Lawan Hoaks, Apple Rilis Website Informasi Covid-19
Merdeka.com - Apple mengumumkan bahwa pihaknya sedang merancang sebuah situs web yang didedikasikan untuk menyediakan informasi akurat untuk pengguna terkait Covid-19.
Situs web ini dibuat untuk membantu melawan informasi keliru atau hoaks yang menyebar luas, di mana orang-orang berbagi berita dan rumor tidak akurat yang berpotensi menyebabkan kepanikan.
Untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, Apple tidak hanya meluncurkan situs web yang didedikasikan untuk COVID-19, tetapi juga aplikasi yang menyertainya. Demikian sebagaimana dilansir Ubergizmo via tekno Liputan6.com.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Apa berita hoaks yang menyebar di Amerika Serikat? Situs-situs berita hoaks atau 'berita palsu' lebih banyak daripada surat kabar harian di seluruh Amerika Serikat.
-
Siapa yang membuat berita hoaks? Menurut NewsGuard, situs-situs ini mengklaim diri mereka sebagai sumber berita lokal yang independen, namun tidak mengungkapkan afiliasi partisan atau asing mereka.
-
Dimana berita hoaks tersebar di AS? Pada Juni 1.265 situs berita lokal mengaku situs mereka objektif namun pada kenyataannya melaporkan dengan bias yang mendukung kelompok partisan atau pemerintah asing, kata NewsGuard, seperti dilansir the Washington Times, Rabu (12/6).
"Aplikasi dan situs web Covid-19 memungkinkan pengguna untuk menjawab serangkaian pertanyaan seputar faktor risiko, paparan, dan gejala terkini untuk mereka sendiri atau orang yang dicintai," kata Apple.
"Pada gilirannya, mereka akan menerima rekomendasi dari The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) untuk melakukan langkah selanjutnya, termasuk panduan social distancing dan isolasi diri, cara memonitor gejala secara cermat, direkomendasikan atau tidaknya tes pada saat ini, dan kapan harus menghubungi penyedia medis," lanjutnya.
Sumber: Liputan6.comReporter: Iskandar
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan.
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaMenurut Bery, hoaks menggunakan kecerdasan buatan memang sudah cukup meresahkan.
Baca SelengkapnyaIsu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023.
Baca SelengkapnyaYouTube menjadi tempat penyebaran hoaks terbanyak dengan presentase 44,6 persen.
Baca SelengkapnyaBahkan, muncul narasi menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak ada.
Baca SelengkapnyaSisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaCek Fakta: Amerika Cabut Internet di Indonesia per Tanggal 1 Desember 2023
Baca SelengkapnyaTim cek fakta independen antara lain Mafindo, Perludem hingga AFP Indonesia.
Baca SelengkapnyaDengan mengikuti tips ini, diharapkan masyarakat akan semakin waspada terhadap konten hoaks di media sosial yang berpotensi menyesatkan jelang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya