Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kominfo AS Larang Operator Seluler 'Belanja' Dari Huawei

Kominfo AS Larang Operator Seluler 'Belanja' Dari Huawei Huawei. © androidauthority.com

Merdeka.com - FCC yang merupakan departemen yang berfungsi serupa Kominfo di Amerika Serikat, baru saja menyetujui perintah untuk melarang operator seluler untuk menerima dana subsidi untuk digunakan membeli peralatan dari Huawei dan ZTE. Keduanya, dianggap sebagai "ancaman keamanan nasional" di AS.

Berdasarkan laporan dari Enagdget, kedua peruasahaan asal Tiongkok tersebut dianggap membantu melakukan tindakan mata-mata lewat instrumen peralatan telko besutannya yang digunakan oleh banyak operator seluler.

Dana subsidi ini sendiri mengacu kepada dana publik yang didapatkan dari berbagai aspek seperti perpajakan dan tarif cukai.

Orang lain juga bertanya?

Di kebijakan yang sama, FCC menyebut bahwa operator seluler penerima dana subsidi diharuskan "membuang dan mengganti" instrumen telekomunikasi dari perusahaan tersebut. FCC pun menyuarakan soal pembayaran penggantiannya, mengingat pergantian instrumen dari produk Huawei/ZTE ke merek lain tentu memakan biaya masif.

Huawei Angkat Bicara

Dalam pernyataannya kepada Enagdget, Huawei menyebut hal ini melanggar hukum. Huawei menyebut hal ini dikarenakan tidak pernah ada bukti pemata-mataan, dan regulator di AS diduga melihat hukum Tiongkok secara sebelah mata.

Huawei juga menyebut bahwa operator kecil akan dirugikan dengan adanya hal ini. Pasalnya, mereka pada dasarnya hidup dengan menggunakan peralatan besutan Tiongkok yang secara harga memang lebih murah.

Secara umum, sebut Huawei, masyarakat Amerika Serikat disebut akan membayar harga layanan internet dengan lebih tinggi karena menyusutnya kompetisi dan terjadinya dominasi dari satu pihak yang lebih 'kaya'.

Tetap Bisa Berbisnis

Meski demikian, umur Huawei untuk tetap bisa berbisnis dengan perusahaan AS akhirnya diperpanjang.

Hal ini pasca administrasi Presiden Trump kembali mengeluarkan lisensi 90 hari untuk tetap berbisnis dengan AS.

Melansir Reuters, periode pembebasan bisnis 90 hari sebelumnya telah berakhir minggu ini, dan awalnya pemerintah AS akan memberi lisensi dengan periode yang lebih panjang yakni enam bulan.

Namun kebijakan ini berubah, dari enam bulan, berubah ke dua minggu saja, hingga akhirnya diputuskan 90 hari.

Kebijakan ini dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Meski di satu sisi Huawei dianggap sebagai "mata-mata" yang mengancam keamanan siber pemerintah AS, Huawei adalah penyedia peralatan jaringan yang cakupannya luas di AS, terutama di daerah pedesaan negeri Paman Sam.

Di pelosok, instrumen jaringan dari Huawei diandalkan untuk memancarkan jaringan 3G dan 4G.

Tergantungnya Desa dan Operator Telekomunikasi Dengan Huawei

Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, menyebut bahwa perpanjangan lisensi perdagangan Huawei ini dilakukan agar operator telekomunikasi tetap bisa melayani pelanggan di beberapa daerah terpencil di AS.

Layanan telekomunikasi di daerah tersebut dianggap sudah banyak masalah dan tertinggal. Angkat kakinya Huawei dari AS, akan membuat pedesaan AS makin tertinggal.

Departemen Perdagangan AS sendiri akan tetap memantau teknologi Huawei agar tidak ada kebocoran data atau penyalahgunaan yang dapat mengancam keamanan nasional.

Masih belum jelas apa solusinya jika Huawei benar-benar cabut dari Amerika Serikat. Bisa jadi pedesaan akan menggunakan instrumen jaringan buatan lokal yang harganya jauh lebih mahal dan menguras anggaran negara.

(mdk/idc)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
E-Commerce Dilarang Jual iPhone 16 dan Google Pixel, Pemerintah Bakal Lakukan Penertiban Lapangan
E-Commerce Dilarang Jual iPhone 16 dan Google Pixel, Pemerintah Bakal Lakukan Penertiban Lapangan

Pemerintah bakal menegur pihak e-commerce yang masih ngeyel menjual iPhone seri 16 maupun Google Pixel.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Resmi Larang TikTok Shop Beroperasi, Perwakilan TikTok Indonesia Bilang Begini
Pemerintah Resmi Larang TikTok Shop Beroperasi, Perwakilan TikTok Indonesia Bilang Begini

Tiktok Indonesia menyayangkan keputusan tersebut, karena akan berdampak pada pengusha UMKM dalam negeri.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Begini Dampaknya Jika Media Sosial Tak Dipisah dengan E-Commerce
Ternyata, Begini Dampaknya Jika Media Sosial Tak Dipisah dengan E-Commerce

Jika tidak diatur, berpotensi menghadirkan persaingan dagang yang tidak sehat.

Baca Selengkapnya
Setelah iPhone 16, Kemenperin Larang Google Pixel Beredar di Indonesia
Setelah iPhone 16, Kemenperin Larang Google Pixel Beredar di Indonesia

Kementerian Perindustrian telah melarang penjualan smartphone Google Pixel, menyusul langkah serupa terhadap iPhone 16 Series.

Baca Selengkapnya
Peringatan Keras, Media Sosial yang Fasilitasi Judi Online Bakal Didenda Rp500 Juta per Konten
Peringatan Keras, Media Sosial yang Fasilitasi Judi Online Bakal Didenda Rp500 Juta per Konten

Selain platform sosial media, Menkominfo juga mengultimatum pihak Internet Service Provider (ISP) untuk aktif memberantas judi online.

Baca Selengkapnya
Kondisi Operator Seluler di Indonesia sedang Tidak Baik-baik Saja, Ini Penyebabnya
Kondisi Operator Seluler di Indonesia sedang Tidak Baik-baik Saja, Ini Penyebabnya

Pemerintah terlalu memberatkan keuangan perusahaan telekomunikasi dengan biaya penggunaan frekuensi yang semakin naik.

Baca Selengkapnya
Antisipasi Judi Online, Ponsel Anggota Polisi di Bengkulu Utara Dirazia
Antisipasi Judi Online, Ponsel Anggota Polisi di Bengkulu Utara Dirazia

Presiden Jokowi juga menyoroti maraknya judi online di kalangan TNI Polri.

Baca Selengkapnya
Modus Baru Judi Online, Menkominfo: Dengan Deposit Pulsa
Modus Baru Judi Online, Menkominfo: Dengan Deposit Pulsa

Menurut Menkominfo, modus baru itu membuat proses pelacakan menjadi lebih sulit.

Baca Selengkapnya
Siasat Pedagang Jualan di TikTok Meski sudah Dilarang Pemerintah
Siasat Pedagang Jualan di TikTok Meski sudah Dilarang Pemerintah

Menurut pantauan merdeka.com, para pedagang masih berjualan melalui fitur live TikTok.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ungkap Ada Modus Baru Judi Online yang Sulit Dilacak, Pejudi Deposit Lewat Pulsa Seluler
Pemerintah Ungkap Ada Modus Baru Judi Online yang Sulit Dilacak, Pejudi Deposit Lewat Pulsa Seluler

Pemerintah Ungkap Ada Modus Baru Judi Online yang Sulit Dilacak, Pejudi Deposit Lewat Pulsa Seluler

Baca Selengkapnya
Influencer Diminta Dukung Pemerintah Soal Larangan TikTok Shop
Influencer Diminta Dukung Pemerintah Soal Larangan TikTok Shop

Pemerintah resmi melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Pemerintah Keukeuh Tak Mau Ada Social Commerce di Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Keukeuh Tak Mau Ada Social Commerce di Indonesia

Pemerintah resmi melarang TikTok melakukan transaksi jual beli online.

Baca Selengkapnya