Follow
Kemkominfo Belum Pikirkan Tender Frekuensi Bekas Bolt dan First Media
Merdeka.com - Frekuensi 2.3 GHz kini sudah dikembalikan lagi ke pemerintah. Frekuensi ini, sebelumnya ditempati Bolt, First Media, dan Jasnita. Sejauh ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) belum memutuskan sikap terkait dengan penggunaan frekuensi itu di masa mendatang.
"Soal itu nanti akan dilakukan pembahasan lagi. Frekuensi ini kan Sumber Daya yang terbatas. Terpenting haknya sekarang sudah kembali ke negara," ujar Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Kemkominfo, Ismail usai acara konferensi pers mengenai pencabutan izin Bolt, First Media, dan Jasnita di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Jumat (28/12).
Dilanjutkannya, belum ada sama sekali skenario atau rencana mendatang untuk melakukan tender di frekuensi tersebut. Meski begitu, pertimbangan penggunaannya akan dilakukan untuk industri.
-
Kenapa TEMU diblokir Kominfo? Dengan langkah pemblokiran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aplikasi yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dan turut menjaga UMKM demi kemajuan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana tanggapan Telkomsel terkait rencana Menkominfo membuat regulasi kecepatan internet minimal 100 Mbps? 'Kita tinggal nunggu aturannya seperti apa, tapi itu kan dikembalikan ke pelanggan semoga economy of skill nya dapet lah,' Menurut Saki, dengan kecepatan minimal 100 Mbps sangat mungkin. Ia menyontohkan pelanggan IndiHome yang sudah memiliki opsi 100 Mbps. 'Intinya dari kami, tinggal tunggu dari pemerintah regilasinya sepetti apa,' ujar dia.
-
Bagaimana Telkom menangani krisis? 'Kami memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke media adalah resmi dari perusahaan, di mana informasi yang disampaikan cepat, valid, dan jelas. Kami juga terbuka dengan komunikasi dua arah dari para stakeholder, khususnya media. Khusus untuk penanganan krisis, Telkom tidak hanya fokus pada strategi reaktif untuk menurunkan krisis tersebut namun juga proaktif terkait memastikan informasi dapat diperoleh dengan cepat oleh masyarakat dan reputasi perusahaan dapat segeradipulihkan melalui keterbukaan informasi,' jelas VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko.
-
Kenapa Pertalite dihapus? Mulai 1 September 2024 Pertalite tidak akan dijual lagi di SPBU Pertamina.Wacana soal bensin paling murah ini memang sudah mulai ramai sejak bulan lalu, mulai dari rencana dihapus sampai dibatasi.
-
Kapan TEMU diblokir? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menegaskan aplikasi TEMU telah diblokir dan tidak lagi dapat digunakan untuk transaksi atau registrasi.
-
Kenapa Telkom menghadirkan Netmonk Prime? Guna memastikan keandalan sistem jaringan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menghadirkan solusi layanan monitoring jaringan bernama Netmonk Prime.
"Pertimbangannya nanti pasti untuk kepentingan industri dan masyarakat. Itu yang paling penting dulu," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, kekosongan frekuensi itu karena ketiga perusahaan tersebut belum melunasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi selama dua tahun. Mulai dari tahun 2016 sampai 2018. Sehingga Kemkominfo memutuskan untuk menarik frekuensi yang dipakai oleh perusahaan tersebut.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penggelaran jaringan 5G yang massif masih terganjal 'ketiadaan' frekuensi.
Baca Selengkapnya
Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.
Baca Selengkapnya
Kominfo mendapatkan masukan dari operator seluler agar langsung melelang 3 frekuensi 5G sekaligus.
Baca Selengkapnya
KAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Baca Selengkapnya
Hakim kesal saat mendengar kesaksian mantan Senior Manajer Implementasi BAKTI Kominfo Erwien Kurniawan.
Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil sebelumnya menuturkan kendaraan yang digunakan para pengemudi ojol untuk usaha, sementara subsidi BBM tepat sasaran untuk transportasi publik.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.
Baca Selengkapnya
Lebih dari separuh dari total dana yang disiapkan Pemerintah Hungaria untuk proyek MLFF di Indonesia telah dikeluarkan.
Baca Selengkapnya
Proyek Tol Getaci sendiri ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) solicited.
Baca Selengkapnya
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengakui ternyata berat pekerjaan yang harus diselesaikan di Kementerian Kominfo.
Baca Selengkapnya
Program motis ini tidak berlaku bagi pengguna motor listrik.
Baca Selengkapnya