Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Amerika dilarang sentuh Wikipedia

DPR Amerika dilarang sentuh Wikipedia Wikipedia. © Mashable.com

Merdeka.com - Lembaga parlemen di sebuah negara harusnya memberikan contoh yang baik pada warganya, termasuk soal urusan 'tata krama' di dunia maya. Namun para anggota dan staf DPR-nya Amerika mendapat sanksi tegas dari Wikipedia. Ada apa?

Sanksi yang diberikan pihak Wikipedia berupa larangan melakukan editing di laman mereka selama 10 hari penuh lewat akses alamat IP kantor dewan legislatif Amerika.

Hal ini tak lepas dari aksi pengubahan konten Wikipedia terkait dengan Mediate (salah satu situs berita) yang telah membuat berita seputar akun Twitter @congressedits. Pengubahan konten laman Mediate di Wikipedia pun cukup mengganggu selama beberapa hari terakhir.

Akun @congressedits adalah program robot yang terintegrasi dengan akun Twitter dan mampu memantau tiap perubahan laman Wikipedia yang dilakukan oleh anggota parlemen kemudian memposting informasi perubahan via Twitter.

Namun tampaknya beberapa oknum tidak terlalu suka dengan kisah buatan Mediate. Alhasil, laman Wikipedia Mediate diubah dengan menambahkan kata-kata yang tidak layak. Salah satunya, menyatakan bila Mediate adalah blog berita yang sangat diskriminatif terkait urusan gender.

Berkat nila setitik itulah, kini hampir 9000 staff di kantor parlemen Amerika tidak bisa menikmati kegiatan editing di Wikipedia. Tetapi hanya pengguna anonim yang akan diblokir aksesnya ke Wikipedia. Jika para dewan Amerika mendaftar di Wikipedia dan memiliki akun resmi , maka mereka tetap bisa merubah isi Wikipedia, Arstechnica (25/07). (mdk/bbo)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Ekspresi Kemarahan Pendemo Robohkan Pagar dan Tembok Gedung DPR
FOTO: Ekspresi Kemarahan Pendemo Robohkan Pagar dan Tembok Gedung DPR

Massa pendemo yang murka nekat merobohkan tembok dan pagar Gedung DPR saat berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Sederet Catatan Revisi UU Polri, Benarkah Bakal Batasi Aktivitas di Ruang Siber
Sederet Catatan Revisi UU Polri, Benarkah Bakal Batasi Aktivitas di Ruang Siber

SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.

Baca Selengkapnya
FOTO: Tolak Revisi UU Penyiaran, Organisasi Pers Gabungan Geruduk Gedung Parlemen
FOTO: Tolak Revisi UU Penyiaran, Organisasi Pers Gabungan Geruduk Gedung Parlemen

Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers
Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Revisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers

Baca Selengkapnya
FOTO: Halau Keberingasan Pendemo Anarkis Rusak Pagar DPR, Polisi Anti Huru-Hara Sampai Terjatuh
FOTO: Halau Keberingasan Pendemo Anarkis Rusak Pagar DPR, Polisi Anti Huru-Hara Sampai Terjatuh

Pasukan polisi anti huru-hara membuat formasi pertahanan saat massa berusaha masuk dengan merusak pagar Gedung DPR

Baca Selengkapnya
Aliansi Jurnalis & Mahasiswa Bareng DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Tolak RUU Penyiaran
Aliansi Jurnalis & Mahasiswa Bareng DPRD Kota Tangerang Teken Pakta Integritas Tolak RUU Penyiaran

Polemik RUU Penyiaran terus bergulir, ragam penolakan masih terus berdatangan

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Baca Selengkapnya
Breaking News: Didemo Sampai Pagar Jebol, DPR Batal Sahkan RUU Pilkada dan Ikut Putusan MK
Breaking News: Didemo Sampai Pagar Jebol, DPR Batal Sahkan RUU Pilkada dan Ikut Putusan MK

akil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin Revisi Undang-undang Pilkada batal disahkan menjadi undang-undang.

Baca Selengkapnya
Penampakan Pagar-Pagar DPR yang Jebol dan Rusak usai Demo Tolak RUU Pilkada
Penampakan Pagar-Pagar DPR yang Jebol dan Rusak usai Demo Tolak RUU Pilkada

Total sebanyak empat pagar DPR jebol oleh demonstran yang menolak pengesahan RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya