengakses info.literasidigital.id atau https://literasidigital.id/

Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 berada pada level “sedang” dengan skor 3,49. Pengukuran dengan Kerangka Indeks Literasi Digital tahun 2021 ini menggunakan empat pilar, yaitu Kecakapan Digital (digital skill), Etika Digital (digital ethics), Keamanan Digital (digital safety), dan Budaya Digital (digital culture). (mdk/sya)