Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kenaikan belanja negara TIK tak berdampak terhadap e-government

Kenaikan belanja negara TIK tak berdampak terhadap e-government Menkominfo Rudiantara. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Belanja negara di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), setiap tahun terus naik. Namun, kenaikan belanja itu tidak berdampak terhadap peningkatan indeks e-government. Malah, cenderung turun.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat menyampaikan sambutannya di Gedung Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Selasa (7/11).

Menurutnya, penurunan indeks e-government itu terjadi karena adanya ego sektoral di antara kementerian ataupun lembaga pemerintahan. Misalnya saja soal permintaan pembelian data center. Hal itu tak efisien bila setiap kementerian ataupun lembaga pemerintahan memiliki data center masing-masing.

Sebagai contoh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). BPPT memiliki data center yang begitu besar dan memungkinkan digunakan bersama oleh kementerian dan lembaga pemerintahan lain. Namun yang ada saat ini, setiap kementerian malah mengajukan anggaran untuk memiliki data center sendiri.

“Pengecualian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang harus memiliki data center sendiri. Jadi, masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah masih ego sektoral. Makanya perlu agar memastikan tidak adanya duplikasi belanja negara,” jelasnya.

Untuk itu, kata pria yang akrab disapa Chief RA ini, APBN 2018 untuk anggaran TIK kementerian dan lembaga pemerintah harus sepengetahuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Hal ini agar lebih efisien semata.

“Saya udah bicara dengan Kemenkeu. 2018 APBN TIK mendatang sign of oleh Kemkominfo. Ini agar lebih efisien,” ungkapnya.

(mdk/idc)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Kelas Menengah Banyak yang Turun Kasta, Pemerintah Wajib Waspada
Kelas Menengah Banyak yang Turun Kasta, Pemerintah Wajib Waspada

Kebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.

Baca Selengkapnya
BI Sebut Kenaikan Gaji PNS dan UMP 2024 Hanya Berdampak Kecil ke Inflasi
BI Sebut Kenaikan Gaji PNS dan UMP 2024 Hanya Berdampak Kecil ke Inflasi

Kenaikan gaji ASN dan UMP hanya berkontribusi kecil terhadap inflasi.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun
Ternyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun

Realisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru, Tarif Listrik Non Subsidi Tidak Naik hingga September 2024
Info Terbaru, Tarif Listrik Non Subsidi Tidak Naik hingga September 2024

Tarif adjustment listrik merupakan ketentuan tarif listrik bagi pelanggan non subsidi yang dievaluasi setiap tiga bulan secara berkala.

Baca Selengkapnya
Daftar Terbaru Tarif Listrik Subsidi dan Non Subsidi, Desember 2024
Daftar Terbaru Tarif Listrik Subsidi dan Non Subsidi, Desember 2024

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk menjaga daya saing industri nasional dan mendukung daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun

Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan

Baca Selengkapnya
Tarif Listrik Tak Naik Hingga Maret 2024
Tarif Listrik Tak Naik Hingga Maret 2024

Penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter.

Baca Selengkapnya
Ramai Suarakan Kebijakan PPN 12 Persen, Kepala BKF: Dampak ke Ekonomi Tak Signifikan
Ramai Suarakan Kebijakan PPN 12 Persen, Kepala BKF: Dampak ke Ekonomi Tak Signifikan

Febrio menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0 persen, artinya tidak ada dampak yang signifikan pada kenaikan ke PPN.

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Sebut Kenaikan PPN Tak Berdampak Signifikan ke Harga Barang, Pengamat: Itu Sangat Menyesatkan
Ditjen Pajak Sebut Kenaikan PPN Tak Berdampak Signifikan ke Harga Barang, Pengamat: Itu Sangat Menyesatkan

Estimasi ini tidak mempertimbangkan efek kumulatif, di mana ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga akan mengalami perubahan.

Baca Selengkapnya
Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua LPS: Masyarakat Tabungan di Bawah Rp100 Juta Sulit Alami Peningkatan
Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua LPS: Masyarakat Tabungan di Bawah Rp100 Juta Sulit Alami Peningkatan

Tren tabungan masyarakat tidak akan langsung turun pasca penerapan tarif PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya
Lika-Liku Kenaikan PPN 12 Persen, Tak Mampu Meningkatkan Penerimaan Negara
Lika-Liku Kenaikan PPN 12 Persen, Tak Mampu Meningkatkan Penerimaan Negara

Pembatalan penerapan PPN 12 persen secara umum patut diapresiasi di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya