Follow
Ini kata Menkominfo soal ramai kontroversi e-government
Merdeka.com - Ramai kabar kerjasama Telkom dengan SingTel tentang pengembangan e-Goverment, dan pusat data yang berada di Singapura menuai kontroversi. Pasalnya, berdasarkan pernyataan Ketua Indonesia Club, Gigih Guntoro, kerjasama itu sama saja dengan membahayakan kedaulatan negara.
Oleh karena itu, kerjasama tersebut patut diwaspadai. Sebab, kerjasama itu ditengarai bertentangan dengan Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Tanggapan pedas juga dilontarkan pengamat ICT dari Indonesia ICT Institut, Heru Sutadi. Menurutnya, kerjasama Telkom dengan SingTel sudah salah dan sudah seharusnya Dewan Komisaris Telkom segera bertindak.
-
Bagaimana Ruijie Networks mendukung digitalisasi di Indonesia? Dengan kemitraan ini, MBT dan Ruijie Networks mencoba mendukung digitalisasi di Indonesia.
-
Apa yang diharapkan dari komitmen Menkominfo? Abi Rekso selaku Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, berharap sikap dan komitmen Menteri Kominfo yang baru ini konsisten.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas telekomunikasi Indonesia? Dua orang yang bertanggung jawab atas kondisi telekomunikasi Indonesia, yaitu Mayjen TNI Soehardjono (dirjen pos dan telekomunikasi) serta Ir Sutanggar Tengker Yahya (direktur telekomunikasi di ditjen pos dan telekomunikasi yang juga mantan dirut PN Telekomunikasi Indonesia), menyadari pentingnya menggunakan satelit untuk menyambungkan komunikasi di wilayah nusantara yang begitu luas dan terpisah jarak begitu jauh.
-
Siapa yang dilantik Jokowi sebagai Menteri Kominfo? Budi Arie Setiadi dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika saat ini.
-
Bagaimana teknologi informasi berkembang di Indonesia? Sejak diperkenalkannya radio, teknologi informasi terus mengalami perkembangan pesat yang mempengaruhi peradaban masyarakat informasi di Indonesia. Kemudian, dengan berkembangnya internet, teknologi informasi semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.
-
Apa yang diyakinkan oleh Menkominfo terkait Revisi UU ITE jilid II? Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat. Menkominfo Budi Arie Setiadi menegaskan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
"Ini berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Komisaris harus segera bertindak, bubarkan dewan direksi yang ada sekarang, gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)," ujarnya beberapa waktu yang lalu.
Ramainya kekhawatiran itu, ditanggapi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum memutuskan untuk menunjuk Telkom dan SingTel guna mengelola e-government.
"Pelaksanaan e-goverment sendiri dikembalikan ke kementerian. Nah, leading sektornya untuk penerapan e-government adalah Kemenpan RB dan Kemkominfo. Karena e-government ini merupakan proses bisnis di kementerian. Jadi, kami tidak mengatakan bahwa Telkom dan SingTel yang akan mengelola aplikasi e government itu," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (19/06).
Rudiantara juga mengatakan terkait data center akan dijamin keberadaannya di Indonesia. Pasalnya, kata Chief RA - sapaan akrab Rudiantara - hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berisikan salah satunya adalah kewajiban bagi tiap penyelenggara tersebut untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia.
"Kan sudah ada aturan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012. Jadi, data center e-government akan ada di Indonesia," pungkasnya.
Sementara itu, terkait kerjasama antara Telkom dengan SingTel untuk mengembangkan aplikasi e-government diakui tidak ada masalah.
"Begini, secara bisnis, Telkom boleh saja bekerjasama dengan SingTel. Sebab, SingTel ini memang mempunyai pengalaman membangun aplikasi e-government. Tetapi, soal siapa yang akan ditunjuk mengelola e-government belum diputuskan. Belum tentu Telkom dan SingTel," katanya.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Budi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.
Baca Selengkapnya
Menkominfo Budi dengan santai meminta sejumlah pihak tak perlu takut dengan kehadiran Starlink.
Baca Selengkapnya
Budi Arie dicecar oleh anggota komisi 1 dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peretasan yang terjadi
Baca Selengkapnya
Budi Arie lalu mencontohkan bahwa Singapura menjadi salah satu dari beberapa negara di dunia yang mempunyai angkatan siber.
Baca Selengkapnya
Kominfo telah menyediakan fasilitas pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 1 yang berada di Serpong dan PDNS 2 di Surabaya.
Baca Selengkapnya
Indonesia semakin menjadi pasar yang menarik bagi industri pusat data dengan pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara.
Baca Selengkapnya
Potensi besar sebagai digital hub tak boleh dilepaskan begitu saja.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, semua pasti ada masalah. "Kalau mau yang lurus-lurus saja, di surga aja,"
Baca Selengkapnya
Menurutnya, serangan terhadap PDNS 2 merupakan pelajaran yang berharga bagi semua pemangku kepentingan dalam mengelola sistem digital.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mengkaji langkah strategis agar X membuka kantor di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca Selengkapnya
SAFEnet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.
Baca Selengkapnya