JK sindir BPPT lagi soal kinerja
Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali menyindir kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada sambutannya saat menyaksikan penandatanganan kerjasama antara BPPT, Kementerian ESDM, dan Pertamina.
Menurutnya, BPPT sudah seringkali melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, tapi sayang hasilnya tak kelihatan.
"Kerjasama ini juga harus terus di follow up jangan habis itu tidak ada kabarnya," ujarnya di Kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), Jakarta, Senin (10/8).
-
Siapa yang terlibat dalam kerja sama? Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dr Sandi Nugroho, mengatakan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi, melalui aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki Divhumas Polri.
-
Siapa yang terlibat dalam kerjasama ini? Bersama PT Cyberindo Aditama (CBN) dan Lippo Group melalui PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci (TMD Lippo Karawaci) telah menandatangani kesepakatan strategis.
-
Siapa yang membantu BPIP dalam kegiatan ini? Hal tersebut merupakan aksi kerja sama antara BPIP dengan Yayasan Ghifari Yogyakarta guna meningkatkan kesadaran dan kecintaan literasi membaca pada anak-anak melalui kegiatan bertajuk Amal Pancasila: Aksi nyata membangun keadilan bagi anak pinggiran kali code.
-
Kapan kerja sama ini dilakukan? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Siapa yang terlibat dalam kolaborasi? Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha, dan Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir, Rabu (24/4).
-
Siapa yang terlibat dalam kolaborasi ini? Kolaborasi ini turut disambut baik oleh Astrid Tampubolon, Vice President of Payment and Fintech Tokopedia.
JK pun ingin agar BPPT mempunyai arah penelitian yang jelas, tidak semua bidang harus dilakukan penelitian.
"BPPT cobalah pilih lima bidang yang paling dibutuhkan, jangan ketika ditanya bisa apa di BPPT? Bisa apa saja," katanya yang disambut tawa seisi ruangan.
Meskipun begitu, lanjut JK, BPPT sebetulnya juga tidak sepenuhnya salah dalam hal ini, sebab apa yang dilakukan BPPT juga tidak lepas dari arahan pemerintah. Oleh sebab itu, di masa pemerintahannya, pihaknya ingin peran BPPT juga bisa lebih baik dengan memberikan arahan penelitian yang tentunya dibutuhkan pemerintah.
Dia pun berharap agar para peneliti tidak sekadar hanya duduk santai, tetapi terus melakukan penelitian dengan turun ke lapangan.
"Saya kritisi BPPT untuk lebih baik. Jangan di Thamrin (Kantor Pusat BPPT) siapa yang mau dikaji dan diterapkan. Para peneliti pergilah ke Serpong untuk menerapkan ilmunya. Kalau tidak diterapkan, hilang ilmunya. Jadi buat apa di sini," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, BPPT merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki jumlah Doktor banyak. Kondisi itu, juga tak luput dari kritikan JK.
"Saya senang ada ratusan Doktor di BPPT. Itu jumlahnya luar biasa. Seharusnya dengan ratusan jumlah Doktor itu, kita bisa melakukan inovasi di bidang teknologi. Bukan gelarnya saja, tapi efektivitas kerjanya. Ini saya minta maaf," tuturnya.
Sementara itu, menurut Kepala BPPT Unggul Priyanto yang juga hadir dalam acara itu mengatakan bahwa kritikan Wakil Presiden RI menjadi cambuk agar BPPT lebih baik lagi.
"Kritikan membangun itu agar menjadikan BPPT itu lebih baik lagi. Oleh sebab itu, berdasarkan arahan beliau, harus melakukan penelitian yang sesuai dengan pemerintah seperti meningkatkan studi kelayakan engineering desain," ujarnya. (mdk/dzm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi III dari Demokrat Benny K. Harman mempertanyakan kepemimpinan para pemimpin KPK.
Baca Selengkapnya"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaBPK menemukan kelemahan dalam penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tanpa melalui mekanisme anggaran.
Baca SelengkapnyaBPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaAda enam orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bondowoso tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata mengakui dirinya merasa gagal memberantas korupsi meski sudah berkecimpung selama delapan tahun di KPK.
Baca Selengkapnya