KPPU inginkan persaingan sehat di industri telekomunikasi

Merdeka.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf tengah menunggu aturan baru di sektor telekomunikasi terkait network sharing yang tertuang nantinya pada hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan PP nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Dia menilai, industri telekomunikasi merupakan industri yang sangat strategis sehingga perlu dikawal setiap aturan yang diberlakukan agar persaingan di dalam industri ini juga sehat.

Terkait PP yang tengah direvisi itu, pada dasarnya pihaknya mendorong adanya aturan mengenai network sharing. Pasalnya, ada dua dampak yang akan dirasakan bilamana aturan network sharing ini diberlakukan. Pertama adalah soal industrinya dan yang kedua dengan adanya network sharing, akan memberikan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan produk yang beragam di pasar.

"Cuma catatannya adalah, kita juga tidak ingin network sharing ini, merugikan incumbent yang sejak awal sudah berinvestasi di sisi jaringan. Yang harus diperhatikan adalah mekanisme kompensasi kepada operator yang selama ini aktif membangun jaringan di luar Jawa, yang secara bisnis mereka tidak untung. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh regulator ya," terangnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (19/09).

Dikatakannya, selain network sharing ada juga isu mengenai interkoneksi. Terkait isu ini, pihaknya juga akan terus memantau perkembangannya.

"Kemudian di dalam konteks network sharing ada juga isu tarif off net atau antar operator. Pembayaran ini kan sudah ditetapkan kemarin melalui cost interkoneksinya. Cuma, besarannya biaya yang ditanggung oleh konsumen kan berbeda-beda. Nah ini yang mau kita lihat, komponen cost nya seberapa layak yang diberikan ke end user itu. Karena ada operator yang biaya on net (satu operator) murah sekali tapi giliran off net dibebankan biaya mahal. Bahkan ada yang menyebut tariff off net bisa 8 kali tarif interkoneksi. Ini artinya end user bisa dibebani biaya 8 kali tarif off net. Ini akan kita lihat juga," paparnya.

Sebagaimana diketahui, pertarungan operator untuk memperjuangkan terwujudnya network sharing melalui revisi peraturan pemerintah (PP) 52 dan 53 tahun 2000 nampaknya sudah mendekati kenyataan. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, dirinya telah mendapatkan salinan draft revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Rudiantara, beleid baru telekomunikasi tersebut tinggal ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Network sharing itu sendiri adalah mekanisme penggunaan bersama infrastruktur aktif telekomunikasi antaroperator telekomunikasi di suatu negara. Ada lima model network sharing, yakni CME Sharing, multi operator radio access network (MORAN), multi operator core network (MOCN), Roaming, dan mobile virtual network operator (MVNO).