Kemkominfo masih kaji keberadaan Netflix dan tepis rumor diblokir

Merdeka.com - Kehadiran layanan video streaming Netflix menuai pro dan kontra, terlebih isu yang berhembus jika Lembaga Sensor Film (LSF) meminta Netflix diblokir. Isu ini lantas ditanggapi oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail Cawidu. Menurutnya, berdasarkan hasil komunikasi antara pihaknya dengan LSF, pihak LSF tidak meminta Netflix untuk diblokir.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak Ahmad Yani Basuki (Ketua LSF – red) tapi infonya tidak minta Netflix diblokir," ujarnya kepada wartawan dalam sebuah forum, Rabu (13/1).

Bahkan, kata dia, Kemkominfo justru sedang membahas masalah ini dilihat dari UU Telekomunikasi, UU Penyiaran dan UU ITE termasuk UU Pornografi.

"Semoga sudah ada kesimpulannya besok," terangnya.

Ismail pun mengakui kecepatan inovasi teknologi mampu mendobrak kemapanan industri yang ada saat ini khususnya yang bersentuhan dengan teknologi. Oleh sebab itu, tak mustahil rasanya jika kelak akan muncul inovasi yang serupa dengan Netflix. Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan kajian yang dilihat dari beberapa aturan UU.

"Betul, tidak hanya Netflix karena akun berbayar seperi itu dipastikan akan bermunculan, dan kita tidak mungkin resisten dengan kemajuan teknologi. Justru harus adaptif sepanjang hal itu memberikan kemanfaatan bagi bangsa kita. Namun, dalam menghadapi kemajuan tersebut, kita harus tetap mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena itu, Kemkominfo sejak kemarin telah melakukan kajian dan pembahasan ditinjau dari beberapa aturan perundang-undangan sebagaimana saya sebutkan di atas," jelas pria yang akrab disapa Isca.

Menurutnya, ada tiga kajian dan pembahasan yang dihasilkan dari diskusi yang telah dilakukan oleh pihaknya. Pertama, Netflix harus mengantongi izin sebagai penyelenggara konten provider dengan syarat harus jadi BUT atau Badan Usaha Tetap atau kerjasama dengan operator. Kedua, Netflix cukup mendapat izin Menteri dan yang ketiga Netflix harus mendaftar sebagai Penyelenggara sistem elektronik dengan ketentuan konten yang dimuat harus complay dengan UU ITE.

"Tapi ini sifatnya baru kajian sementara atau belum final. Tiga kesimpulan sementara tersebut tentu masih terbuka alternatif yang lain," ujarnya.

Sementara itu, Menurut Sekjen APROFI, Fauzan Zidni, masuknya Netflix menjadikan sebuah harapan baru lantaran melalui Netflix mampu meminimalisir film-film bajakan dan mampu memberikan pendapatan baru di saat era DVD tak lagi berjaya.

"Sejak pasar DVD mulai kolaps, produser mulai mencari pendapatan tambahan dari pasar film online. Netflix memberikan ruang baru bagi penonton dan filmmaker. Resikonya ketika sudah tersedia online akan dibajak atau akan dibeli secara legal. Saya kira perkembangan yang sangat bagus," ujarnya ketika berbincang dengan Merdeka.com, belum lama ini.