Dewan Pers segera verifikasi AMSI
Merdeka.com - Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) hari ini mendaftarkan berkas-berkasi organisasi ke Dewan Pers. Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetya menyatakan lembaganya akan segera menerjunkan tim ke daerah-daerah untuk memverifikasi keanggotaan dan kepengurusan AMSI.
"Targetnya awal Desember 2018, sudah ada keputusan apakah AMSI memenuhi syarat menjadi konstituen Dewan Pers," kata Yoseph, ketika menerima pengurus AMSI yang dipimpin Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut, di kantor Dewan Pers, Senin 27 Agustus 2018.
Stanley, demikian Yoseph biasa disapa, menyatakan Dewan Pers menyambut baik pendaftaran dari organisasi-organisasi penerbit media siber. Saat ini, kata dia, ada lebih dari 45 ribu media online di Indonesia, namun kompetensi dari para pengelolanya masih dipertanyakan.
-
Dimana verifikasi dibutuhkan? Baik untuk tujuan jurnalistik, penelitian, atau pengetahuan pribadi, verifikasi memainkan peran penting dalam memastikan integritas dan keandalan informasi yang kita konsumsi.
-
Apa itu verifikasi? Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran suatu laporan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Bagaimana cara mendaftar Kompolnas? Pendaftaran Calon Pimpinan Kompolnas Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya Berikut Ini Pendaftaran Online Ketua Pansel Kompolnas, Hermawan Sulistyo mengatakan, pendaftaran calon pimpinan Kompolnas dimulai pada 27 Juni hingga 19 Juli 2024 melalui online di pansel@kompolnas.go.id dan www.kompolnas.go.id.'Sudah mulai pendaftaran online, silakan buka siapa saja yang memenuhi syarat di dalam aturan yang kami sosialisasikan dalam ruang publik silakan mendaftar,' tutur Hermawan kepada wartawan.
-
Kapan PDIP Jabar mendaftarkan Anies? 'Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono. Nah ini kita tinggal menunggu tahapan-tahapan berikutnya agar proses pendaftaran secara resmi ini bisa berjalan dengan lancar,' kata Folmer saat dikonfirmasi, Kamis (29/8).
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
"Program Dewan Pers seperti verifikasi media dan sertifikasi jurnalis sebenarnya bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas media-media siber," kata Stanley.
"AMSI harus bisa mengawal perkembangan media digital menjadi media masa depan Indonesia," katanya.
Saat ini, Dewan Pers sedang memiliki program kerja untuk turun dan meninjau media di 34 provinsi. "Kami akan gunakan program ini untuk turut memverifikasi keanggotaan AMSI," katanya.
Di tempat yang sama, Wenseslaus Manggut mengakui bahwa persiapan pendaftaran AMSI ke Dewan Pers memang membutuhkan waktu cukup lama. "Terhitung dari deklarasi AMSI di Dewan Pers pada April 2017 yang juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, memang sudah satu tahun lebih," katanya.
Lamanya persiapan pendaftaran itu, kata Chief Content Officer Kapan Lagi Network ini, disebabkan oleh hati-hatinya pengurus dalam memverifikasi anggotanya.
"Sejak Kongres AMSI pada Agustus 2017 yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, kami menetapkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dengan syarat keanggotaan cukup ketat sesuai standar organisasi pers," katanya.
"Setelah AD/ART terbentuk, barulah kami meminta 15 wilayah melakukan Konferensi Wilayah satu per satu," beber Wens.
Meski demikian, kata Wens, sejumlah program penguatan kapasitas jurnalistik anggota AMSI sudah berjalan. "Kami sempat mengadakan pelatihan mengatasi hoaks bekerjasama dengan Google," katanya. Setiap media anggota AMSI, kata dia, akan memiliki fitur cekfakta untuk memudahkan pembaca memeriksa mana informasi yang hoaks dan mana yang bukan.
Saat ini, AMSI sudah memiliki 211 media sebagai anggotanya di 15 provinsi. Setiap provinsi memiliki susunan kepengurusan aktif dan sekretariat di salahsatu kantor media siber anggotanya. Hampir semua media online arus utama di ibu kota adalah anggota organisasi ini. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tanpa adanya regulasi yang jelas, media siber cenderung tidak mendapatkan insentif dari berita atau konten yang diambil oleh platform digital.
Baca SelengkapnyaRegulasi ini akan memberi jaminan kepada media-media lokal maupun nasional.
Baca SelengkapnyaAMSI Awards 2023 mengambil tema “Media Siber Indonesia Tiada Henti Inovasi di Era Kecerdasan Buatan”.
Baca SelengkapnyaAMSI sudah menerima surat pengunduran diri 15 media itu dan berusaha memahami isinya, serta memberikan respons dengan mengirimkan balasan.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal AMSI, Maryadi mendukung kegiatan koalisi Cekfakta yang sudah terbangun sejak 2018.
Baca Selengkapnya11 Anggota komite yang telah ditetapkan tersebut akan mulai melaksanakan tugas mulai 1 September 2024.
Baca SelengkapnyaAMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.
Baca SelengkapnyaTimsel juga menjalankan amanah dari Kemenko Polhukam untuk juga membantu proses publikasi dan penggalangan calon kandidat melalui pelibatan beberapa lembaga.
Baca SelengkapnyaDewan Pers bersama segenap masyarakat pers siap melakukan ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’ di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu (10/2).
Baca SelengkapnyaAI merupakan pembunuh publisher right. Dengan adanya AI, poin utama dan isu terkait publisher right ini bisa berubah.
Baca SelengkapnyaProgram ini telah dilaksanakan 5 kali, dan BRI Fellowship Journalism 2025 merupakan pelaksanaan yang ke-6.
Baca SelengkapnyaAda tiga rekomendasi yang diberikan untuk pemerintah dalam pembentukan komite publisher rights.
Baca Selengkapnya