Go-Jek dkk dilarang, YLKI: Kasih solusi juga dong!

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), telah mengeluarkan aturan pelarangan operasional layanan aplikasi transportasi seperti Go-Jek, GrabTaxi, dan Uber. Pelarangan itu tertuang dalam surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan (Menhub) tertanggal 9 November 2015.

Menanggapi hal itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan keputusan Kemenhub terkait hal itu. Menurut Ketua YLKI Tulus Abadi, justru jangan ojek online saja yang dilarang, melainkan juga ojek konvensional.

"SK Kemenhub hanya untuk ojek online. Tapi ini justru tidak adil," katanya kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (18/12).

Orang lain juga bertanya?

Kendati begitu, kata dia, dalam rilisnya secara normatif apa yang dilakukan Kemenhub memang benar adanya, karena memang secara regulasi sepeda motor tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagai angkutan umum manusia, dan tidak pula memenuhi standar keselamatan (unsafety). Dalam konteks ini, larangan Kemenhub bisa diapresiasi.

"Tetapi, larangan ini sudah sangat terlambat, karena kini ojek sudah tumbuh subur, bak cendawan di musim hujan. Bukan hanya ojek pangkalan, tetapi justru yang menjadi fenomena adalah ojek yang berbasis aplikasi," tuturnya.

"Di sisi lain, tumbuh suburnya sepeda motor dan ojek, adalah karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang layak dan terjangkau. Walaupun, ketika sepeda motor sudah menjadi wabah, dampaknya justru turut mematikan angkutan umum resmi," imbuh dia.

Maka dari itu, pihaknya menilai jika Kemenhub tidak bisa serta merta melarang keberadaan ojek, jikalau pemerintah belum mampu menyediakan akses angkutan umum. Sementara angkutan umum yang ada pun tidak aman dan selamat juga hal ini seperti kasus metromini, dan lain sebagainya.

"Apalagi untuk kota Jakarta yang kian terpenjara oleh kemacetan. Oleh karena itu, YLKI mendesak Kemenhub dan pemerintah daerah, untuk segera memperbaiki pelayanan angkutan umum. Sebab, sebagai public services, adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan angkutan umum. Jangan hanya bisa melarang tetapi tidak mampu memberikan solusi," terangnya.

(mdk/bbo)