Follow
Jejaring sosial efektif untuk kampanye bukan media cari massa
Merdeka.com - Kemajuan internet dan jejaring sosial seperti sekarang ini memiliki fungsi yang beragam, salah satunya sebagai ajang kampanye.
Dengan menggunakan internet dan jejaring sosial, maka pesan bermuatan politis dapat disebarkan ke siapa saja, kapan saja, di mana saja tanpa harus bersusah payah dalam prosesnya.
Namun, menurut pakar politik dari Universitas Andalas Syaiful Wahab, tidak ada jaminan bagi parpol yang menggunakan jejaring sosial sebagai media kampanye dalam meningkatkan jumlah pemilih pemula.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Bagaimana asas pemilu Indonesia diterapkan dalam praktik? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada enam asas pemilu Indonesia yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara, peserta, dan pemilih pemilu, yaitu: Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Asas jujur: dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Asas adil: dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Keenam asas pemilu ini dikenal juga dengan akronim Luber Jurdil. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.
-
Apa yang menjadi ciri utama Pilkada di Indonesia? Pilkada langsung memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung, memperkuat partisipasi publik dalam proses demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin daerah terhadap konstituen mereka.
-
Kenapa Polri mendapatkan kepercayaan masyarakat? 'Alhamdulillah Polri mendapatkan 73,1% dari 1.200 responden di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke di 38 provinsi,' ucap Khusniyati. Menurut Khusniyati, angka tersebut membuktikan bahwa Polri dekat dengan masyarakat. Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri dibawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Bagaimana cara masyarakat memilih pemimpin? Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui pemungutan suara. Setiap pemilih memberikan suaranya untuk memilih pasangan calon yang dianggap paling mampu dan sesuai dengan aspirasi mereka dalam memimpin daerah tersebut.
-
Apa saja asas pemilu di Indonesia? Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Masih menurutnya, walaupun dikatakan sangat efektif dalam menyampaikan informasi dan pesan politik, namun penggunaan media jejaring sosial tidak akan banyak membantu dalam meningkatkan jumlah orang yang nantinya memilih suatu parpol tertentu.
Dikatakan efektif karena dengan menggunakan media jejaring sosial, pesan-pesan politik dan program yang ingin disampaikan oleh suatu parpol tanpa harus bersusah payah untuk menghadiri tempat-tempat kampanye ataupun menyaksikan tayangan-tayangan televisi dan mendengarkan radio yang telah terjadwal dapat disampaikan dengan mudah dan cepat.
"Sebagian besar pemilih pemula yang berasal dari kaum muda ini memang pengguna dunia maya. Dengan menggunakan jejaring sosial maka berbagai informasi akan mudah diperoleh dan dikonsumsi kapan saja," jelasnya, seperti dikutip dari Antara (29/10).
Syaiful juga mengatakan bahwa sekarang ini publik sangat kritis dan pintar. Masyarakat Indonesia mempercayai bukti atau tindakan-tindakan riil yang pernah dilakukan oleh parpol atau para kandidatnya daripada gembar-gembor di mana saja apapun medianya.
Jadi dapat dikatakan walaupun harus mempublikasikan atau berkampanye menggunakan media jejaring sosial apapun, masyarakat lebih memilih hal yang lebih nyata.
Oleh karenanya, media jejaring sosial digunakan sebagai sarana meningkatkan pemilih adalah kurang tepat dan tidak efektif. (mdk/das)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Banyak perusahaan yang masih mengandalkan TV sebagai media iklan.
Baca Selengkapnya
Generasi muda Indonesia seringkali dihadapkan pada perdebatan yang tidak produktif di dunia maya.
Baca Selengkapnya
Masyarakat memiliki ketahanan lebih terhadap narasi kebangkitan khilafah karena lebih percaya organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca Selengkapnya
Elektabilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres naik signifikan mengalahkan Mahfud MD dan Cak Imin.
Baca Selengkapnya
Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca Selengkapnya
Buzzer sering dikaitkan dengan orang yang membuat pencitraan.
Baca Selengkapnya
Sandiaga Uno mengomentari pencabutan spanduk dan poster pasangan bakal capres-cawapres, Ganjar-Mahfud, di sejumlah daerah.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan, kasus penipuan, radikalisme dan terorisme dilakukan dengan pendekatan persuasif dan tidak hard selling.
Baca Selengkapnya
Mengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks
Baca Selengkapnya
Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Di Indonesia istilah ini mulai populer setelah pemilu tahun 2019.
Baca Selengkapnya