Facebook pilih kasih, pentingkan pemerintah AS ketimbang Turki
Merdeka.com - Penolakan Facebook terhadap pemerintah Turki memang aneh. Hal ini membuktikan bahwa Facebook pilih kasih dan menentukan standar ganda dalam melayani permintaan suatu negara.
Seperti yang kita ketahui bersama, Facebook sebelumnya sudah terbukti mengikuti program PRISM yang digelar oleh NSA sebagai perwakilan dari pemerintah AS.
Lewat program ini, Facebook berkewajiban untuk memberikan data seputar penggunanya ke pemerintah. Dengan bersemangat, Facebook pun ternyata menyambut baik program ini.
-
Di mana TPS yang sangat rawan? Distrik Naikere ada enam TPS sangat rawan, dan Distrik Wamesa dua TPS sangat rawan. Delapan TPS ini jadi perhatian khusus terutama Distrik Naikere.
-
Siapa yang lebih berisiko meninggal? Setelah lebih dari satu dekade, 1.871 individu yang retina mereka terlihat lebih tua lebih mungkin meninggal.
-
Siapa yang terdampak buruk TikTok? Sistem rekomendasi konten TikTok dan praktik pengumpulan datanya yang invasif menimbulkan bahaya bagi pengguna muda platform ini dengan memperkuat konten depresi dan bunuh diri yang berisiko memperburuk tantangan kesehatan mental yang ada, dua laporan pendamping yang dirilis hari ini oleh Amnesty International menunjukkan.
-
Siapa yang berisiko PPOK? Secara umum, PPOK sering terjadi pada perokok aktif dan pasif.
-
Di mana ancaman Megathrust paling serius? 'Artinya kalau kita mempertemukan bahaya megathrust yang besar dengan penduduk yang paling padat maka risikonya menjadi lebih tinggi di Pulau Jawa ini,' terang Nuraini.
-
Apa saja dampak buruknya? Akibat menonton TV terlalu dekat bagi kesehatan diketahui dapat menyebabkan mata tegang, mata kering, sakit kepala, dan penurunan konsentrasi.
Sayangnya, hal ini rupanya hanya berlaku untuk pemerintah AS saja. Terbukti, ketika pemerintah Turki meminta hal serupa, Facebook malah menolaknya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Facebook mengatakan tak akan menyerahkan data pengguna Turki ke pemerintah terkait dengan kerusuhan di sana, kata Facebook dalam sebuah pernyataan.
Dalam pernyataan tersebut, Facebook menjelaskan penolakan ini bukannya tanpa alasan. Dituliskan, hal ini dikarenakan Facebook tak mau data dari mereka digunakan untuk barang bukti dalam menindak secara hukum pelaku kerusuhan.
Selain itu, Facebook sendiri juga menjelaskan bahwa kejadian di sana tidak mengancam nyawa seseorang maupun anak-anak. Oleh karenanya, pemberian data ke pemerintah dirasa masih belum terlalu penting.
Jika dilihat dari alasan di atas, sebenarnya PRISM yang kini diikuti oleh Facebook juga belum menunjukkan urgensi yang penting. Terlihat, hingga kini masih belum diketahui ancaman menyangkut nyawa atau negara yang bisa diselamatkan dengan adanya program ini.
Sayangnya, Facebook seakan tak mau memperhatikan hal ini. Hingga kini, mereka terus memberikan data ke pemerintah AS sambil terus menolak permintaan serupa dari Turki. Dengan begitu, Facebook terlihat pilih kasih dan menetapkan standar ganda bagi kedua pemerintahan. (mdk/nvl)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berikut bahaya TikTok menurut pemerintah AS jika benar-benar tidak ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaPerusahaan raksasa dunia yang lain bisa melihat ini menjadi celah atau dipandang sebagai buruknya tata kelola birokrasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebanyak 13 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung rancangan resolusi singkat tersebut, yang diajukan oleh Uni Emirat Arab pada hari Jumat.
Baca SelengkapnyaSikap anak muda yang cenderung mendukung Palestina sudah ada sejak lama sebelum TikTok ada.
Baca SelengkapnyaDPR AS akan mengambil sikap terkait aturan yang memaksa Bytedance, menjual kepemilikan Tiktok kepada pemilik di luar China jika masih ingin beroperasi.
Baca SelengkapnyaPeskov juga memperingatkan bahwa konflik Hamas-Israel berisiko meluas ke wilayah lain.
Baca SelengkapnyaTikTok dikabarkan akan menggandeng Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKonsep hilirisasi digital dinilai tidak relevan dengan kenyataan di lapangan.
Baca SelengkapnyaDi tengah pendapatan minus, pencabutan larangan iklan politik jadi opsi Elon Musk.
Baca SelengkapnyaDirektur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengaku sudah meminta penjelasan kepada manajemen Tokopedia.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan yang diraih TikTok tersebut membuat Pemerintah AS panas.
Baca SelengkapnyaPresiden Rusia Vladimir Putin mengatakan perang dan kekerasan yang terjadi antara Israel dan Palestina salah Amerika.
Baca Selengkapnya