BRTI: Dana USO bisa jadi alternatif subsidi internet mahal
Merdeka.com - Ramai petisi online yang menyuarakan ketidakadilan kebijakan Telkomsel perihal penentuan tarif internet yang disesuaikan dengan zona, menjadi sorotan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
Menurut anggota BRTI, Rolly Rochmad Purnomo, persoalan tersebut sudah didiskusikan di internal BRTI. Salah satu opsinya adalah dengan memanfaatkan dana Universal Service Obligation (USO).
"Kita di internal sudah mendiskusikan hal ini dan ada beberapa opsi regulasi salah satunya dengan memanfaatkan dana USO," ujarnya kepada Merdeka.com melalui pesan singkat.
-
Dimana negara dengan internet termahal? Berikut adalah 5 negara yang harga internetnya paling mahal di dunia: Tokelau Wilayah Dependensi Tokelau merupakan bagian dari Selandia Baru dan terletak di Samudra Pasifik selatan.
-
Apa tantangan telekomunikasi di Indonesia menurut Wamenkomdigi? Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan masih ada tantangan berkaitan dengan kualitas jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah.
-
Bagaimana cara mengatasi masalah kualitas internet di Indonesia? Nezar Patria optimis tantangan itu dapat diselesaikan melalui program penguatan sinyal dan peningkatan kapasitas jaringan.
-
Dimana kualitas jaringan telekomunikasi di Indonesia masih kurang? 'Penetrasi internet di masyarakat sudah 80% bisa kita bilang karena data terakhir APJII 2024, data menunjukkan 79,5%. Hanya saja, kita masih punya problem yang namanya digital divide, belum semua wilayah memiliki kualitas layanan telekomunikasi yang baik,' jelasnya.
-
Mengapa peningkatan kualitas internet di Indonesia penting? Peningkatan kualitas konektivitas diperlukan agar adopsi teknologi terbaru, seperti 5G dan Internet of Things (IoT) bisa makin merata.
-
Bagaimana Telkom membangun konektivitas di Indonesia? 'Melalui kemitraan kami dengan BW Digital dan sebagai bagian dari keseluruhan 7 sistem kabel bawah laut ICE kami, kami bertujuan untuk menjembatani kesenjangan konektivitas antar data center di negaranegara ini dan membentuk masa depan Lanskap Bawah Laut Asia Pasifik,' ungkap Chief Executive Officer Telin, Budi Satria Dharma Purba.
Meski begitu, penggunaan dana USO belum tentu juga dipakai sebagai cara untuk mensubsidi tarif yang kemahalan. "Namun kami masih perlu mempelajari mekanisme yang tepat. Intinya, kami harus menyeimbangkan kepentingan masyarakat, operator, dan pemerintah," katanya.
Terkait hal ini, kata dia, sudah dibicarakan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.
"Sudah dibicarakan dengan Pak Menteri hari Jumat kemarin (24/07)," tuturnya.
Di lain kesempatan, Menkominfo Rudiantara ketika ditanyakan perihal ramai petisi ini, dia enggan berkomentar. "Nanti saja ya komentar soal itu. Rabu besok (29/07) kita kan nanti ngumpul bareng operator. Bisa diupdate di situ," ujarnya di kantornya, Jakarta, Senin (27/07).
Sebagaimana diketahui, persoalan ini bermula dari petisi online di change.org oleh akun Djali Gafur. Djali menyuarakan perbedaan tarif internet di kawasan Indonesia Timur yang dirasa terlalu memberatkan. Petisi itu ia suarakan dengan judul "Internet Untuk Rakyat: Save @Telkomsel @KemenBUMN @kemkominfo". Pantauan Merdeka.com, hingga berita ini diunggah, petisi online ini sudah mencapai 9.962 pendukung.
Menanggapi petisi online tersebut, pihak Telkomsel pun sudah angkat bicara. Menurut Vice President Corporate Communication Telkomsel, Adita Irawati, penggelaran jaringan Telkomsel ke berbagai daerah di Indonesia memiliki besaran biaya yang berbeda-beda, akibat dari berbedanya tingkat kesulitan dan komponen biaya lainnya yang dibutuhkan untuk menggelar infrastruktur jaringan di lokasi tersebut.
"Berdasarkan hal itu, maka Telkomsel menerapkan pembagian tarif data berdasarkan zona sesuai dengan besaran biaya yang dibutuhkan untuk penggelaran jaringan di suatu lokasi," ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa komponen penggelaran jaringan, seperti 3G maupun 4G tidak hanya meliputi biaya pembangunan BTS, namun juga biaya pemeliharaan sehari-hari, di mana biaya ini cukup tinggi di bagian Timur Indonesia seperti di Papua.
Kendati begitu, lanjutnya, Telkomsel melihat petisi ini merupakan bentuk perhatian sekaligus feedback bagi Telkomsel.
"Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak. Masukan ini akan kami jadikan perhatian utama agar dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat khususnya pelanggan di daerah timur Indonesia," ujarnya.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beban operator seluler selama ini sungguh berat. Tidak hanya bisnisnya saja, namun 'upeti' yang mesti dibayarkan ke pemerintah pun makin bengkak.
Baca SelengkapnyaRespons pengusaha internet mendengar statment pejabat pemerintah soal harga murah Starlink.
Baca SelengkapnyaBocoran ini bersifat kajian yang dilakukan KPPU terhadap penyedia internet Low Earth Orbit (LEO).
Baca SelengkapnyaRespons baik dari pemerintah ditanggapi positif industri telekomunikasi. Tapi, mereka ingin keringanan lainnya.
Baca SelengkapnyaMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menanggapi beroperasinya Starlink bukan di wilayah 3T.
Baca SelengkapnyaKondisi operator seluler di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaTak mudah bagi industri telekomunikasi untuk menatap masa depan. Butuh bantuan pemerintah agar bisnis mereka terus berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaKekhawatiran muncul manakala Starlink melakukan perang harga dengan perusahaan internet lokal.
Baca SelengkapnyaPemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.
Baca SelengkapnyaOperator seluler khawatir jika tidak ada ketidakadilan dalam berbisnis saat satelit Starlink Elon Musk masuk Indonesia.
Baca SelengkapnyaKonflik Iran Vs Israel berpotensi menaikkan harga minyak dunia dan subsidi BBM pemerintah bengkak.
Baca SelengkapnyaIni insentif yang diterima operator seluler yang mau bangun jaringan 5G.
Baca Selengkapnya