Bos Indosat soal interkoneksi: Itu kebijakan pro rakyat

Merdeka.com - President Director & CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli menegaskan kembali jika pihaknya tetap akan menerapkan kebijakan penurunan tarif interkoneksi yang baru sesuai dengan SE nomor 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016 tertanggal 2 Agustus 2016, tentang Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016.

"Kami menilai kebijakan yang dituangkan dalam SE tersebut sangat pro rakyat dan akan membawa manfaat yang lebih besar kepada masyarakat," kata Alex, Jumat (02/09).

Dikatakannya, Indosat Ooredoo dan beberapa operator lain telah mematuhi permintaan Pemerintah dalam SE dengan menyampaikan penyesuaian daftar penawaran interkoneksi (DPI) selambat-lambatnya 15 Agustus 2016. Dengan DPI yang sudah disesuaikan, maka dapat membuat kesepakatan dengan menggunakan tarif rujukan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Adapun untuk interkoneksi dengan operator yang belum mematuhi ketentuan SE, maka kami akan menyerahkan kepada BRTI sebagai badan yang berwenang menangani persoalan terkait dengan interkoneksi," jelasnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, melalui penurunan tarif interkoneksi ini, masyarakat akan dapat menikmati layanan telekomunikasi dengan harga yang lebih terjangkau, layanan yang lebih baik, mendorong industri telekomunikasi menjadi lebih efisien, serta menciptakan iklim kompetisi yang lebih sehat. Jika semua itu tercapai, maka pada akhirnya masyarakat akan menikmati jaringan telekomunikasi yang lebih merata sebagai penggerak ekonomi nasional.

Terlepas dari itu, terkait penundaan penerapan tarif interkoneksi lantaran satu sisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga harus bertemu dengan DPR RI terlebih dahulu, pihaknya mengakui memahami hal itu sekaligus merupakan wujud penghormatan kepada DPR RI.

"Namun demikian, semangat dan substansi dari SE yang berisi penurunan biaya interkoneksi rata-rata 26 persen pada 18 skenario panggilan telepon dan SMS antar operator tidak berubah. Karena penurunan biaya interkoneksi secara alamiah dan ilmiah pasti terjadi sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi yang semakin efisien dan skala ekonomi jaringan yang semakin besar," tuturnya.

Tarif interkoneksi sendiri merupakan biaya yang harus dibayar oleh suatu operator kepada operator lain yang menjadi tujuan panggilan atau telepon. Saat ini tarif interkoneksi berkontribusi 15 persen terhadap penentuan tarif ritel. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan penurunan tarif interkoneksi antaroperator selular dengan rata-rata 26 persen dari 18 skema.

Seperti misalnya, penurunan biaya panggilan sebelumnya Rp 250 menjadi Rp 204. Opsi penurunan 26 persen itu sudah melalui formula yang dikonsultasikan bersama sebuah firma konsultan independen selama 10 tahun terakhir. Penetapan ini telah diputuskan dan akan diberlakukan mulai 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018.

Kebijakan tarif interkoneksi memang tengah panas dingin di industri telekomunikasi. Pasalnya, tidak semua operator selular mendukung kebijakan penurunan tarif interkoneksi. Sebut saja PT Telkom dan Telkomsel. Dengan penerapan kebijakan tersebut dianggap nantinya akan merugikan mereka yang telah membangun jaringan di seluruh Indonesia hingga sampai perbatasan.

Ribut-ribut tarif baru interkoneksi ini pun terdengar hingga ke telinga DPR Komisi I. Sampai-sampai DPR Komisi I pun ikut ingin tahu akar dari polemik itu dengan mengundang seluruh operator selular pada pekan lalu. DPR pun meminta kepada Menkominfo menunda penerapan kebijakan tersebut sampai dilakukannya pertemuan lagi antara DPR dengan Menkominfo.