Kenaikan belanja negara TIK tak berdampak terhadap e-government
Merdeka.com - Belanja negara di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), setiap tahun terus naik. Namun, kenaikan belanja itu tidak berdampak terhadap peningkatan indeks e-government. Malah, cenderung turun.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat menyampaikan sambutannya di Gedung Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Selasa (7/11).
Menurutnya, penurunan indeks e-government itu terjadi karena adanya ego sektoral di antara kementerian ataupun lembaga pemerintahan. Misalnya saja soal permintaan pembelian data center. Hal itu tak efisien bila setiap kementerian ataupun lembaga pemerintahan memiliki data center masing-masing.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Bagaimana IKN mendorong pertumbuhan ekonomi? UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor.
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Kenapa BRI menilai kenaikan BI Rate tidak berdampak signifikan? Dirut BRI menilai kenaikan BI Rate dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap likuiditas BRI secara umum.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
Sebagai contoh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). BPPT memiliki data center yang begitu besar dan memungkinkan digunakan bersama oleh kementerian dan lembaga pemerintahan lain. Namun yang ada saat ini, setiap kementerian malah mengajukan anggaran untuk memiliki data center sendiri.
“Pengecualian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang harus memiliki data center sendiri. Jadi, masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah masih ego sektoral. Makanya perlu agar memastikan tidak adanya duplikasi belanja negara,” jelasnya.
Untuk itu, kata pria yang akrab disapa Chief RA ini, APBN 2018 untuk anggaran TIK kementerian dan lembaga pemerintah harus sepengetahuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Hal ini agar lebih efisien semata.
“Saya udah bicara dengan Kemenkeu. 2018 APBN TIK mendatang sign of oleh Kemkominfo. Ini agar lebih efisien,” ungkapnya.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaKebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji ASN dan UMP hanya berkontribusi kecil terhadap inflasi.
Baca SelengkapnyaRealisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca SelengkapnyaTarif adjustment listrik merupakan ketentuan tarif listrik bagi pelanggan non subsidi yang dievaluasi setiap tiga bulan secara berkala.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaPenyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter.
Baca SelengkapnyaPosisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaKenaikan realisasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2023 tak sebanding dengan serapan tenaga kerja di sektor konstruksi.
Baca Selengkapnya"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaTarif tenaga listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat Indonesia mengalami deflasi sejak bulan Mei-Agustus 2024. Tak hanya itu angka kelas menengah juga anjlok karena meningkatknya penduduk kelas bawah.
Baca Selengkapnya