Huawei: Tidak Tepat Kami Disebut Ancaman Keamanan Siber AS

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Hubungan raksasa teknologi asal Tiongkok, Huawei dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) semakin memanas.

Berusaha mendinginkan suasana, Huawei menyatakan kalau perusahaannya bukan ancaman keamanan siber negara adidaya.

Chief Legal Officer Huawei, Song Liuping menyatakan, tidak ada jaminan siber AS bakal aman meski Huawei tidak beroperasi di sana.

Orang lain juga bertanya?

Bagaimana Huawei berkolaborasi di Indonesia? Selama lebih dari 23 tahun beroperasi di Indonesia, Huawei telah membangun dengan berbagai pemangku kepentingan, demi mendukung kesuksesan transformasi digital dan tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.
Siapa yang diajak Huawei berkolaborasi? Selaras dengan komitmen global Huawei, kami mengundang dan melibatkan para mitra dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama meletakkan pondasi yang kokoh untuk penguatan ekonomi digital,' katanya.
Mengapa Huawei genjot kolaborasi? Sebuah bisnis raksasa tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya kolaborasi. Hal inilah yang terus dipegang teguh Huawei dalam mengelola bisnisnya sebagai perusahaan teknologi multinasional.
Apa yang dilakukan Huawei untuk ekonomi digital? Adapun penguatan ekonomi digital yang dimaksud mencakup percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mendorong pembangunan ramah lingkungan melalui utilisasiteknologi, memperkuatkeamanan siber dan perlindungan data pribadi untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik.
Siapa yang bertemu dengan President of Global Government Affairs Huawei? Apresiasi Ida Fauziyah diungkapkan saat meet and greet dengan President of Global Government Affairs Huawei, Bao Jialing, di Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Sabtu (6/7).
Kenapa AS khawatir dengan dominasi teknologi China? “Penelitian kami mengungkapkan bahwa China telah membangun fondasi untuk memposisikan dirinya sebagai negara adidaya sains dan teknologi terdepan di dunia.

"Pelarangan terhadap Huawei dengan alasan keamanan siber tidak menjadi jaminan bahwa jaringan telekomunikasi AS akan lebih aman. Upaya tersebut tidak tepat dan menggiring opini yang tidak tepat terkait tantangan keamanan siber bersama yang kita hadapi saat ini," ungkap Song dalam keterangan resmi, Kamis (30/5).

Huawei secara spesifik merasa keberatan dengan pemberlakuan pasal 889 Undang-Undang Keamanan Nasional (NDAA) 2019 tentang pelarangan kerjasama AS (dan seluruh lembaga di dalamnya) dengan Huawei.

“Pemerintah AS tak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan Huawei sebagai ancaman keamanan. Tidak ada senapan, tentu tidak akan muncul api. Benar-benar seperti tembakan penuh spekulasi,” kata Song.

Bukan hanya terkait keamanan siber, Huawei juga menyinggung soal dimasukkannya perusahaan teknologi ini ke daftar hitam Kementerian Perdagangan AS.

Song menyatakan, itu merupakan preseden berbahaya yang membuat industri telekomunikasi menderita.

Sementara, Penasihat Hukum Huawei, Glen Nager menambahkan pasal 889 NDAA bertentangan dengan prinsip “Bill of Attainder, Due Process, dan Vesting Clauses” yang tercantum dalam konsitusi negara AS. Kasus ini dipandang sebagai kasus hukum murni yang ditandai dengan tidak adanya fakta.

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sidang dengar pendapat terkait mosi keberatan Huawei bakal berlangsung pada 19 September mendatang.

Sumber: Liputan6.com

Reporter: Athika Rahma (mdk/faz)