Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Google Bikin Kebijakan Baru Terkait Iklan Politik

Google Bikin Kebijakan Baru Terkait Iklan Politik ilustrasi pencarian Google. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Tak cuma Twitter, kali ini Google juga memutuskan kebijakan baru terkait iklan politik.

Perusahaan induk Google yakni Alphabet menulis di blog resminya, melansir Business Insider, disebut akan berhenti memberi pengiklan kemampuan untuk menarget iklannya. Seperti yang kita tahu, iklan tertarget biasanya menggunakan data pribadi untuk mendapatkan target iklan yang efektif.

Data pribadi ini banyak macamnya, namun yang secara spesifik dilarang oleh Google untuk digunakan oleh pengiklan adalah rekam informasi pemilih publik, serta afiliasi politik umum.

Google menyebut akan mulai membatasi penargetan pemirsa iklan politik yang berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lokasi umum, hingga level kode pos yang merupakan lingkup sangat kecil dari sebuah daerah. Data-data tersebut-lah yang sebelumnya dapat diolah oleh algoritma untuk menjadi data yang lebih spesifik, seperti kecenderungan afiliasi politik.

Google juga menyebut bahkan meski terdapat kebijakan ini, iklan politik dapat tayang di Google dengan hanya melakukan penargetna kontekstual, seperti menayangkan iklan pada orang yang membaca cerita tertentu, atau video tertentu. Bukan yang ditarget berdasarkan informasi pribadinya.

Kebijakan ini akan diterapkan di Inggris dalam waktu dekat, mengingat Inggris akan menghelat Pemilu pada 12 Desember mendatang. Ini juga akan segera diterapkan di Uni Eropa pada Desember, dan secara global pada 2020 mendatang.

Media Sosial Dikecam

Platform media sosial secara luas kini memang sedang mendapat kecaman terkait bagaimana mereka menangani iklan politiknya.

Paling ramai adalah Facebook, di mana jejaring sosial besutan Zuckerberg tersebut membuat kebijakan untuk tidak melakukan periksa fakta atas iklan politik yang dijalankan di platformnya.

Di sisi lain, Twitter justru membuat kebijakan untuk melarang sama sekali untuk ada iklan politik di platform berlambang burung tersebut.

Menurut Anda?

(mdk/idc)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demi Cuan Jelang Musim Pilpres, Elon Musk Cabut Larangan Iklan Politik di Twitter Alias X
Demi Cuan Jelang Musim Pilpres, Elon Musk Cabut Larangan Iklan Politik di Twitter Alias X

Di tengah pendapatan minus, pencabutan larangan iklan politik jadi opsi Elon Musk.

Baca Selengkapnya
OJK Minta Google dan Induk Perusahaan Facebook Setop Iklan Pinjol Ilegal
OJK Minta Google dan Induk Perusahaan Facebook Setop Iklan Pinjol Ilegal

Saat ini Google sudah menutup 17 aplikasi lantaran dianggap membahayakan masyarakat dan mencuri data pribadi.

Baca Selengkapnya
Benarkah Google Bakal Berhenti Beroperasi di Indonesia Buntut Boikot Israel? Cek Faktanya
Benarkah Google Bakal Berhenti Beroperasi di Indonesia Buntut Boikot Israel? Cek Faktanya

Google akan berhenti beroperasi di Indonesia imbas boikot? Simak penelusurannya

Baca Selengkapnya
'Mbah' Google Mulai Tak Laku, 40 Persen GenZ Pilih Platform Ini untuk Pencarian
'Mbah' Google Mulai Tak Laku, 40 Persen GenZ Pilih Platform Ini untuk Pencarian

Google menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan pencarian. Tetapi, peminat Google belakangan ini mengalami tanda-tanda penurunan.

Baca Selengkapnya
Cara Mudah Blokir Iklan di Tablet dan HP Android
Cara Mudah Blokir Iklan di Tablet dan HP Android

Terlalu banyak iklan di situs web dapat mengganggu kenyamanan pengguna, memperlambat performa HP Android, dan berpotensi menguras daya baterai.

Baca Selengkapnya
Tak Jadi Blokir, Google Akhirnya Patuh Bayar Perusahaan Media di Kanada, Segini Besarannya
Tak Jadi Blokir, Google Akhirnya Patuh Bayar Perusahaan Media di Kanada, Segini Besarannya

Google dikabarkan setuju untuk membayar penerbit di negara itu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken Perpres Publisher Right, Atur Hubungan Bisnis Antara Pers dan Platform Digital
Jokowi Teken Perpres Publisher Right, Atur Hubungan Bisnis Antara Pers dan Platform Digital

Perpres Publisher Right tidak bermaksud untuk mengurangi kebebasan pers.

Baca Selengkapnya
Israel Bayar Google Ads Demi Sebarkan Kampanye Kotor Lawan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, Ini Tujuannya
Israel Bayar Google Ads Demi Sebarkan Kampanye Kotor Lawan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, Ini Tujuannya

Israel menuduh UNRWA terlibat dalam Operasi Badai Al-Aqsa yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober.

Baca Selengkapnya
Viral Iklan Angka 2 di Videotron Pospol Simpang Susun Semanggi, Ini Kata Polda Metro
Viral Iklan Angka 2 di Videotron Pospol Simpang Susun Semanggi, Ini Kata Polda Metro

Kepolisian tak menampik ada pemutaran iklan yang menampilkan angka dua di videotron itu pada Kamis, 21 Desember 2023 malam.

Baca Selengkapnya
X Bolehkan Konten Pornografi, Kemenkominfo Kaji Pemblokiran Platform
X Bolehkan Konten Pornografi, Kemenkominfo Kaji Pemblokiran Platform

Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengkaji untuk memblokir media sosial X yang memperbolehkan unggahan konten pornografi di platform itu.

Baca Selengkapnya
Tanggapan YouTube saat Pengguna Sulit Temukan Tombol Skip Iklan
Tanggapan YouTube saat Pengguna Sulit Temukan Tombol Skip Iklan

Adanya laporan menyebutkan bahwa di beberapa perangkat, tombol skip iklan pada YouTube hilang atau tertutup kotak abu-abu yang membuatnya sulit ditemukan.

Baca Selengkapnya
Peringatan Keras, Media Sosial yang Fasilitasi Judi Online Bakal Didenda Rp500 Juta per Konten
Peringatan Keras, Media Sosial yang Fasilitasi Judi Online Bakal Didenda Rp500 Juta per Konten

Selain platform sosial media, Menkominfo juga mengultimatum pihak Internet Service Provider (ISP) untuk aktif memberantas judi online.

Baca Selengkapnya