Bos Facebook sebut Keberatan Tangani Krisis Misinformasi Pemilu
Merdeka.com - CEO Facebook, Mark Zuckerberg baru-baru ini mengakui tak bisa tangani krisis misinformasi pemilu sendirian.
Dilansir dari The Guardian, Jumat (27/6), CEO Facebook itu memberikan pernyataannya di Aspen Ideas Festival, tepat saat membahas pertanyaan mengenai keamanan pemilu dari berbagai gangguan sebelum pemilu presiden Amerika Serikat 2020 mendatang.
"Ini pertanyaan yang sangat sulit. Saya tidak berpikir perusahaan swasta seperti Facebook bisa mengatasinya sendirian," ungkap Zuckerberg.
-
Siapa pendiri Facebook? Sejarah 4 Februari Hari Ulang tahun Facebook, yaitu dimulai Mark Zuckerberg ingin membuat platform chat.
-
Mengapa Mark Zuckerberg ingin Meta jadi pemimpin AI? 'Dengan model baru ini, kami percaya bahwa saat ini Meta AI adalah asisten AI paling pintar yang bisa anda gunakan secara bebas,' ucap Zuckerbeg dalam unggahan di akun Instagramnya.
-
Kenapa Facebook dan Google rugi besar? 1 hariDalam waktu satu hari semenjak internet padam secara keseluruhan, berbagai raksasa platform digital dapat mengalami kerugian yang besar. Facebook dan Google bisa kehilangan lebih dari Rp 6 triliun dalam pendapatan iklan di antara mereka.
-
Apa ramalan Mark Zuckerberg tentang teknologi masa depan? Zuckerberg memprediksi bahwa kacamata AR secara bertahap akan mengambil alih tugas yang saat ini ditangani oleh smartphone dengan lebih banyak pengguna yang meninggalkan ponsel mereka.
-
Siapa pencipta Facebook Web? Facebook didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes.
-
Di mana bunker rahasia Mark Zuckerberg berada? Di bawah tanah seluas 57.000 kaki persegi itu, dikabarkan ada sebuah bunker persembunyian. Bunker ini memiliki luas 5.000 kaki persegi dan terhubung ke dua rumah utama dengan terowongan.
Facebook berusaha keras untuk mengatasi penyebaran informasi menyesatkan di platformmedia sosial sebelum pemilu AS dilaksanakan.
Sebelumnya, Facebook terkena penalti sebesar USD 5 miliar atau Rp 70,8 triliun (Kurs 1 USD = Rp 14.169) dari US Federal Trade Commission (FTC), imbas dari skandal Cambridge Analytica.
Zuckerberg membahas beberapa skandal yang dihadapi Facebook selama acara dengan profesor hukum Harvard dan konsultan Facebook, Cass Sunstein. Beberapa jam setelahnya, Gedung Putih mengkritik raksasa teknologi tersebut atas dugaan bias terhadap Partai Republik.
Sang CEO juga mengatakan, dia mendorong pemerintah untuk memberlakukan peraturan yang melindungi privasi dan mencegah pengaruh asing dalam pemilu, mengutip Senate's Honest Ads Act, yang diperkenalkan oleh senator Amy Klobuchar dan John McCain pada 2017.
Undang-Undang itu melarang warga negara asing berlangganan siaran, TV kabel, atau iklan digital yang mempromosikan kandidat politik tertentu.
Pada September 2018, Facebook memperkenalkan langkah-langkah untuk mendukung Undang-Undang tersebut, termasuk mengidentifikasi dan menghapus akun palsu dan mencegah akun dari luar AS untuk membeli iklan di Facebook.
Tetap saja, Facebook menyatakan tidak bisa melakukan pengawasan informasi ini sendirian.
Sumber: Liputan6.com
Reporter: Athika Rahma (mdk/faz)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Daftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaBudi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Baca SelengkapnyaBahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi menyoroti medsos X milik Elon Musk. Ada apa?
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaTim cek fakta independen antara lain Mafindo, Perludem hingga AFP Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi mengakui ternyata berat pekerjaan yang harus diselesaikan di Kementerian Kominfo.
Baca SelengkapnyaMenkominfo akan menertibkan akun buzzer yang menyebarkan informasi hoaks dan radikalisme.
Baca SelengkapnyaElon Musk dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Trump dalam pemilihan presiden AS tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaAda juga Pusat Panduan Pilkada 2024, sebuah laman khusus dalam aplikasi yang menyediakan informasi kredibel dan resmi terkait proses pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI untuk menjaga netralitas.
Baca Selengkapnya