Kasus korupsi tersebar, Facebook dan YouTube terancam diblokir

Merdeka.com - Selain sebagai sarana hiburan dan berbagi konten video, YouTube juga digunakan sebagai wadah untuk publikasi sesuatu termasuk hal-hal yang sangat sensitif.

Beberapa waktu sebelum ini, marak peredaran video-video yang menguak sejumlah dugaan korupsi di Turki tersebar dan diunggah di YouTube. Dikarenakan hal tersebut, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan geram dan mengancam akan tidak membuka pintu untuk akses situs video streaming itu di negara tersebut.

Selain YouTube, ancaman senada juga ditujukan untuk Facebook, karena Erdogan menganggap bahwa jejaring sosial besutan Mark Zuckerberg itu juga menjadi salah satu sarana publikasi info dugaan korupsi di Turki.

"Ada beberapa langkah yang akan diambil berkaitan hal tersebut setelah 30 Maret nanti...termasuk di antaranya larangan (bagi situs YouTube dan Facebook," kata Erdogan kepada stasiun televisi ATV pada Kamis malam waktu setempat, seperti yang dikutip dari Antara (07/03).

Sang perdana menteri dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) saat ini sedang menghadapi tekanan publik besar setelah rekaman pembicaraan yang diduga Erdogan dan anaknya tersebar di internet.

Dalam rekaman tersebut, Erdogan mendiskusikan bagaimana menyembunyikan uang dalam jumlah yang sangat besar.

Erdogan membantah dugaan bahwa orang dalam rekaman tersebut adalah dirinya. Dia menyebut rekaman itu sebagai fitnah yang "keji" dan tidak bermoral" yang disebarkan oleh lawan-lawan politiknya menjelang pemilihan umum lokal penting pada 30 Maret mendatang.

Dalam sejumlah bocoran di internet lainnya, Erdogan terdengar turut campur tangan atas beberapa kesepakatan bisnis dan keputusan hakim atas satu kasus.

Sebelumnya, pemerintah Erdogan juga diguncang oleh skandal korupsi tingkat tinggi pada pertengahan Desember tahun lalu yang melibatkan sejumlah sekutu politik dan bisnis sang perdana menteri.

Erdogan sendiri membantah dugaan itu dan menuduh pengikut lawan politiknya, Fetullah Gulen, telah dengan sengaja membuat tuduhan palsu dengan maksud politik tertentu.

Orang terkuat di Turki itu kemudian membuat sejumlah peraturan yang memberi wewenang bagi pemerintah untuk mengatur peredaran konten di internet.