Indosat meradang dituding cari keuntungan dari biaya interkoneksi
Merdeka.com - Pernyataan Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi ITB Ridwan Effendi soal tarif interkoneksi dan keengganan operator selain Telkomsel memenuhi kewajiban membangun jaringan telekomunikasi pada Jumat (2/9), mendapatkan banyak tanggapan. Setelah operator XL, kini operator terbesar kedua, Indosat Ooredoo, bersuara.
Dalam penjelasan ke Merdeka.com, Sabtu (10/9), Dayu Padmara Rengganis, juru bicara Indosat Ooredoo, mengatakan pernyataan Ridwan Effendi dinilai merugikan karena menyebarluaskan kesan bahwa Indosat memanfaatkan interkoneksi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan tidak melakukan kewajiban membangun jaringan.
"Kami berkomitmen terus memperluas jangkauan layanan telekomunikasi ke seluruh Indonesia dan menghadirkan layanan yang semakin berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas kami dalam membangun telekomunikasi Indonesia merupakan bukti bahwa Indosat tetap memiliki karakter BUMN yang peduli dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat," kata Dayu.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas telekomunikasi Indonesia? Dua orang yang bertanggung jawab atas kondisi telekomunikasi Indonesia, yaitu Mayjen TNI Soehardjono (dirjen pos dan telekomunikasi) serta Ir Sutanggar Tengker Yahya (direktur telekomunikasi di ditjen pos dan telekomunikasi yang juga mantan dirut PN Telekomunikasi Indonesia), menyadari pentingnya menggunakan satelit untuk menyambungkan komunikasi di wilayah nusantara yang begitu luas dan terpisah jarak begitu jauh.
-
Apa pekerjaan Ridwan? Meski bukan dari kalangan artis, Ridwa diketahui kerja di salah satu stasiun televisi swasta, lho.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
-
Kenapa Meutya Hafid sering kritis ke Menkominfo? Ia tergolong orang yang fokus terhadap kebocoran data pribadi. Setiap ada ramai isu kebocoran data pribadi, Meutya kerap bersikap kritis. Tak jarang Menkominfo seperti Johnny Plate dan Budi Arie Setiadi disemprot olehnya saat Rapat Dengar Pendapat di DPR.
-
Apa yang dikritik Meutya Hafid ke Menkominfo? 'Harusnya ada sikap meminta maaf, karena secara jujur harus diakui kita belum mampu mengamankan data-data pribadi masyarakat dengan maksimal,' ujar Meutya.
Lebih jelasnya, berikut tanggapan Indosat Ooredoo tersebut:
Pertama, Indosat sepenuhnya menyadari biaya interkoneksi adalah wajiban yang berlandaskan UU No 36/1999 tentang telekomunikasi. Karena itu, bagi Indosat biaya interkoneksi yang diterima dari operator lain tidak ditargetkan sebagai sumber pendapatan, apalagi untuk memperoleh keuntungan.
Kedua, Indosat selalu memenuhi target pembangunan jaringan yang tercantum dalam izin penyelenggaraan dalam rangka terus memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan. Dapat kami sampaikan bahwa pencapaian pembangunan Indosat senantiasa melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Pernyataan bahwa operator swasta seperti Indosat enggan memenuhi kewajban pembangunan tidak berlandaskan fakta.
Ketiga, biaya interkoneksi merupakan settlement antaroperator, yang pada akhirnya dibebankan kepada pelanggan. Kami berkeyakinan bahwa biaya interkoneksi yang rendah akan mengurangi beban industri dan beban masyarakat. Penurunan biaya interkoneksi senantiasa terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Terbukti bawa industri terus berkembang, tarif ritel berangsur turun sehingga masyarakat yang mendapatkan keuntungan.
Keempat, Indosat berkomitmen memberikan layanan yang terjangkau kepada masyakarat. Ini dibuktikan dengan tarif Rp 1 per detik kepada pelanggan Indosat di luar Jawa untuk menelepon ke semua operator, jauh sebelum adanya penurunan biaya interkoneksi, sehingga pernyataan bahwa kami hanya mencari keuntungan semata dan tidak akan menurunkan tarif ritel sangat tidak berdasar.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Respons pengusaha internet mendengar statment pejabat pemerintah soal harga murah Starlink.
Baca SelengkapnyaKondisi operator seluler di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Baca SelengkapnyaPresiden Direktur Smartfren justru menanyakan balik statement pemerintah soal BTS tak lagi dipakai setelah ada Starlink.
Baca SelengkapnyaAda kesepakatan yang terjadi antara Edward Hutahean dengan Irwan dan Anang Latief.
Baca SelengkapnyaPemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.
Baca SelengkapnyaBeban operator seluler selama ini sungguh berat. Tidak hanya bisnisnya saja, namun 'upeti' yang mesti dibayarkan ke pemerintah pun makin bengkak.
Baca SelengkapnyaKekhawatiran muncul manakala Starlink melakukan perang harga dengan perusahaan internet lokal.
Baca SelengkapnyaYang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan akses internet.
Baca SelengkapnyaIni insentif yang diterima operator seluler yang mau bangun jaringan 5G.
Baca SelengkapnyaTak mudah bagi industri telekomunikasi untuk menatap masa depan. Butuh bantuan pemerintah agar bisnis mereka terus berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaBesaran pengaruh harga avtur terhadap tiket pesawat bekisar 20 sampai 30 persen. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga avtur dunia.
Baca SelengkapnyaKominfo tidak menoleransi segala bentuk kejahatan siber, termasuk pencurian data pribadi.
Baca Selengkapnya