Komisi I DPR RI minta KPI awasi konten streaming
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Biem Triani Benjamin mengatakan bahwa sejauh ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum menyentuh pengawasan pada tayangan online streaming. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan oleh KPI masih memfokuskan pada siaran TV dan Radio. Maka itu, ia berharap jika KPI mau membuka diri untuk mengawasi konten-konten dari streaming.
“Peran KPI perlu diperluas. Masyarakat saat ini beralih ke online dan streaming. Bila hal ini tidak menjadi domain KPI, maka lima tahun ke depan tugas KPI selesai,” katanya seperti yang dikutip dari laman resmi DPR.
Hal ini, kata dia, kini perkembangan siaran telah bergeser ke dunia maya. Salah satunya dengan tayangan online ataupun tayangan yang berbasis internet seperti livestreaming. Terlebih, tayangan-tayangan tersebut mudah diakses dan tanpa pengawasan.
-
Apa ancaman utama yang dihadapi industri streaming di Indonesia? Sebagaimana diketahui, di tengah pertumbuhan industri video streaming di Indonesia, para pelaku OTT harus menghadapi sejumlah masalah besar. Salah satunya adalah ancaman konten pembajakan di Indonesia.
-
Apa yang KPID DKI Jakarta lakukan untuk perempuan dan penyiaran digital? 'Sangat penting ya peran perempuan di dalam konteks penyiaran, karena kita tahu 56 persen penonton televisi adalah kaum perempuan. Dan kaum perempuan ini adalah juga yang menjaga tontonan yang pantas, atau layak untuk disaksikan oleh anak-anak,' ujar Nezar dalam acara Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran dengan deklarasi dan literasi di Jakarta, Selasa (5/12).
-
Bagaimana Kominfo PPI mengelola TV digital di daerah 3T? TVRI diberi tugas membangun infrastruktur untuk memancarkan frekuensi TV digital di wilayah 3T yang sering disebut dengan istilah blank spot itu.
-
Bagaimana cara Komdigi mencegah situs Pemda diretas? Dari sisi pencegahan, Budi mengungkapkan Kemkomdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan penyisiran dan memperkuat website-website pemerintah daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat agar tidak diretas dan diubah untuk mempromosikan judi online.
-
Bagaimana DPR saran KPK mengusut kebocoran OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Bagaimana cara streaming? Teknologi streaming memanfaatkan buffer untuk menyimpan sebagian data sementara sebelum diputar.
“Masyarakat mau mengadu ke mana bila ada tayangan online yang menyimpang. Kalau bisa RUU penyiaran juga memasukkan tugas pemantauan KPI di ranah ini,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua KPI, Yuliandre Darwis, menanggapi saran dari anggota fraksi Gerindra itu. Menurutnya, KPI sangat setuju dengan saran tersebut. Hal itu akan segera ditindaklanjuti.
“Setuju saja,” singkatnya kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, Selasa (6/2).
Berdasarkan data hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) tahun 2016, menonton film online merupakan salah satu perilaku pengguna internet di Indonesia yang kerap dilakukan. Sebanyak 41 persen dari pengguna internet di Indonesia melakukan hal itu. Sisanya mendengarkan musik online dan menonton acara olahraga.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPI mengimbau Lembaga Penyiaran tidak memihak salah satu capres.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca SelengkapnyaAdapun agenda rapat hari ini salah satunya mengangkat berbagai evaluasi kerja Polri.
Baca SelengkapnyaBenny K Harman secara lantang menantang Kapolri Listyo dan jajarannya memeriksa salah satu tokoh di Kementerian Kominfo terkait judi online
Baca SelengkapnyaBudi Arie tampak buru-buru menghindari awak media ketika dihujani pertanyaan mengenai judol.
Baca SelengkapnyaKomdigi juga menerapkan berbagai strategi untuk menjaga ruang digital dari konten negatif.
Baca SelengkapnyaAbraham menyebut bahwa menkominfo sebelumnya, Budie Arie selama menjabat tidak memblokir situs judi online
Baca SelengkapnyaBanyak pihak menilai bahwa pelarangan tayangan jurnalistik investigasi di televisi justru membatasi kebebasan pers
Baca SelengkapnyaMKD menegaskan, pihaknya tetap menunggu laporan resmi sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban
Baca SelengkapnyaWu Shangyuan menilai rencana pemerintah tersebut bakal mendorong publik beralih ke situs streaming ilegal.
Baca SelengkapnyaSapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya