Follow
Ditanya kapan legal, Uber janji minggu ini
Merdeka.com - Uber pernah berjanji akan membuat usahanya di Indonesia memiliki status badan hukum. Namun, hingga saat ini hal itu tak kunjung jadi.
Seperti memberikan pengharapan baru, Uber melalui juru bicaranya, Karun Arya, kembali sesumbar jika minggu ini pihaknya memastikan akan mengajukan permohonan penanaman modal asing (PMA) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Kita pastikan di minggu ini pengajuan permohonan PMA akan diserahkan ke BKPM," ujar Karun kepada Merdeka.com saat wawancara eksklusif di Jakarta, Rabu (16/9).
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Kapan Dishub Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas? 'Dishub DKI Jakarta melakukan sistem buka-tutup jalan di sejumlah jalan pada pukul 04.45-08.00 WIB pada saat kegiatan berlangsung,' demikian informasi dari laman @dishubdkijakarta, dikutip Sabtu (29/6).
-
Dimana APK ditemukan di angkutan umum? Alat Peraga Kampanye (APK) terpasang pada kaca bagian belakang sebuah bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
-
Bagaimana cara mendapatkan layanan Mobil Si Jampang? Layanan Mobil Si Jampang bisa didapatkan dengan mengakses aplikasi Tangerang Live di fitur Pasar Online.
Kendati begitu, dia tidak bisa menjanjikan kapan perusahaan berbasis aplikasi ini sah secara hukum di Indonesia. Pasalnya, katanya, semua itu tergantung dari pemerintah sendiri.
"Dari kami inginnya cepat setelah pengajuan permohonan PMA. Soal kapan jadinya itu tergantung dari pemerintah Indonesia sendiri. Kami tidak bisa prediksikan," tuturnya.
Dia pun berujar, jika lamanya pengajuan permohonan PMA lantaran masih didiskusikan di internal Uber. Sayang, dia tidak menjelaskan detail alasan dari keputusan diskusi itu molor.
"Yang jelas minggu ini kita submit permohonan PMA ke BKPM," tukasnya.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perhitungan upah minimum tersebut nantinya akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya
Program tersebut akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.
Baca SelengkapnyaAturan mengenai ojol menjadi pekerja formal telah dibahas di pemerintah pusat, jika terpilih ia menjanjikan akan mendorong rencana itu ke pusat.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.
Baca Selengkapnya
Kemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.
Baca Selengkapnya
Kemnaker masih menggodok rumus perhitungan upah bersama.
Baca Selengkapnya