Kemenristek dukung penggunaan open source di instansi pemerintah

Merdeka.com - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) mendukung pengembangan dan penggunaan open source di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Untuk saat ini, pengembangan open source tersebut sudah terimplementasi di sekitar 40 pemda kabupaten/kota atau sekitar 20 persen dari pemda kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta menegaskan bahwa salah satu pilar dalam MP3EI adalah connectivity, yang mana dengan open source dapat tercapai dengan mudah, cepat, lebih murah, dan lebih baik.

"Dalam aturan World Trade Organization (WTO), pemerintah sebenarnya dilarang mendukung salah satu teknologi, termasuk software, tetapi Indonesia berhak memilih mana yang lebih baik dan lebih murah," ungkapnya dalam konferensi pers mengenai Indonesia Creative Open Source Software (ICrOSS) yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, 24-25 April 2013.

Muhammad Hatta menuturkan sudah banyak yang dihasilkan komunitas open source Indonesia, terutama dalam hal pengembangan open source di kalangan pendidikan memanfaatkan limbah PC bekas perusahaan swasta.

Berdasarkan data dari Kementerian Ristek, dari 500 pemda kabupaten/kota di seluruh Indonesia , sekitar 14 - 20 persen dari keseluruhan pemda sudah mengimplementasikan open source.

Menristek mengklaim, implementasi open source di pemda kabupaten/kota ini bisa menghemat pengeluaran hingga Rp 10 miliar per tahun.

"Saya sering didatangi gubernur atau walikota dari berbagai daerah yang minta diajari open source. Mereka tertarik karena open source ternyata bisa menghemat miliaran rupiah," ujarnya.

Kementerian Riset dan Teknologi akan mendorong pengembang lokal dan praktisi di komunitas open source untuk bersama-sama mengembangkan penggunaan software open source sebagai software yang legal.

Pengembangan open source ini sendiri bisa dimulai dari lingkungan sekitar seperti sekolah, perguruan tinggi, dan perkantoran. (mdk/dzm)