Dukung broadband, APJATEL realisasikan program pita lebar

Merdeka.com - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Indonesia merealisasikan dukungannya untuk menyukseskan program pemerintah terkait rencana pembangunan program Pita Lebar Indonesia (Broadband Indonesia) melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama Induk Sewa Infrastruktur Pasif Jaringan Telekomunikasi.

Perjanjian ini melibatkan anggota APJATEL dengan PT. Jabar Telematika (BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat), ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2017, bertempat di Ruang Harmoko, Kantor Kementrian Komunikasi dan Informatika, Jl. Merdeka Barat No. 9.

“Anggota-anggota yang tergabung di APJATEL senantiasa memberikan dukungan kepada asosiasi dalam rangka mewujudkan rencana pemerintah untuk penyediaan infrastruktur bersama untuk pendistribusian jaringan broadband berbasis teknologi fiber optic ke seluruh Indonesia,” ujar Ade Tjendra, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga APJATEL dan Direktur Komersial MNC Play.

Sebelumnya, APJATEL juga sudah melakukan kerjasama dengan dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo - JIP (BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Kedepannya, kerjasama akan terus dilakukan demi memperluas jaringan kabel fiber optic. Pemanfaatan teknologi fiber optic dapat mewujudkan internet dengan koneksi yang stabil serta dapat menjamin ketahanan dan keamanan informasi.

Beberapa penyelenggara telekomunikasi mengikuti kerjasama ini adalah PT. MNC Kabel Mediakom (MNC Play), PT. Amron Citinet, PT. Cendikia Global Solusi, PT. Technology Data Indonesia, PT. Jala Lintas Media, PT. Mora Telematika Indonesia, PT. Parsaoran Global Datatrans dan PT. Nap Info Lintas Nusa.

“APJATEL akan terus berperan dalam mendorong pemerintah untuk merealisasikan regulasi yang mengakomodir kebutuhan para penyelenggara telekomunikasi”, ujar Lukman Adjam, Ketua APJATEL.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan pembangunan pita lebar Indonesia tahun 2014-2019 sebagai rencana strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa. Penetapan tersebut tertuang melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2014.

Pada tahun 2016, pemerintah telah berhasil memulai pembangunan Sistem Jaringan Kabel Laut Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur yang akan menghubungkan seluruh wilayah kepulauan di Indonesia. Tantangan kemudian datang dari pendistribusian jaringan broadband berbasis teknologi fiber optic yang belum tersedia dengan baik dan belum merata hingga ke berbagai pelosok di Indonesia.