Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BlackBerry Messenger ngadat, Pemerintah takkan sanksi

BlackBerry Messenger ngadat, Pemerintah takkan sanksi BlackBerry Messenger. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Memburuknya jaringan BBM (BlackBerry Messenger) kemarin lusa (12/5) juga menarik perhatian Kemenkominfo, Tifatul Sembiring. Menurutnya, hal ini harus segera diselesaikan antara BlackBerry dengan para operator seluler nasional.

Seperti yang dilansir oleh Antara, Tifatul menegaskan bahwa kerusakan jaringan yang terjadi Minggu malam kemarin murni urusan penyedia layanan dengan BlackBerry, bukan urusan pemerintah. "Sebenarnya tangan Kemkominfo kecuali yang terkait dengan pelanggaran undang-undang, tidak sampai ke sana. Jadi itu urusan B to B (Business to Business, red) antara penyedia layanan BBM dengan Blackberry di Kanada," kata Tifatul Sembiring.

Dari segi sanksi sendiri pemerintah pun mengaku tak memiliki hak apapun. Dikatakannya, Kemenkominfo juga tak akan memberikan sanksi terkait kejadian tersebut.

Orang lain juga bertanya?

Sebelumnya, Sekjen Indonesia Telecommunication User Group (IDTUG) Muhammad Jumadi secara tegas meminta agar masalah tumbangnya layanan BlackBerry ini menjadi catatan pemerintah dan regulator untuk memanggil BlackBerry. "Pemerintah dan regulator harus tegas. Panggil BlackBerry untuk minta penjelasan," katanya.

Seperti diketahui, selama sembilan jam, layanan BlackBerry di Indonesia mengalami penurunan kualitas. Akibatnya, BBM pun sempat ngadat dan tak bisa digunakan oleh para pengguna. Hal ini sendiri dikabarkan akibat dari adanya perbaikan jaringan BlackBerry di Asia Pasifik. (mdk/nvl)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
5 Pembelaan Menkominfo Budi Arie Dicecar DPR soal Kusut Data PDN Diretas Ransomware
5 Pembelaan Menkominfo Budi Arie Dicecar DPR soal Kusut Data PDN Diretas Ransomware

Budi Arie dicecar oleh anggota komisi 1 dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peretasan yang terjadi

Baca Selengkapnya
Aplikasi TEMU Sudah Diblokir Kominfo, Kok Masih Muncul di PlayStore?
Aplikasi TEMU Sudah Diblokir Kominfo, Kok Masih Muncul di PlayStore?

Ada rangkaian proses yang mesti dilewati agar aplikasi TEMU tidak muncul lagi di PlayStore.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tak akan Bayar Tebusan USD8 Miliar Permintaan Penyerang Server PDN
Pemerintah Tak akan Bayar Tebusan USD8 Miliar Permintaan Penyerang Server PDN

Menkominfo Budi Arie memastikan keamanan data masyarakat.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Bakal Blokir Pinjol AdaKami, Tapi Ini Syaratnya
Menkominfo Bakal Blokir Pinjol AdaKami, Tapi Ini Syaratnya

Ada syarat yang harus diminta Menkominfo jika pinjol AdaKami diblokir.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Budi Arie Ogah Jawab Pertanyaan Kapan Pemilik Akun Fufufafa Diumumkan
Menkominfo Budi Arie Ogah Jawab Pertanyaan Kapan Pemilik Akun Fufufafa Diumumkan

Menkominfo Budi Arie Setiadi kini enggan menjawab pertanyaan seputar akun Fufufafa

Baca Selengkapnya
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.

Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Amin Respons Desakan Menkominfo Mundur: Ganti Menteri Itu Urusan Presiden
Wapres Ma’ruf Amin Respons Desakan Menkominfo Mundur: Ganti Menteri Itu Urusan Presiden

Sejumlah masyarakat mendesak Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
Menkominfo: Aplikasi TEMU Tidak akan Diizinkan Beroperasi di Indonesia untuk Lindungi UMKM
Menkominfo: Aplikasi TEMU Tidak akan Diizinkan Beroperasi di Indonesia untuk Lindungi UMKM

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan jutaan pekerja yang terlibat di sektor tersebut.

Baca Selengkapnya
Bukan Hanya Blokir, tapi Denda Rp 500 Juta per Konten jika X Bandel Sebarkan Video Porno
Bukan Hanya Blokir, tapi Denda Rp 500 Juta per Konten jika X Bandel Sebarkan Video Porno

Pemerintah Indonesia tak segan-segan memblokir X jika terbukti melegalkan penyebaran video porno.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Ungkap Alasan Data Kementerian ATR/BPN Tidak Terdampak Serangan Siber dalam Kasus PDNS
Menteri AHY Ungkap Alasan Data Kementerian ATR/BPN Tidak Terdampak Serangan Siber dalam Kasus PDNS

Menurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.

Baca Selengkapnya
Luhut Jamin TikTok Tetap jadi Investasi di Indonesia Meski Pemerintah Melarang Jualan di Media Sosial
Luhut Jamin TikTok Tetap jadi Investasi di Indonesia Meski Pemerintah Melarang Jualan di Media Sosial

Luhut memastikan larangan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap investasi TikTok di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Teten Masduki: Menteri Koperasi Tak Bisa Tutup TikTok Shop
Teten Masduki: Menteri Koperasi Tak Bisa Tutup TikTok Shop

Menurut Teten, masuknya barang konsumsi yang lebih banyak berasal dari luar negeri dengan harga yang murah dapat merusak ekosistem UMKM.

Baca Selengkapnya