DPR kritisi lelang frekuensi: Lambat & harusnya peserta tak dibatasi

Merdeka.com - Komisi I DPR RI mengritisi telatnya rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melelang frekuensi 2,1 dan 2,3 Ghz. Seharusnya pemerintah melelang pita frekuensi jauh-jauh hari, namun kenyataannya baru akan direalisasi pada pertengahan tahun 2017.

"Kalau saya menyampaikan sisi parleman lebih banyak sikap DPR terkait rencana Kemkominfo. Rencana lelang ini sudah telat. Karena sejauh ini banyak kesempatan jauh-jauh hari untuk melakukan lelang, tetapi baru dijalankan pada pertengahan tahun ini. Banyak ruang kosong frekuensi yang mestinya harus di lelang tapi kemudian banyak alasan teknis yang dikemukakan pemerintah," terang Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais saat acara diskusi 'Penerimaan Negara dan Lelang Frekuensi: Negara Untung atau Buntung?' di Jakarta, Rabu (8/3).

Putra dari Amien Rais ini pun menyoroti draft dari Rencana Peraturan Menteri (RPM) tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz dan 2,3 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Dalam draft RPM tersebut dijelaskan aturan main yang menyebutkan bahwa peserta seleksi hanya dapat memenangkan pita frekuensi radio 2,1 GHz atau pita frekuensi radio 2,3 GHz dan peserta seleksi pada pita frekuensi radio 2,1 GHz hanya dapat mengikuti seleksi untuk 1 (satu) blok.

"Tidak seharusnya peserta lelang dibatasi. Ini justru bisa membuntungkan negara. Sebaiknya Kemkominfo menyampaikan kebutuhannya itu seperti apa tanpa harus mengatakan di depan hanya pilih satu. Kemkominfo sebaiknya melakukan tanpa ada diskriminasi. Jadi bebas siapa saja boleh," kata dia.

Menurutnya, jika hal itu tetap dilakukan, maka akan menimbulkan banyak konsekuensi. Seperti dugaan adanya kepentingan operator yang diberikan 'karpet merah' untuk lelang frekuensi ini. Pasalnya, saat ini terdapat empat operator yang existing sementara total hanya ada tiga blok frekuensi yang akan dilelang.

Di sisi lain, salah satu tujuan adanya lelang ini adalah meningkatkan pemasukan negara baik pajak, deviden, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terlebih untuk PNBP dari sektor telekomunikasi telah ditargetkan sebanyak Rp 16,5 triliun di tahun 2017. Namun ironisnya, pemerintah pernah menyatakan tidak akan terlalu mengejar PNBP.

"Sekarang ini perekonomian lagi susah, PNBP kalau dinaikan targetnya sah-sah saja. Maka, dalam kondisi saat ini tentu konsekuensinya jumlah peserta lelang tak perlu dibatasi," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini frekuensi 2,1 GHz memiliki total lebar spektrum 60 MHz. Dari jumlah itu, telah ditempati oleh Hutchison 3 Indonesia (Tri) di blok 1 dan 2 (10 MHz), Telkomsel di blok 3, 4, dan 5 (15 MHz), Indosat Ooredoo di blok 6 dan 7 (10 MHz), serta XL Axiata di blok 8, 9, dan10 (15 MHz). Sementara blok kanal 11 dan 12 masih kosong saat ini.

Blok tersebut merupakan bekas peninggalan Axis Telekomunikasi Indonesia yang dikembalikan ke pemerintah setelah perusahaannya resmi diakuisisi oleh XL pada 2014 lalu. Jadi ada sisa 10 Mhz yang rencananya akan dilelang masing-masing 5 Mhz.

Adapun frekuensi 2,3 GHz, dari total 90 MHz di spektrum itu tersedia 30 MHz yang masih menjadi perebutan. Sisanya telah ditempati Smartfren Telecom (30 MHz secara nasional) dan selebihnya oleh beberapa pemain broadband wireless access (BWA) seperti Internux dengan merek Bolt (berbasis zona wilayah).