Kemkominfo tegaskan ke Google untuk patuhi aturan pajak di Indonesia

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengimbau kepada Google untuk mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk soal pajak. Hal ini demi terjadi equal treatment bisnis online nasional dan bisnis online global juga bisnis traditional dengan bisnis online di ads yang dimiliki oleh Google.

"Equal treatment di sini adalah dari sisi pajak. Kalau yang domestik terkena pajak di Indonesia, demikian pula yang global, yaitu melalui skema Bentuk Usaha Tetap (BUT)," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara dalam sebuah kesempatan.

Bagi Google sendiri, mengklaim jika Indonesia merupakan pasar yang penting untuk mereka. Namun sayangnya, saat ini aktivitas transaksi yang dilakukan Google Indonesia tidak memberikan benefit bagi Indonesia dari sisi pajak. Pasalnya, aktivitas transaksi itu diarahkan ke Google Inc yang berada di Singapura.

"Kita telah sampaikan kepada Google untuk juga memperlakukan Tax yang setara di Indonesia. Transaksi yang masuk ke revenue Google yang berasal dari Indonesia dan ads yang ditujukan untuk Indonesia juga harus membayar pajak. Kalau Indonesia dianggap sangat penting maka juga mereka harus memberikan kesetaraan dalam hal transaksi dan pajak ini," terang Plt Kepala Humas Kemkominfo, Noor Izza, kepada awak media di Jakarta, Jumat (16/09).

"Kita berharap Google akan bisa arif dalam masalah bisnis ini dan memberikan kesetaraan. Transaksi-transaksi jangan di pool di negara tertentu saja. Hal ini jelas merugikan negara-negara yang memberikan expenditure-nya ke Google," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Google dikabarkan enggan diperiksa mengenai pajaknya di Indonesia. Hal ini diketahui manakala pihak Google memulangkan surat perintah pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Alasan itu, hingga saat ini belum diketahui jelas. Peningkatan penyelidikan lebih mendalam terhadap Google, akan dilakukan paling cepat pada akhir bulan ini. Tak hanya Google saja, pemerintah juga telah meminta kepada tiga perusahaan raksasa internet seperti Yahoo, Twitter, dan Facebook untuk diperiksa mengenai laporan pajak.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), perputaran uang iklan digital dari Indonesia itu bernilai sebesar USD 800 juta atau setara dengan Rp 10,6 triliun pada tahun lalu. Namun sayangnya, Indonesia tak kecipratan berkah dari pajak transaksi iklan digital mereka. Sementara itu secara terpisah, dilansir dari Reuters, Kamis (15/09), pihak Google Indonesia mengatakan, akan tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.

"Kami terus bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang setempat dan membayar semua pajak yang berlaku," kata juru bicara Google Indonesia. (mdk/ega)