Indosat bantah lakukan praktik kartel

Merdeka.com - Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo, Deva Rachman menyatakan hingga saat ini belum menerima surat panggilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kartel atas pendirian PT One Indonesia Synergy (OIS) hasil patungan bersama XL. Deva pun membantah tuduhan jika Indosat Ooredoo mencoba melakukan praktik kartel.

"Dugaan praktik kartel yang ditujukan kepada Indosat Ooredoo adalah tidak benar karena kami tidak pernah melakukan praktik kartel dalam bentuk apapun dalam menjalankan bisnis. Indosat Ooredoo tidak pernah melakukan kesepakatan dengan XL dalam bentuk apapun terkait dengan dugaan praktek kartel tersebut," jelasnya melalui keterangan resmi, Jumat (14/10).

Dikatakannya, sebagai perusahaan publik, Indosat Ooredoo selalu berupaya untuk menaati segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia serta menerapkan prinsip-prinsip good corporate & public governance dalam melayani pelanggan dan masyarakat di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, menguapnya dugaan kartel melalui perusahaan patungan yang didirikan oleh Indosat Ooredoo dan XL pada Mei lalu, dilaporkan oleh Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia ke KPPU.

Menurut Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia, Rofiq Setyadi, pembentukan perusahaan patungan XL dan Indosat Ooredoo menyalahi UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dia menilai, pembentukan perusahaan patungan dianggap sebagai persiapan kedua perusahaan jika PP no 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi dan PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi selesai direvisi. Dalam rencana revisi kedua PP tersebut memungkinkan operator untuk melakukan berbagi jaringan aktif yaitu, satu perangkat digunakan bersama dan frekuensi digabungkan.