KPU-POLRI bekerja sama tangkal serangan hacker saat Pemilu 2014
Merdeka.com - Beberapa tahun lalu, database dan situs Komisi Pemilihan Umum pernah dijahilin oleh peretas dan sang hacker mengganti semua partai menjadi buah-buahan.
Berkaca pada kasus tersebut serta maraknya aksi peretasan sekarang ini, maka KPU bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk mengkoordinasikan pengamanan situs penyelengaraan pemilu dari ancaman peretas selama Pemilu 2014 ini.
"Kita koordinasi dengan tim teknologi informasi KPU, sehingga pengamanan tidak sekadar dilaksanakan oleh POLRI secara fisik saja, tetapi juga pengamanan di dalamnya (dunia maya)," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes POLRI Brigjen Pol Arief Sulistyanto saat konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (08/01).
-
Bagaimana melindungi website dari malware? Untuk melindungi website dari hacker dan malware, Anda perlu melakukan beberapa langkah berikut: • Lakukan backup data sesering mungkin. Backup data adalah hal yang sederhana namun dibutuhkan ketika ingin mengelola website. Backup data dapat membantu Anda mengembalikan website ke kondisi sebelum diserang jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini? SOPHOS menyebut serangan ini sebagai 'SEO poisoning,' sebuah teknik di mana peretas memanipulasi hasil pencarian untuk menempatkan situs mereka di posisi teratas.
-
Siapa saja hacker yang menyerang? Laporan tersebut secara detail menjelaskan serangan-serangan yang dilakukan pemerintah dari Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, serta beberapa kelompok peretas di wilayah Palestina dan peretas bayaran yang disewa negara-negara lain.
-
Bagaimana orang bisa melindungi diri dari serangan siber? Para ahli keamanan siber dari ESET menyarankan agar masyarakat menghindari penggunaan kode sandi yang terlalu sederhana, karena hal ini bisa membuat mereka lebih rentan terhadap serangan siber.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas serangan? Seorang juru bicara Qualcomm menyatakan bahwa patch telah dikirimkan, namun kini tanggung jawab ada di tangan pengguna.
Arief mengatakan, pihaknya juga telah membentuk tim khusus dalam pengamanan tersebut untuk menindaklanjuti serangan-serangan maya tersebut.
"Kami sudah mempersiapkan, mensosialisasikan dan membentuk tim khusus jika sewaktu-waktu ada kejahatan siber (dunia maya), bisa digerakkan untuk ditindaklanjuti," jelasnya.
Terkait pengamanan di daerah, dia mengatakan, polda-polda yang akan menangani jika ada kejahatan tersebut.
Hal sama juga disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie yang mengatakan pihaknya akan membantu dalam pengamanan situs penyelenggara pemilu, seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Memang kita berupaya untuk kerjasama, tentu karena IT (teknologi informasi) kan perkembangannya sangat cepat jadi kita butuh informasi baik dari penyelenggara pemilu sendiri maupun masyarakat," papar Ronny.
Dia mengatakan akan berupaya pada pengungkapan kasus serta berkoordinasi dengan instansi masing-masing untuk upaya pencegahannya.
Bahkan di pertengahan tahun 2013 lalu, KPU juga kabarnya menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengantisipasi dan menangkal serangan para peretas.
Tidak hanya itu saja, kabarnya dana yang dialokasikan untuk pengamanan situs KPU ini sekitar Rp 40 miliar yang diambil dari dana pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014. (mdk/das)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data pemilih 2024.
Baca SelengkapnyaPratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.
Baca SelengkapnyaBerharap KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber
Baca SelengkapnyaFadil menyebut telah memproyeksikan akan adanya peningkatan eskalasi massa.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, kata Idham, KPU belum dapat mengonfirmasi kebenaran surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu itu.
Baca SelengkapnyaPembentukan timsus hukum itu berdasarkan keputusan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPolri menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berbagai ancaman dalam dunia nyata maupun maya pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSelain itu, Polri juga telah menyiapkan operasi Mantap Brata. Operasi ini nantinya untuk melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaBanyaknya pihak yang mengawasi setiap proses pemungutan dan perhitungan suara.
Baca SelengkapnyaPara admin untuk bersinergi dalam mencegah penyebaran kabar bohong atau isu SARA.
Baca SelengkapnyaGanguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca Selengkapnya"Menghindari adanya dana dana yang berasal dari kegiatan ilegal untuk dipergunakan untuk pembiayaan atau kontestasi politik ini," kata Ketua PPATK.
Baca Selengkapnya