Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Eropa ingin peran AS di internet global dikurangi

Eropa ingin peran AS di internet global dikurangi Internet didominasi AS. ©2014 JSOnline.com

Merdeka.com - Selama ini, pusat internet dunia adalah Amerika Serikat, baik dalam hal pusat jaringan, pengaturan atau regulasi, ataupun perusahaan konten dan vendor aplikasi.

Tak heran bila kekuasaan yang sangat dominan itu bisa disalahgunakan seperti melakukan penyadapan terhadap pihak lain secara mudah. Hal itu tentunya membuat geram sejumlah negara-negara di dunia, terutama negara maju di Eropa. Uni Eropa diam-diam bersatu untuk memangkas peran AS dalam jaringan internet dunia.

Kebijakan internet dunia yang selama ini dipegang oleh ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) yang berpusat di California, Amerika Serikat pun tak bisa dilepaskan dari kepentingan Amerika Serikat.

Orang lain juga bertanya?

Padahal, internet seharusnya memiliki sifat terbuka dan tak bisa diatur oleh pihak tertentu tapi atas kesepakatan internasional.

Rabu kemarin (12/2), Komisi Eropa pada Rabu mengusulkan sebuah dokumen, yang intinya memperluas fungsi-fungsi esensial di internet ke tingkat global. Selama ini, fungsi tersebut—termasuk nama-nama domain seperti '.com' atau '.org' — terhubung dengan pemerintah AS. Rencana UE itu tercantum dalam lembar rancangan kebijakan yang dilansir oleh The Wall Street Journal.

Dokumen tersebut juga mengungkapkan jika pihaknya mengusulkan penjadwalan proses globalisasi sepenuhnya atas Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). ICANN sendiri selama ini bertugas mengawasi aspek kunci infrastruktur internet guna memastikan lalu lintas digital disalurkan dengan benar.

"Aktivitas pengintaian dan intelijen berskala besar telah memicu hilangnya kepercayaan akan internet, juga tata kelolanya saat ini," demikian dokumen UE itu.

Usulan UE didasari tekanan dari negara-negara di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara Eropa mendesak agar pengalihan tata kelola internet ke tingkat internasional dilakukan secepatnya.

UE juga berniat menjadi mediator kunci dalam negosiasi tata kelola Internet mendatang. Blok negara-negara Eropa itu berharap dapat menjembatani kesenjangan internet antara AS dan sejumlah negara, seperti Rusia dan China, yang selama ini mendorong penguatan kontrol tata kelola internet.

Departemen Perdagangan AS mengaku pihaknya mendukung dan berpartisipasi dalam diskusi soal masa depan tata kelola internet.

Namun, departemen belum mempertimbangkan tentang kemungkinan penyerahan kontrol tak langsung atas elemen arsitektur internet. Selama ini, departemen itu memberikan kendali tersebut ke ICANN di bawah kontrak.

PBB sendiri sebenarnya sudah mengajukan diri untuk membantu menangani kebijakan internet. Namun, Uni Eropa tampaknya menolak tawaran PBB tersebut dan lebih memilih untuk turun tangan langsung dalam mengurangi pengaruh Amerika Serikat di dunia internet.

(mdk/dzm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RI Minta Belanda Bantu Jelaskan UU Anti-Deforestasi Sangat Merugikan
RI Minta Belanda Bantu Jelaskan UU Anti-Deforestasi Sangat Merugikan

Indonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian IEU-CEPA

Baca Selengkapnya
Perundingan Indonesia EU-CEPA Mangkrak, Airlangga Beri Penjelasan Begini
Perundingan Indonesia EU-CEPA Mangkrak, Airlangga Beri Penjelasan Begini

I-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral paling komprehensif.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Begini Dampaknya Jika Media Sosial Tak Dipisah dengan E-Commerce
Ternyata, Begini Dampaknya Jika Media Sosial Tak Dipisah dengan E-Commerce

Jika tidak diatur, berpotensi menghadirkan persaingan dagang yang tidak sehat.

Baca Selengkapnya
AS Makin Serius Jegal Investasi Teknologi ke China, Buntut Larang Pakai iPhone?
AS Makin Serius Jegal Investasi Teknologi ke China, Buntut Larang Pakai iPhone?

Ini adalah rencana yang dipersiapkan AS kepada China.

Baca Selengkapnya
Serangan Balik China ke AS dan Eropa, Tekan Ekspor Bahan Mentah Produksi Chip
Serangan Balik China ke AS dan Eropa, Tekan Ekspor Bahan Mentah Produksi Chip

Pemerintah China mengesahkan aturan pembatasan bahan mentah pembuatan chip ke AS dan Eropa. Perang teknologi semakin memanas.

Baca Selengkapnya
Revisi Kedua UU ITE Wajibkan Platform Digital Lindungi Hak Anak, Jangan Cuma Cari Untung
Revisi Kedua UU ITE Wajibkan Platform Digital Lindungi Hak Anak, Jangan Cuma Cari Untung

Revisi UU ITE kedua dianggap sebagai momentum perlidungan hak anak di ruang digital.

Baca Selengkapnya
Buka Rakornis Perwadag di Luar Negeri, Mendag: Tingkatkan Ekspor Nonmigas dengan Inisiatif dan Kreativitas Baru
Buka Rakornis Perwadag di Luar Negeri, Mendag: Tingkatkan Ekspor Nonmigas dengan Inisiatif dan Kreativitas Baru

Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5,17 persen.

Baca Selengkapnya
Ekspor Kelapa Sawit ke Eropa Makin Turun, Pengusaha Bidik Pasar China Hingga Rusia
Ekspor Kelapa Sawit ke Eropa Makin Turun, Pengusaha Bidik Pasar China Hingga Rusia

Ekspor komoditas sawit ke Uni Eropa menurun menjadi 4,9 ton di 2020. Kemudian penurunan ekspor sawit terus terjadi di tahun 2022 menjadi 4,1 juta ton.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU ITE, Ini yang Diubah
DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU ITE, Ini yang Diubah

Seluruh fraksi menyetujui hasil rancangan revisi UU ITE yang dibahas oleh Komisi I DPR dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pentagon Mulai Was-was dengan Satelit Baru SpaceX
Pentagon Mulai Was-was dengan Satelit Baru SpaceX

Pentagon semakin khawatir tentang dominasi SpaceX dalam kontrak pemerintah AS, terutama setelah laporan komunikasi Elon Musk dengan Vladimir Putin mencuat.

Baca Selengkapnya
Sederet Catatan Revisi UU Polri, Benarkah Bakal Batasi Aktivitas di Ruang Siber
Sederet Catatan Revisi UU Polri, Benarkah Bakal Batasi Aktivitas di Ruang Siber

SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Harusnya Tak Perlu Bekerja Sama dengan Starlink untuk Sektor Kritikal, Dampak Buruknya Lebih Banyak
Pemerintah Harusnya Tak Perlu Bekerja Sama dengan Starlink untuk Sektor Kritikal, Dampak Buruknya Lebih Banyak

Ada banyak dampak buruk bila suatu saat penggunaan Starlink sudah masif.

Baca Selengkapnya