KPPU panggil Indosat dan XL terkait usaha patungan

Merdeka.com - Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mengatakan, pihaknya akan memanggil Indosat Ooredoo dan XL terkait pelaporan dari Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia. Dalam laporannya itu, Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia mengindikasi bahwa perusahaan patungan yang dibentuk XL dan Indosat Ooredoo bernama PT One Indonesia Synergy berpotensi lakukan kartel.

"Berdasarkan laporan yang kami dapatkan, kami akan memanggil Indosat Ooredoo dan XL terkait hal ini. Sekitar minggu ini atau minggu depan. Kami sudah kirimkan surat kepada dua perusahaan tersebut," ujarnya kepada Merdeka.com melalui sambungan telepon, Senin (10/10).

Dikatakannya, pemanggilan itu untuk mendapatkan keterangan dari dua perusahaan raksasa telekomunikasi Indonesia terkait laporan yang diterimanya. Nantinya, mereka juga akan mendalami seluk beluk tentang usaha patungan yang dibentuk.

"Kami akan mendalami terlebih dahulu bentuk dari kerja sama itu dari kedua perusahaan. Jika memang terindikasi adanya kartel, maka akan ditindak lanjuti," terangnya.

PT One Indonesia Synergy dibentuk oleh kedua perusahaan telekomunikasi pada bulan Mei 2016 lalu. Tujuan dari pembentukan usaha patungan tersebut difokuskan pada perencanaan bersama dengan tujuan untuk mengeksplorasi setiap inisiatif kerjasama jaringan yang layak di masa mendatang.

Menurut Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia, Rofiq Setyadi menuturkan, apa yang dilakukan Indosat dan XL dalam pendirian perusahaan tersebut mengindikasikan penyimpangan dari aturan modern licensing yang ada saat ini. Modern licensing sendiri adalah kebijakan lisensi penyelenggaraan telekomunikasi yang bertujuan mendorong tersebarnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah Indonesia. Bahkan dianggapnya sebagai bentuk menyalahi terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli menanggapi santai terkait laporan dari Forum Masyarakat Peduli Telekomunikasi Indonesia. Sebagai perusahaan yang patuh terhadap regulasi di Indonesia, pihaknya akan mengikuti seluruh proses yang ada. Meski begitu, dia menolak jika perusahaan hasil patungan dengan XL itu diindikasi melakukan praktik kartel.

"Ya, enggaklah. Apanya yang mau kartel. Ini kan kerja sama teknis untuk mengurangi cost. Gimana mau kartel. Kita gak menentukan harga bareng dan apa-apa gak bareng kok. Apanya yang mau kartel," terangnya.