BRTI periode 2012-2015, banyak masalah yang belum selesai
Merdeka.com - Masa kerja Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2012-2015, segera usai di bulan April ini. Kinerja mereka selama ini pun tak luput dari pengamatan dan penilaian pegiat industri telekomunikasi.
Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Semuel Pangerapan pun ikut menilai kinerja mereka. Menurut Semuel, BRTI sebagai badan yang mengatur regulasi telekomunikasi, seharusnya bisa berbuat lebih terhadap permasalahan yang ada di industri ini.
"Pandangan kami, sebenarnya BRTI sebagai institusi bisa berbuat lebih terhadap permasalahan yang ada di industri. Seperti, kasus IM2 dan Indosat, simpang siuran migrasi frequency 1.8 ke 2.3 Ghz dan intrusive ads," ungkapnya saat dihubungi Merdeka.com, (18/3).
-
Kapan penandatanganan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu.
-
Kapan modul BPJS Ketenagakerjaan diterapkan? Muttaqien, menjelaskan bahwa modul ini pertama kali akan diarahkan pada sekolah menengah atas dan kemudian akan dikembangkan ke perguruan tinggi. Penerapannya serentak secara nasional akan direncanakan pada tahun 2026.
-
Kapan masa kerja Pantarlih Pilkada 2024? Masa kerja ini dimulai setelah pelantikan Pantarlih pada tanggal 24 Juni dan berakhir pada tanggal 25 Juli.
-
Apa target nasabah BSI di tahun ini? BSI) optimistis jumlah nasabah bisa menembus angka 20 juta pada akhir tahun 2023.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Kapan masa kerja PPK Pilkada 2024 berakhir? Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, masa kerja PPK dalam Pilkada 2024 ditetapkan hingga 27 Januari 2025.
Maka tak heran, jika dirinya pun berharap ke depannya BRTI bisa menjadi lembaga yang independen dan tempat terakhir penyelesaian konflik dan permasalahan di industri.
"Melihat perkembangan teknologi dan kerumitan permasalahan yang dihadapi, BRTI sebaiknya diisi oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya dan memahami perkembangan industri telekomunikasi dan ekosistemnya," katanya.
Hal senada juga diutarakan oleh pengamat IT, Teguh Prasetya. Dirinya menilai jika BRTI periode 2012-2015 ini, masih banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan. "Masih banyak tugas BRTI yang menunggu," ujar Teguh.
Dirinya pun mencontohkan beberapa permasalahan-permasalahan BRTI yang belum dirampungkan di antaranya ukuran kualitas layanan data operator, normalisasi Tarif Layanan Telekomunikasi, dan IP numbering untuk layanan VOIP.
Beberapa permasalahan yang belum usai itu, memang diakui oleh anggota BRTI periode 2012-2015, Ridwan Efendi. Menurut Ridwan, masalah dan pekerjaan BRTI memang begitu banyak. Terkait kritikan yang diarahkan kepada BRTI periodenya, dirinya tak ambil pusing.
"Silakan dinilai sendiri, kita memang hanya berusaha yang terbaik dan pasti masih banyak kekurangan," singkatnya.
Kendati mendapat kritikan, Ridwan pun mengatakan bahwa beberapa pencapaian yang sudah dilakukan BRTI juga perlu diapresiasi. Berikut, kata dia, pencapaian kerja BRTI periode 2012-2015.
Pertama, Pemberlakuan tarif interkoneksi SMS sbg jawaban atas trafik SMS yang tidak simetrik, juga usaha pengurangan jumlah spamming, tahun 2012. Capain kedua yang berhasil dilakukan adalah lelang kanal ketiga 3G di frekuensi 2100 MHZ, tahun 2013, dengan pemenang Telkomsel dan XL.
Selain itu juga ada program penataan frekuensi 2100 MHZ, yang mna semua operator menjadi contiguous. Setelah itu di tahun 2013, lelang kanal ketiga 3G dan penataan frekuensi 800 MHZ di tahun 2014, sebagai jawaban atas bergabungnya group 3GPP2 (CDMA) ke dalam konsorsium 4G-LTE dan dalam rangka penyehatan operator CDMA di Indonesia.
Pemberlakuan Netral Teknologi di frekuensi 2300 MHz tahun 2012, sehingga dimungkinkan penggelaran TD-LTE untuk kepentingan BWA juga menjadi capaian positif bagi BRTI. Di samping itu, pengaturan industri konten dan pengaturan Persaingan usaha serta pengalokasian frekuensi pasca merger XL-AXIS tahun 2013-2014 juga bisa dilakukan BRTI dengan maksimal. (mdk/dzm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Satgas BLBI baru mengumpulkan aset dan PNBP dari para obligor dan debitur sebesar Rp35,19 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, seluruh kasus besar yang belum rampung sudah sepatutnya diselesaikan.
Baca SelengkapnyaErick siapkan blueprint jangka panjang transformasi proyek-proyek BUMN di masa depan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnya""Sejak BLBI dibentuk pada tahun 2021 hingga saat ini, perolehan Satgas BLBI mencapai Rp38,2 triliun," kata Menko Hadi
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaMemasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca SelengkapnyaBudi menuturkan, ada sekitar 5000 proyek mangkrak dan akan diselesaikan secepatnya.
Baca Selengkapnya