Masuk Indonesia, HooQ sebut punya kantor dan pusat pengembangan

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebut jika pemain Over The Top (OTT) asing nantinya diharuskan membentuk Badan Usaha Tetap (BUT).

Untuk menjadi BUT itu, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh OTT asing jika ingin beroperasi di Indonesia, di antaranya bentuk perusahaan sendiri, joint venture, atau bekerja sama dengan operator selular. Saat ini, pemerintah baru mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait rencana aturan tersebut.

Terkait hal itu juga, HooQ, layanan video on demand yang baru saja resmi hadir di Indonesia, menyatakan saat ini pihaknya masih berstatus representative office. Namun ke depannya, jika aturan itu sudah ketok palu, akan mengikuti segala regulasi yang ada.

"Saat ini status kami itu representative office, terkait pendirian PT tunggu regulasi. Masalahnya kan belum jelas," kata Country Head HooQ Indonesia, Guntur S. Siboro, saat acara peluncuran resmi HooQ di Jakarta, Kamis (14/4).

Meski begitu, sebelum masuk ke Indonesia, pihaknya mengakui telah berdiskusi dengan beberapa pihak, termasuk pemerintah.

"Udah lama, lebih dari 6 bulan rencana masuk Indonesia. Makanya, kita juga udah konsultasi dengan regulator dan kerjasama dengan operator selular. Jadi soal pajak itu nanti dikolek Oleg operator," jelasnya.

"Kita juga punya kantor di sini. Kantornya di Mega Kuningan. Lebih dari 10 orang yang bekerja," imbuhnya.

Selain itu, Guntur juga mengatakan jika pihaknya telah memiliki pusat pengembangan di Bandung. Pusat pengembangan ini difokuskan untuk mengembangkan aplikasi HooQ secara kolektif bersama empat negara lain.

"Kebetulan saja, sebenarnya bisa di mana saja," ujarnya.