Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Indosat soal interkoneksi: Ikuti pemerintah dulu

Bos Indosat soal interkoneksi: Ikuti pemerintah dulu Alexander Rusli. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - President Director & CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli mengatakan soal interkoneksi sejauh ini pihaknya akan mengikuti proses yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Nantinya, bilamana tidak ada kata sepakat dari seluruh operator selular, maka pemerintah yang akan memutuskan. Persoalan penetapan tarif interkoneksi memang saat ini belum menemukan kata sepakat. Pangkal persoalannya adalah dibesaran tarif penurunannya.

"Interkoneksi kita ikutin prosesnya aja saat ini. Belum ada pertemuan lagi membahas soal itu. Bolanya ada di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Jadi ya, saat ini kita ikutin aturan maennya aja," ujar Alex saat ditanya awak media di Jakarta, Kamis (29/09).

Menurutnya, proses yang tengah berlangsung adalah menunggu Dokumen Penawaran Interkoneksi (DPI) dari Telkomsel yang kedua. Pasalnya, DPI perusahaan plat merah itu ditolak oleh BRTI sehingga diminta mengajukan DPI yang kedua.

Orang lain juga bertanya?

"Jika DPI itu di tolak, ya dimasukan kembali. Kemudian kalau masukin lagi gak diterima, nanti pemerintahlah yang menentukan besaran dari penurunan tarif interkoneksi. Setelah pemerintah menentukan besarannya, maka operator harus menerima," katanya.

"Kalau tetap gak terima, operator bisa bawa keputusan persoalan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prosesnya seperti itu harus tuntut pemerintah kalau memang gak terima," tambah dia.

Tarif interkoneksi sendiri merupakan biaya yang mengalir dari operator selular untuk melakukan koneksi antar jaringan. Operator memasukkan biaya ini ke dalam komponen biaya produksi untuk menentukan tarif ke konsumen. Pemerintah telah menetapkan penurunan tarif interkoneksi antaroperator selular dengan rata-rata 26 persen dari 18 skema. Seperti misalnya, penurunan biaya panggilan sebelumnya Rp 250 menjadi Rp 204.

Opsi penurunan 26 persen itu sudah melalui formula yang dikonsultasikan bersama sebuah firma konsultan independen selama 10 tahun terakhir. Penetapan ini telah diputuskan dan rencananya akan diberlakukan mulai 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018. Namun, karena pada waktu itu yang telah ditentukan ada operator yang belum mengumpulkan DPI, maka diputuskan untuk ditunda. Operator yang belum mengumpulkan DPI yang dimaksudnya adalah Telkom dan Telkomsel. Sementara dari operator selular lain seperti Indosat Ooredoo, XL, dan Tri telah menyerahkan DPI.

(mdk/bbo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Industri Telekomunikasi Butuh Terobosan dari Pemerintah, Ini Penyebabnya
Industri Telekomunikasi Butuh Terobosan dari Pemerintah, Ini Penyebabnya

Industri halo-halo sedang tidak baik-baik saja. Pemerintah harus hadir dengan terobosan regulasi.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Minta Operator Seluler Jual Kecepatan Internet Minimal 100 Mbps, Begini Respons Telkomsel
Menkominfo Minta Operator Seluler Jual Kecepatan Internet Minimal 100 Mbps, Begini Respons Telkomsel

Gara-gara kecepatan internet Indonesia masih kalah dengan negara tetangga, Menkominfo mau buat regulasi khusus.

Baca Selengkapnya
IndiHome Bakal Beri Tambahan Speed buat Pelanggan Lama, Ini Kriterianya
IndiHome Bakal Beri Tambahan Speed buat Pelanggan Lama, Ini Kriterianya

Setelah proses 'serah terima' IndiHome ke Telkomsel selesai, masih ada pekerjaan besar yang menanti termasuk memberikan benefit bagi pelanggan lama.

Baca Selengkapnya
Bagaimana Kelanjutan Rencana Merger XL dan Smartfren?
Bagaimana Kelanjutan Rencana Merger XL dan Smartfren?

Berikut penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait rencana merger XL dan Smartfren.

Baca Selengkapnya
XL Axiata Minta Pemerintahan Baru Perhatikan Keberlanjutan Operator Seluler
XL Axiata Minta Pemerintahan Baru Perhatikan Keberlanjutan Operator Seluler

Tak mudah bagi industri telekomunikasi untuk menatap masa depan. Butuh bantuan pemerintah agar bisnis mereka terus berkelanjutan.

Baca Selengkapnya
Kondisi Operator Seluler di Indonesia sedang Tidak Baik-baik Saja, Ini Penyebabnya
Kondisi Operator Seluler di Indonesia sedang Tidak Baik-baik Saja, Ini Penyebabnya

Pemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.

Baca Selengkapnya
Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Dirut KAI Commuter: Tunggu Tanggal Mainnya
Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Dirut KAI Commuter: Tunggu Tanggal Mainnya

Tarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.

Baca Selengkapnya
Terlalu Dini Menyebut Starlink Melakukan
Terlalu Dini Menyebut Starlink Melakukan "Predatory Pricing"

Predatory pricing bisa dibuktikan jika Starlink sudah beroperasi bertahun-tahun di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang
Respons Bos Freeport Usai Disentil Bahlil karena Lamban Urus Izin Tambang

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK.

Baca Selengkapnya
Muncul Kekhawatiran Perang Harga Starlink dengan Internet Lokal, Begini Jawaban Menkominfo
Muncul Kekhawatiran Perang Harga Starlink dengan Internet Lokal, Begini Jawaban Menkominfo

Kekhawatiran muncul manakala Starlink melakukan perang harga dengan perusahaan internet lokal.

Baca Selengkapnya
Kemenhub Evaluasi Tarif Batas Atas, Harga Tiket Pesawat Bakal Lebih Mahal?
Kemenhub Evaluasi Tarif Batas Atas, Harga Tiket Pesawat Bakal Lebih Mahal?

Sigit menyampaikan bahwa kajian itu masih dilakukan seiring dengan usulan dari maskapai penerbangan melalui Indonesia National Air Carrier Association (INACA).

Baca Selengkapnya
Soal Starlink, APJII Minta Pemerintah Hargai Kerja Keras Perusahaan Internet Lokal
Soal Starlink, APJII Minta Pemerintah Hargai Kerja Keras Perusahaan Internet Lokal

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta agar pemerintah juga memperhatikan perusahaan internet lokal.

Baca Selengkapnya