Kominfo AS Larang Operator Seluler 'Belanja' Dari Huawei
Merdeka.com - FCC yang merupakan departemen yang berfungsi serupa Kominfo di Amerika Serikat, baru saja menyetujui perintah untuk melarang operator seluler untuk menerima dana subsidi untuk digunakan membeli peralatan dari Huawei dan ZTE. Keduanya, dianggap sebagai "ancaman keamanan nasional" di AS.
Berdasarkan laporan dari Enagdget, kedua peruasahaan asal Tiongkok tersebut dianggap membantu melakukan tindakan mata-mata lewat instrumen peralatan telko besutannya yang digunakan oleh banyak operator seluler.
Dana subsidi ini sendiri mengacu kepada dana publik yang didapatkan dari berbagai aspek seperti perpajakan dan tarif cukai.
-
Mengapa Huawei genjot kolaborasi? Sebuah bisnis raksasa tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya kolaborasi. Hal inilah yang terus dipegang teguh Huawei dalam mengelola bisnisnya sebagai perusahaan teknologi multinasional.
-
Siapa yang diajak Huawei berkolaborasi? Selaras dengan komitmen global Huawei, kami mengundang dan melibatkan para mitra dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama meletakkan pondasi yang kokoh untuk penguatan ekonomi digital,' katanya.
-
Bagaimana Huawei berkolaborasi di Indonesia? Selama lebih dari 23 tahun beroperasi di Indonesia, Huawei telah membangun dengan berbagai pemangku kepentingan, demi mendukung kesuksesan transformasi digital dan tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.
-
Kenapa AS melarang Samsung? Amerika Serikat juga telah mengurangi pasokan chip high-end untuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok. Diberitakan bahwa otoritas regulasi di AS telah melarang Samsung untuk memasok chipset Exynos dengan teknologi 7nm atau yang lebih rendah kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok.
-
Apa yang dilakukan Huawei untuk ekonomi digital? Adapun penguatan ekonomi digital yang dimaksud mencakup percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mendorong pembangunan ramah lingkungan melalui utilisasiteknologi, memperkuatkeamanan siber dan perlindungan data pribadi untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik.
-
HP ZTE apa yang dirilis di Indonesia? ZTE percaya diri dalam merilis dua produk terbarunya, Nubia Redmagic 8S Pro dan Nubia Neo 5G di Indonesia.
Di kebijakan yang sama, FCC menyebut bahwa operator seluler penerima dana subsidi diharuskan "membuang dan mengganti" instrumen telekomunikasi dari perusahaan tersebut. FCC pun menyuarakan soal pembayaran penggantiannya, mengingat pergantian instrumen dari produk Huawei/ZTE ke merek lain tentu memakan biaya masif.
Huawei Angkat Bicara
Dalam pernyataannya kepada Enagdget, Huawei menyebut hal ini melanggar hukum. Huawei menyebut hal ini dikarenakan tidak pernah ada bukti pemata-mataan, dan regulator di AS diduga melihat hukum Tiongkok secara sebelah mata.
Huawei juga menyebut bahwa operator kecil akan dirugikan dengan adanya hal ini. Pasalnya, mereka pada dasarnya hidup dengan menggunakan peralatan besutan Tiongkok yang secara harga memang lebih murah.
Secara umum, sebut Huawei, masyarakat Amerika Serikat disebut akan membayar harga layanan internet dengan lebih tinggi karena menyusutnya kompetisi dan terjadinya dominasi dari satu pihak yang lebih 'kaya'.
Tetap Bisa Berbisnis
Meski demikian, umur Huawei untuk tetap bisa berbisnis dengan perusahaan AS akhirnya diperpanjang.
Hal ini pasca administrasi Presiden Trump kembali mengeluarkan lisensi 90 hari untuk tetap berbisnis dengan AS.
Melansir Reuters, periode pembebasan bisnis 90 hari sebelumnya telah berakhir minggu ini, dan awalnya pemerintah AS akan memberi lisensi dengan periode yang lebih panjang yakni enam bulan.
Namun kebijakan ini berubah, dari enam bulan, berubah ke dua minggu saja, hingga akhirnya diputuskan 90 hari.
Kebijakan ini dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Meski di satu sisi Huawei dianggap sebagai "mata-mata" yang mengancam keamanan siber pemerintah AS, Huawei adalah penyedia peralatan jaringan yang cakupannya luas di AS, terutama di daerah pedesaan negeri Paman Sam.
Di pelosok, instrumen jaringan dari Huawei diandalkan untuk memancarkan jaringan 3G dan 4G.
Tergantungnya Desa dan Operator Telekomunikasi Dengan Huawei
Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, menyebut bahwa perpanjangan lisensi perdagangan Huawei ini dilakukan agar operator telekomunikasi tetap bisa melayani pelanggan di beberapa daerah terpencil di AS.
Layanan telekomunikasi di daerah tersebut dianggap sudah banyak masalah dan tertinggal. Angkat kakinya Huawei dari AS, akan membuat pedesaan AS makin tertinggal.
Departemen Perdagangan AS sendiri akan tetap memantau teknologi Huawei agar tidak ada kebocoran data atau penyalahgunaan yang dapat mengancam keamanan nasional.
Masih belum jelas apa solusinya jika Huawei benar-benar cabut dari Amerika Serikat. Bisa jadi pedesaan akan menggunakan instrumen jaringan buatan lokal yang harganya jauh lebih mahal dan menguras anggaran negara.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah bakal menegur pihak e-commerce yang masih ngeyel menjual iPhone seri 16 maupun Google Pixel.
Baca SelengkapnyaTiktok Indonesia menyayangkan keputusan tersebut, karena akan berdampak pada pengusha UMKM dalam negeri.
Baca SelengkapnyaJika tidak diatur, berpotensi menghadirkan persaingan dagang yang tidak sehat.
Baca SelengkapnyaKementerian Perindustrian telah melarang penjualan smartphone Google Pixel, menyusul langkah serupa terhadap iPhone 16 Series.
Baca SelengkapnyaSelain platform sosial media, Menkominfo juga mengultimatum pihak Internet Service Provider (ISP) untuk aktif memberantas judi online.
Baca SelengkapnyaPemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga menyoroti maraknya judi online di kalangan TNI Polri.
Baca SelengkapnyaMenurut Menkominfo, modus baru itu membuat proses pelacakan menjadi lebih sulit.
Baca SelengkapnyaMenurut pantauan merdeka.com, para pedagang masih berjualan melalui fitur live TikTok.
Baca SelengkapnyaPemerintah Ungkap Ada Modus Baru Judi Online yang Sulit Dilacak, Pejudi Deposit Lewat Pulsa Seluler
Baca SelengkapnyaPemerintah resmi melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.
Baca SelengkapnyaPemerintah resmi melarang TikTok melakukan transaksi jual beli online.
Baca Selengkapnya