Empat syarat ini diajukan pemerintah ke Telegram

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melakukan proses komunikasi dengan pihak Telegram. Hal itu seiring dengan keputusan pemerintah memblokir layanan perpesanan tersebut. Menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA), Semuel Abrijani Pangerapan, ada empat tahapan SOP yang diberikan kepada Telegram agar aksesnya dapat dinormalisasi atau dibuka kembali.

Pertama, kemungkinan dibuatnya Government Channel agar komunikasi dengan Kemkominfo lebih cepat dan efisien. Kedua, pihak Kemkominfo akan meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram. Ketiga, Telegram harus membuka perwakilan di Indonesia. Serta, yang keempat Untuk proses tata kelola penapisan konten, Kemkominfo terus melakukan perbaikan baik proses, pengorganisasian, teknis, maupun SDM.

Kendati begitu, Semmy belum bisa memastikan akan membuka blokir webbase Telegram secara detail. Dia ingin memastikan terlebih dahulu, empat hal yang diajukannya tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan besutan Pavel Durov.

"Bisa dinormalisasi kalau seluruh konten-konten negatif sudah tidak ada. Tergantung seberapa cepat mereka memenuhi ketentuan aturan yang ada dan yang kita minta," katanya saat jumpa pers di Gedung Kemkominfo, Senin (17/7).

Sebelumnya, pendiri sekaligus CEO Telegram, Durov memberikan tiga solusi kepada pemerintah Indonesia terkait adanya konten berbau radikalisme di Telegram.

Tiga solusi yakni memblokir semua saluran publik terkait teroris yang dilaporkan oleh Kemkominfo, mengirimkan balasan e-mail ke pihak Kemkominfo untuk membentuk saluran komunikasi langsung guna bekerja sama menghalangi propaganda teroris, dan membentuk tim moderator yang berdedikasi dengan pengetahuan bahasa dan budaya Indonesia untuk dapat memproses laporan konten yang berhubungan dengan teroris lebih cepat dan akurat.