Hacker sudah muak akan wajah hukum Indonesia

Merdeka.com - Beberapa hari ini, lebih dari satu situs Kepolisian RI disatroni peretas. Apakah, mereka (para hacker) sudah muak akan wajah hukum dan keadilan di Indonesia?

Para hacker kembali beraksi dengan serang situs-situs Kepolisian Republik Indonesia. Memang, situs-situs tersebut tidak rusak, para peretas hanya menjadikan website tersebut berubah nama domainnya, deface serta mereset koneksinya saja.

Walaupun sempat diperbaiki oleh tim IT POLRI, namun berulang kali serangan serupa tetap dilancarkan. Bahkan, sampai sekarang ini (21/05), www.polri.go.id, masih belum dapat diakses dan menunjukkan pesan, 'The connection was reset.'

Dengan munculnya serangan-serangan ini, pihak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengaku siap membantu kepolisian dalam melacak pembobol situs-situs Polri.

Sayangnya, pihak kepolisian masih belum meminta bantuan APJII untuk menyelesaikan masalah ini. "Kalau dikoordinasikan bisa, namun kepolisian belum meminta bantuan kami," ujar Ketua Umum APJII Semmy Pangerapan, kepada merdeka.com, Selasa (21/5).

Memang, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang baru karena dari tahun tahun sebelumnya, juga banyak website yang menjadi korban para peretas. Namun, sedikit menganalisis kenapa sasaran terkesan hanya dalam satu lingkup saja atau hanya situs-situs kepolisian saja?

Dari situs-situs kepolisian yang berhasil diretas, para hacker membuat tampilan baru di halaman muka. Tampilan-tampilan tersebut memiliki arti sindiran terhadap kepolisian dan hukum di Indonesia.

[Baca juga: Hukuman terhadap hacker lebih berat dibanding penghilang nyawa?]

Menurut Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, serangan-serangan hacker yang terjadi terhadap situs Kepolisian RI dan juga Kementerian Pertahanan, bukan tidak mungkin dikarenakan imbas kasus Wildan, yang ternyata dibohongi karena sebelumnya disebutkan beberapa pihak dari pemerintah dan DPR untuk dibina.

Bahkan ketidakpuasan akan hukum dan keadilan di Indonesia ini juga menjadi perbincangan sekaligus bahan olok-olok. Intinya, banyak peretas yang mengamini bahwa hukum di Indonesia menggunakan sistem tebang pilih dan tumpul ke atas.

Dengan pandangan dipadu realita yang ada, kemungkinan hal tersebutlah yang menjadikan para peretas sudah muak dan mulai melakukan aksi mereka.

Menurut tulisan di Gizmodo (05/2012), hacking atau peretasan adalah cara baru dan dipandang lebih efektif dibandingkan dengan protes secara nyata atau turun ke jalan.

Sayangnya, sejumlah pejabat Polri belum memberikan konfirmasinya terkait serangan para peretas tersebut. Menkominfo Tifatul Sembiring pernah mengatakan, "Ini patut diwaspadai, karena ada suatu negara, yaitu Estonia, yang lumpuh gara-gara serangan hacker yang masif."

So, apabila pihak kepolisian masih menganggap hal ini tidak begitu penting, maka ada kemungkinan besar serangan yang lebih hebat akan sering dilancarkan.