Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cegah PHK Lagi, Pengamat sebut Perlu Regulasi Mengatur Persaingan Harga

Cegah PHK Lagi, Pengamat sebut Perlu Regulasi Mengatur Persaingan Harga Ilustrasi startup. © CBC

Merdeka.com - Ignatius Untung, anggota dewan penasihat Indonesia E-Commerce Association (idEA), setuju bahwa maraknya PHK di industri startup digital terjadi karena adanya missmanagement, seperti yang dinyatakan oleh pakar ekonomi Rhenald Kasali. Namun, menurutnya kondisi ekonomi global tetap berpengaruh besar.

Untung mengatakan, jika dilihat dari berbagai perspektif, baik missmanagement maupun resesi ekonomi sama-sama berdampak pada fenomena tersebut. Kata dia, dari segi missmanagement hal ini terjadi akibat kebanyakan startup memilih untuk lebih dulu membesarkan nama daripada memperoleh profit, sehingga mereka pun rela membakar duit.

"Sedangkan, dari segi kondisi ekonomi, resesi membuat investor menyetop pendanaan karena nilai uang turun, bisnis pun akan turun juga," kata Untung kepada Merdeka.com dalam sebuah acara media gathering, Selasa (22/11).

Ia menjelaskan bahwa di masa yang penuh ketidakpastian ini, investor mempertimbangkan dua hal, yakni startup yang mereka danai berpotensi turun dan ketika nanti sudah di bawah, banyak bisnis atau aset yang akan dijual, investor menunggu momen itu.

"Nah dari perspektif itu, benar bahwa kondisi ekonomi membuat mereka melakukan layoff karena perusahaan belum profit, kalo belum profit berarti masih butuh suntikan dana sedangkan investor tidak mau menyuntik dana dulu untuk sementara," tambahnya.

Dari situ, Untung juga menambahkan satu lagi penyebab PHK, yakni perusahaan yang tak kunjung memperoleh profit akibat bakar duit berlebihan. Hal ini pun berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat berupa predatory pricing atau perang harga, ‘yang membuat startup rela mengeluarkan 2 juta untuk dapat omzet 1 juta’, meski menurut Untung saat ini ekosistemnya sudah jauh lebih sehat.

"Nggak apa-apa kalo dulu, sekarang sudah nggak bisa. Jadi, strategi yang dijalanin termasuk promo besar-besaran saya percaya sekarang harusnya sudah lebih sehat. Karena kalo itu nggak sehat, nanti juga tutup sendiri kok," ujarnya.

Untuk menjaga ekosistem bisnis tetap sehat, Untung mengatakan bahwa pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur predatory pricing karena ada bisnis-bisnis yang punya kemewahan berupa uang yang melimpah untuk ‘dibakar’ demi menggaet pengguna. Kata dia, untuk skala tertentu mungkin masih aman, tetapi kalau berlebihan dapat menyulitkan pelaku usaha yang bermain sehat.

"Dulu di depan mantan Menkominfo Rudiantara, Sri Mulyani, dan Nadiem sebelum jadi menteri, saya bilang ini harus diatur. Tapi sampai hari ini nggak ada diskusi untuk mengatur itu. Memang formula untuk mengaturnya tidak mudah, tapi menurut saya tetap harus dimulai untuk dieksplor," kata Untung.

Sebagaimana diketahui, pekan ini Grup GoTo mengumumkan PHK karyawan sebanyak 1300 orang. Setelah itu Ruangguru ‘ikut-ikutan’ melakukan pemutusan hubungan kerja ratusan karyawannya. Disusul oleh Sirclo yang memaksanya harus memangkas 8 persen dari total karyawan. Ketiga perusahaan teknologi menyebut biang keladi dari keputusannya itu adalah ekonomi global yang tak sehat alias resesi.

Reporter magang: Dinda Khansa Berlian (mdk/faz)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Badai PHK Menghantui, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bisa Jadi Solusi Sementara
Badai PHK Menghantui, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bisa Jadi Solusi Sementara

PHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.

Baca Selengkapnya
KSPI Ungkap Biang Kerok Industri Tekstil di Indonesia Berada di Titik Nadir
KSPI Ungkap Biang Kerok Industri Tekstil di Indonesia Berada di Titik Nadir

Aturan ini diklaim akan mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan
Cak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan

Cak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.

Baca Selengkapnya
Tak Ada Lagi Gaji Karyawan Startup di Indonesia Gede-gede, Ini Biang Keroknya
Tak Ada Lagi Gaji Karyawan Startup di Indonesia Gede-gede, Ini Biang Keroknya

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan gaji pekerja startup di Indonesia adalah aksi PHK besar-besaran yang melanda sektor teknologi.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Industri Padat Karya Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Menko Airlangga: Industri Padat Karya Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Airlangga menegaskan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan upaya untuk mengurus permasalahan di industri padat karya, termasuk Sritex.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Pertimbangkan Bentuk Satgas Khusus Pencegahan PHK Masal
Kemnaker Pertimbangkan Bentuk Satgas Khusus Pencegahan PHK Masal

Ide pembentukan satgas tersebut telah didiskusikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV Minta Kisruh Kadin Diselesaikan, Tantangan Dunia Usaha Tidak Mudah
Anggota Komisi IV Minta Kisruh Kadin Diselesaikan, Tantangan Dunia Usaha Tidak Mudah

Sekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Baca Selengkapnya
Tren PHK Meningkat: 59.796 Korban di Indonesia, DKI Jakarta di Puncak
Tren PHK Meningkat: 59.796 Korban di Indonesia, DKI Jakarta di Puncak

Situasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Tokopedia Dikabarkan PHK Ratusan Karyawan, Pengusaha Pribumi: Sangat Memprihatinkan
Tokopedia Dikabarkan PHK Ratusan Karyawan, Pengusaha Pribumi: Sangat Memprihatinkan

Erik pun kembali menyampaikan pandangannya soal kepemilikan Tokopedia yang saat ini saham mayoritas digenggam oleh Bytedance-Tiktok.

Baca Selengkapnya
Ada Aturan Kemendag, E-Commerce Tak Boleh Jual Barang dengan Harga Murah
Ada Aturan Kemendag, E-Commerce Tak Boleh Jual Barang dengan Harga Murah

Dalam Pasal 13 ayat 1 Permendag 31, e-commerce harus memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi Pedagang (Merchant).

Baca Selengkapnya
Aturan Impor Berubah-ubah, Menteri Agus: Pengusaha Industri Jadi Bingung dan Takut Bangkrut
Aturan Impor Berubah-ubah, Menteri Agus: Pengusaha Industri Jadi Bingung dan Takut Bangkrut

Seluruhnya merupakan pengaturan barang impor yang berubah dalam waktu 6 bulan saja.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Rencana Kenaikan UMP 2025, Pengusaha: Separuh Tenaga Kerja Kita Pendidikannya di Bawah SMP
Tanggapi Rencana Kenaikan UMP 2025, Pengusaha: Separuh Tenaga Kerja Kita Pendidikannya di Bawah SMP

Peningkatan produktivitas akan memberikan ruang yang lebih besar untuk menaikkan upah tanpa harus berdampak pada kenaikan harga barang.

Baca Selengkapnya