DPR Amerika dilarang sentuh Wikipedia
Merdeka.com - Lembaga parlemen di sebuah negara harusnya memberikan contoh yang baik pada warganya, termasuk soal urusan 'tata krama' di dunia maya. Namun para anggota dan staf DPR-nya Amerika mendapat sanksi tegas dari Wikipedia. Ada apa?
Sanksi yang diberikan pihak Wikipedia berupa larangan melakukan editing di laman mereka selama 10 hari penuh lewat akses alamat IP kantor dewan legislatif Amerika.
Hal ini tak lepas dari aksi pengubahan konten Wikipedia terkait dengan Mediate (salah satu situs berita) yang telah membuat berita seputar akun Twitter @congressedits. Pengubahan konten laman Mediate di Wikipedia pun cukup mengganggu selama beberapa hari terakhir.
-
Siapa yang terancam diblokir Kominfo? Dari enam Online Travel Agent (OTA) yang terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kabar terbarunya sudah ada tiga penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing yang telah mendaftar.
-
Apa yang Google batasi aksesnya? Mulai awal tahun 2025, hanya aplikasi yang memiliki fungsi inti dan memerlukan akses ke gambar serta video pengguna yang akan diizinkan untuk mengakses seluruh galeri.
-
Kenapa Amerika Serikat ingin melarang TikTok? Pemerintahan Trump bahkan menyatakan bahwa TikTok berpotensi menjadi sarana bagi pemerintah Tiongkok untuk mengumpulkan data pribadi warga Amerika.
-
Siapa yang diuntungkan dengan perubahan sistem blokir Twitter? Mereka berargumen bahwa bagi akun publik, orang yang diblokir masih dapat melihat konten dengan membuat akun baru, sehingga fitur blokir yang lama dianggap kurang efektif.
-
Siapa yang mendukung perubahan fitur pemblokiran di X? Di sisi lain, ada kelompok yang mendukung kebijakan Elon Musk. Mereka berargumentasi bahwa bagi akun publik, pengguna yang diblokir tetap dapat mengakses konten dengan membuat akun baru. Oleh karena itu, fitur blokir yang lama dianggap tidak efektif.
-
Bagaimana cara kerja sistem blokir Twitter yang baru? Meskipun demikian, keputusan ini menimbulkan kontroversi karena memberikan kesan bahwa pengguna yang diblokir masih dapat mengganggu orang lain dengan mengintip unggahan atau daftar followers.
Akun @congressedits adalah program robot yang terintegrasi dengan akun Twitter dan mampu memantau tiap perubahan laman Wikipedia yang dilakukan oleh anggota parlemen kemudian memposting informasi perubahan via Twitter.
Namun tampaknya beberapa oknum tidak terlalu suka dengan kisah buatan Mediate. Alhasil, laman Wikipedia Mediate diubah dengan menambahkan kata-kata yang tidak layak. Salah satunya, menyatakan bila Mediate adalah blog berita yang sangat diskriminatif terkait urusan gender.
Berkat nila setitik itulah, kini hampir 9000 staff di kantor parlemen Amerika tidak bisa menikmati kegiatan editing di Wikipedia. Tetapi hanya pengguna anonim yang akan diblokir aksesnya ke Wikipedia. Jika para dewan Amerika mendaftar di Wikipedia dan memiliki akun resmi , maka mereka tetap bisa merubah isi Wikipedia, Arstechnica (25/07). (mdk/bbo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Massa pendemo yang murka nekat merobohkan tembok dan pagar Gedung DPR saat berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca SelengkapnyaSAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.
Baca SelengkapnyaAda tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers
Baca SelengkapnyaPasukan polisi anti huru-hara membuat formasi pertahanan saat massa berusaha masuk dengan merusak pagar Gedung DPR
Baca SelengkapnyaPolemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan
Baca SelengkapnyaRUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.
Baca Selengkapnyaakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin Revisi Undang-undang Pilkada batal disahkan menjadi undang-undang.
Baca SelengkapnyaTotal sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaNinik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca Selengkapnya