Izin Frekuensi Milik First Media, Bolt!, dan Jasnita Bakal Dicabut?

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengakui hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni 17 November 2018, First Media, Bolt!, dan Jasnita belum melakukan itikad baik dengan membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 GHz yang terhutang. Hal itu disampaikan oleh Direktur Operasi Sumber Daya SDPPI, Kemkominfo, Dwi Handoko.

"Sejauh ini belum ada pembayaran yang masuk," kata dia kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, Senin (19/11).

Sebagaimana diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pernah mengatakan bahwa bila ketiga operator BWA itu tak membayarkan BHP frekuensi hingga 17 November, maka akan dicabut izin penggunaan frekuensi. Bukan dicabut pengoperasiannya sebagaimana isu yang beredar.

Namun, berdasarkan keterangan terbaru yang disampaikan Dwi Handoko sebelumnya, sampai tenggat waktu yang telah ditentukan, ketiga operator itu belum memenuhi kewajibannya membayar. Lantas, apakah izin penggunaan frekuensinya akan dicabut?

"Nanti diinfokan ya kalau sudah definitive," terangnya.

Dilaporkan Liputan6.com juga, Plt Kepala Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan, tengah menyiapkan SK (Surat Keterangan) Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio kepada ketiga operator yang menunggak pembayaran BHP frekuensi 2.3GHz.

"Senin, kami akan keluarkan SK Pencabutan tersebut," ujar pria yang akrab disapa Nando ini.

Sebagaimana diketahui, dua perusahaan milik Lippo Group; First Media dan Bolt!, itu telah menunggak BHP frekuensi sejak tahun 2016 hingga 2017. Jika ditotal, kira-kira BHP yang harus dibayarkan berkisar Rp 700 miliar.

Kemudian, 1 perusahaan yang belum membayar BHP selama 2 tahun dari 2016 sampai 2017, yakni PT Jasnita Telekomindo. PT Jasnita Telekomindo menunggak BHP hingga Rp 2 miliar. Wilayah operasional perusahaan ini berada di Sulawesi Bagian Utara. Mirisnya lagi, perusahaan itu dulu didirikan oleh salah satu pejabat di Kemkominfo. (mdk/faz)